KPK dan Politik 2012

KPK dan Politik 2012

Saiful Mujani, ANALIS POLITIK DI SAIFULMUJANI R&C

Sumber : KORAN TEMPO, 2 Januari 2012

Masalah utama yang harus diperhatikan dan diantisipasi pada masa mendatang, termasuk pada 2012, berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, terutama rule of law serta kontrol terhadap korupsi. Kejadian yang berkaitan dengan kontrol atas korupsi ini akan menjadi faktor utama naik-turunnya suhu politik, dan bulat-lonjongnya peta kekuatan politik nasional 2012, karena korupsi tersebut menyeret para politikus dan partai-partai politik utama di negeri ini.

Kalau memperhatikan Governance Indicators dari World Bank 2010-2011, tata kelola pemerintahan Indonesia secara umum masuk kategori "negatif": korupsi tinggi, kepastian hukum rendah, regulasi kurang berkualitas, politik kurang stabil, dan pelaksanaan pemerintahan kurang efisien. Dan yang paling negatif berkaitan dengan penegakan hukum, serta secara khusus berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Pada 2011 tidak ada tanda-tanda perbaikan. Memang banyak pejabat publik, terutama anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang dijebloskan ke penjara. Namun hukuman terhadap koruptor elite itu terlalu ringan. Bahkan mereka mendapat simpati dari rekan mereka di DPR. Kasus Nazaruddin dan Nunun juga belum menentu. Tahun 2011 belum mampu menyeret pelaku-pelaku lain yang terkait dengan dugaan korupsi kedua orang tersebut. Kita mengakhiri 2011 dengan perasaan tetap kurang percaya kepada elite politik. Publik juga mengakhiri tahun ini dengan perasaan tidak percaya pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kalau memperhatikan sejumlah hasil survei opini publik nasional.

Dugaan korupsi berprofil politik tinggi pada 2011 akan tetap mendominasi politik pada 2012. Setidaknya ada empat kasus hukum yang kental bermuatan politik yang akan banyak menaikkan atau menurunkan suhu politik dan bahkan mengubah peta politik 2012: kasus Bank Century, tersangka korupsi Nazaruddin, kasus cek pelawat (Nunun Nurbaetie), dan pengembangan kasus Gayus Tambunan.

Bila KPK bisa membuktikan Wakil Presiden Boediono bersalah dalam kasus Bank Century, dan apalagi kalau sampai menyeret Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akan terjadi krisis politik yang serius pada 2012. Proses pemakzulan akan bergulir. Sebaliknya, bila KPK menyimpulkan tidak punya bukti atas kesalahan mereka, politik 2012 akan lebih stabil, meskipun sebagian politikus di DPR akan terus bernyanyi. Setelah tidak percaya pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, politikus ini kemudian akan tidak percaya kepada KPK kalau Boediono tidak menjadi tersangka. Tapi, bila BPK dan KPK akuntabel dalam prosesnya dan keputusannya kredibel, nyanyian politikus tersebut tidak akan merdu, dan karena itu tidak akan didengar orang.

Namun ada indikasi dari temuan audit BPK bahwa kasus Bank Century tersebut tidak menyentuh Boediono ataupun Sri Mulyani, apalagi Yudhoyono. Bambang Soesatyo, salah satu penggagas panitia khusus ini, menuduh BPK sudah masuk angin dan tidak independen ketika target itu tidak tersentuh. Tuduhan dan opini ini dapat memunculkan ketidakpercayaan publik kepada BPK, dan karena itu BPK harus merespons tuduhan tersebut secara sungguh-sungguh. Bila tidak, orang bilang Bambang benar. Dan opini ini akan menumbuhkan ketidakpercayaan publik kepada lembaga terkait, dan bahkan kepada pemerintah Yudhoyono-Boediono.

Kasus dugaan korupsi Nazaruddin juga akan menaikkan suhu politik 2012 apabila KPK mampu mengembangkan kasus ini hingga ada di antara elite Demokrat, selain Nazaruddin yang menjadi tersangka, apalagi bila masuk ke oknum-oknum di Badan Anggaran DPR. Kemungkinan ini cukup terbuka kalau memperhatikan pernyataan-pernyataan Nazaruddin dan Rosalina yang sudah diputus bersalah oleh hakim.

Bila KPK bisa membuktikan secara transparan benar atau salahnya tuduhan-tuduhan Nazaruddin atas keterlibatan sejumlah petinggi Partai Demokrat dalam sejumlah korupsi, publik akan percaya kepada KPK dan pemerintah. Bila pernyataan-pernyataan Nazaruddin terbukti benar, akan terjadi perubahan politik di tingkat elite Demokrat. Namun perubahan ini tidak mudah untuk memulihkan kepercayaan publik kepada partai ini. Partai Demokrat ada kemungkinan akan menjadi tidak populer, dan akan berat menghadapi Pemilihan Umum 2014.

Berada dalam tekanan seperti itu, Demokrat ada kemungkinan akan menjadi lebih aktif mendorong pengembangan dugaan korupsi di Badan Anggaran, serta kasus Nunun dan Gayus Tambunan. Di Badan Anggaran, semua partai terlibat, dan bila KPK dapat membongkar dugaan korupsi di dalamnya, semua partai akan kena.

Kasus Nunun telah menjebloskan banyak politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Golkar ke penjara, serta terbuka kemungkinan bertambah ketika Miranda dan Nunun memberi keterangan kepada KPK. Bila ini terjadi, suhu politik 2012 akan semakin panas, dan akan meningkat bila KPK juga menemukan bukti-bukti kuat kasus mafia pajak Gayus cs yang melibatkan perusahaan tokoh sebuah partai politik.

Yang akan menjadi kunci dari politik-hukum 2012 ini adalah KPK. Pemimpin KPK sendiri telah berjanji akan mundur dari jabatannya bila dalam setahun tak mampu membongkar kasus-kasus korupsi berprofil politik tinggi tersebut. Komitmen ini membuat kehidupan politik nasional 2012 punya nilai khusus, apa pun hasilnya.

Bila KPK mampu membongkar korupsi pada kasus-kasus itu, akan banyak elite politik dan partai yang menjadi korban; kepercayaan publik kepada politikus dan partai akan merosot tajam; hubungan antarpartai, termasuk dalam koalisi pendukung pemerintah, akan semakin buruk; koalisi partai semakin tidak efektif; serta kemudian kerja sama pemerintah dan DPR juga semakin sulit. Namun kepercayaan terhadap penegakan hukum, terutama KPK, akan naik. Publik akan optimistis bahwa masih ada harapan di negeri ini.

Sebaliknya, bila KPK tidak mampu memenuhi komitmen tersebut, Ketua KPK sendiri yang akan menjadi korban pada 2012. Dan peta kekuatan politik elite tidak akan banyak berubah secara berarti: kekuatan koalisi pendukung pemerintah akan tetap tidak solid, oposisi tidak kredibel, dan kepercayaan publik kepada partai tetap rendah.

Yang akan menjadi kunci dari politik-hukum 2012 ini adalah KPK. Pemimpin KPK sendiri telah berjanji akan mundur dari jabatannya bila dalam setahun tak mampu membongkar kasus-kasus korupsi berprofil politik tinggi tersebut. Komitmen ini membuat kehidupan politik nasional 2012 punya nilai khusus, apa pun hasilnya. ●