Selasa, 10 Januari 2012

Investment Grade dan Tiga Hambatan Pertumbuhan


Investment Grade dan Tiga Hambatan Pertumbuhan
Ali Rahman, PENGAMAT EKONOMI
Sumber : DETIKNEWS, 9 Januari 2012


Jakarta - Menjelang pergantian tahun, ekonomi Indonesia mendapatkan kado manis. Setelah menunggu selama 14 tahun, Indonesia kembali meraih peringkat investasi dari lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings.

Peringkat investasi Indonesia naik dari BB+ menjadi BBB- yang berarti termasuk kategori negara layak investasi. Kenaikan peringkat itu menjadikan Indonesia masuk dalam kategori investment grade. Indonesia kehilangan posisi investment grade sejak tahun 1997 setelah dihantam krisis moneter.

Istilah investment grade merujuk pada sebuah peringkat yang menunjukkan utang pemerintah atau perusahaan memiliki risiko yang relatif rendah dari peluang default atau gagal bayar sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Karena itu, invesment grade diberikan kepada suatu negara yang memiliki fundamental ekonomi kuat, stabilitas politik dalam jangka panjang solid, dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang prudent. Hal ini ditandai dengan defisit anggaran yang rendah, rasio utang rendah, dan inflasi terkendali.

Tidak dapat dimungkiri kunci utama keberhasilan Indonesia meraih peringkat investment grade adalah kemampuan meraih pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dan menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah 25 persen serta menekan defisit anggaran di bawah 2,5 persen.

Hal itu merupakan capaian luar biasa di tengah carut marut kondisi ekonomi global yang menyebabkan posisi ekonomi sejumlah negara yang dianggap kuat justru ambruk dan mengalami kejatuhan peringkat utang.

Pencapaian peringkat investment grade ini memiliki nilai sangat penting karena akan berpengaruh pada pandangan dunia terhadap perekonomian Indonesia dan memperbesar peluang untuk bisa meningkatkan kegiatan investasi di Indonesia.

Indonesia akan menjadi kian menarik sebagai tujuan investasi dan mampu menyerap banyak modal asing. Namun, patut diingat bahwa modal itu perlu dikelola dengan cermat dan dialokasikan dalam investasi sektor riil berjangka panjang guna menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tiga Hambatan

Meskipun telah mengalami kenaikan peringkat investasi, Indonesia masih dihadapkan pada tiga masalah penghambat laju pertumbuhan ekonomi. Ketiga masalah itu adalah birokrasi, korupsi, dan infrastruktur.

Sosiolog asal Jerman, Max Weber, mengatakan birokrasi merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan upaya penciptaan industri modern. Tanpa birokrasi tidak akan mungkin dicapai ekonomi modern berkelanjutan, industrialisasi yang cepat, dan take-off into selfsustained growth (Giddens, 1985:195).

Salah satu ciri yang penting dari birokrasi rasional ala Weber adalah sistem penggajian bagi pegawai sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas.

Sejak beberapa waktu lalu pemerintah telah menerapkan remunerasi bagi aparatbirokrasi pemerintahan. Tujuan hakiki dari penerapan remunerasi itu adalah agar aparat birokrasi pemerintahan dapat meningkatkan kinerja.

Di samping itu, remunerasi diberlakukan supaya pegawai pemerintah tidak tergiur unutk melakukan tindak pidana korupsi.

Namun, hal itu belum secara maksimal mengubah kultur business as usual birokrasi di masa lalu. Seringkali masih kita dapati birokrasi yang berperilaku memperumit proses pelayanan publik, termasuk dalam hal perizinan usaha.

Jika hal ini terus terjadi dalam jangka panjang, maka tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Agaknya, pemberian remunerasi belum cukup untuk mengatasi hal itu. Diperlukan sanksi tegas berupa pemberhentian bagi aparat birokrasi yang terbukti memperumit proses pelayanan publik.

Masalah korupsi juga menjadi hambatan lain bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dapat dipastikan tidak akan ada kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan bila sebuah negara masih terkungkung dengan praktek tindak pidana korupsi.

Investor asing akan berpikir dua kali untuk menanamkan uang di Indonesiajika tindak pidana korupsi masih merajalela dan peningkatan supremasi hukum belum tercapai. Karena itu, dibutuhkan upaya serius dari seluruh jajaran aparat penegak untuk secara berkelanjutan melaksanakan pengawasan dan perbaikan di sektor hukum.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sulit dimungkiri bahwa ketidaksiapan infrastruktur memang merupakan masalah utama yang paling sering dikeluhkan oleh para investor.

Hambatan-hambatan infrastruktur ditenggrai sebagai salah satu sebab utama munculnya ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Pemerintah dapat mendorong pembagunan infrastruktur melalui peningkatan alokasi belanja modal. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, pemerintah mengalokasikan belanja modal sebesar Rp161,4 triliun dari total belanja negara yang mencapai Rp1.435,4 triliun.

Namun, hal itu tidak cukup tanpa diiringi dengan keterlibatan pihak swasta. Pemerintah harus terus mendorong keterlibatan pihak swasta guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pihak swasta mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah dalam soal pendanaan. Peran swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, sangat penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur.

Perlambatan pertimbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa harus dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan peringkat investment grade yang dialami Indonesia beberapa waktu lalu tidak akan mendatangkan manfaat signifikan bagi perekonomian Indonesia jika tidak diiringi pembenahan terhadap tiga masalah di atas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar