Gubernur Jakarta '3 in 1'

Gubernur Jakarta '3 in 1' Ardi Winangun  ;   Associate Researcher LP3ES

                                                     DETIKNEWS, 21 Juni 2017

                                                           

Dilantiknya Plt Gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menjadi Gubernur Jakarta oleh Presiden Joko Widodo, 15 Juni 2017 membuat daerah khusus ibu kota ini memiliki catatan sejarah baru dalam soal kepemimpinan. Dalam periode 2012-2017, Jakarta memiliki tiga gubernur. Dalam periode itu Jakarta pernah dipimpin oleh Joko Widodo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), dan Djarot. Satu periode tiga gubernur menunjukan ada sesuatu yang bisa kita pelajari dalam soal kepemimpinan. Dalam Pilkada 2012, Joko Widodo mampu mengalahkan petahana Fauzi Bowo. Sayang kemenangan yang mulus dan tak seheboh Pilkada selanjutnya, 2017 itu Joko Widodo mengundurkan diri karena ikut Pilpres 2014. Oleh karena Joko Widodo menang dalam Pilpres maka dirinya digantikan oleh Wakil Gubernur Ahok. Dalam periode Ahok, pembangunan di Jakarta begitu dinamis meski penuh dengan kegaduhan, seperti penggusuran dan ungkapan-ungkapan yang menimbulkan polemik. Di tengah gencarnya pembangunan yang dilakukan dan kontroversi sikapnya, Ahok tersandung masalah yang membuat dirinya dijatuhi hukuman kurungan selama dua tahun. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kembali peralihan kekuasaan dari gubernur ke wakil gubernur. Sebagai wakil Ahok, maka Djarot-lah yang menggantikannya. Sebagai daerah ibu kota, provinsi ini menjadi barometer segala aktivitas di Indonesia. Ini bisa terjadi karena Jakarta juga menjadi tempat segala aktivitas pemerintah pusat. Sepak terjang kepala daerah di Jakarta akan disorot oleh media massa sama seperti media massa menyorot presiden, menteri, wakil rakyat, dan ketua lembaga negara. Sorotan akan lebih tajam bila aktivitas gubernur sangat dinamis. Joko Widodo saat menjabat Gubernur Jakarta, sorotan media massa begitu massif sebab dirinya gemar blusukan. Lain dengan Fauzi Bowo yang gayanya biasa saja, maka sorotan dari media massa kurang. Ada sorotan hanya bila terjadi kemacetan yang heboh, atau banjir yang datang melanda kawasan Jakarta. Sorotan dari media massa inilah yang mampu menaikkan atau menurunkan seseorang. Apa yang dilakukan Joko Widodo, dengan blusukan, merupakan hal yang positif dan baru sehingga mendongkrak popularitas dirinya. Popularitas yang sudah ditabung sejak ia menjadi Walikota Solo itu semakin bertambah ketika menjadi Gubernur Jakarta. Tabungannya itulah yang membuat dirinya mampu mengalahkan Prabowo dalam Pilpres 2014 meski yang mendorong dirinya menjadi gubernur adalah Prabowo. Sebaliknya, sorotan dari media sosial kepada Ahok membuat dirinya terpuruk. Meski di awal-awal disebut ia memiliki elektabilitas yang tak tertandingi, namun karena penuh kontroversi dan selanjutnya disikapi oleh masyarakat lewat media sosial, membuat dirinya terpuruk. Ia tidak hanya kalah dalam Pilkada, namun juga dijatuhi hukuman penjara atas kasus yang menimpanya. Dalam masa sisa pemerintahan periode 2012-2017, di bawah pimpinan Djarot, sepertinya akan selesai dengan selamat dan pada waktunya. Ini bukan karena sisa waktunya tinggal 4 bulan, namun gaya kepemimpinan Djarot yang lebih adem dibanding dengan Ahok. Sebagai orang yang pernah menjadi Walikota Blitar selama dua periode, Djarot mampu menjadi kepala daerah yang bisa berkomunikasi dengan warganya dengan baik. Selama di Blitar tak ada kontroversi pada dirinya. Dengan melihat paparan di atas, naik dan turunnya Gubernur Jakarta bisa terjadi karena perilaku. Perilaku yang baik tidak hanya mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat, namun juga bisa mendongkrak elektabilitas serta popularitas. Pun demikian sebaliknya, perilaku yang negatif mampu menjatuhkan posisi pemimpin meski disebut sukses melakukan pembangunan. Dari sinilah gubernur dan wakil gubernur terpilih, Anis Baswedan dan Sandiaga Uno, bisa belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Pasangan ini selain harus mampu membangun Jakarta sesuai harapan masyarakat dan memenuhi banyak janjinya yang pernah dikumandangkan saat kampanye Pilkada 2017, juga harus mampu menjaga sikap, etika, dan perilaku keseharian. Era keterbukaan dan kebablasannya dalam mengungkapkan pendapat membuat orang yang melakukan kesalahan sekecil apapun akan bisa menjadi masalah. Orang salah mengucapkan kalimat atau salah dalam tata cara minum saja akan bisa membuat dirinya dicap sebagai orang yang tidak paham atau tak tahu aturan. Kesan yang buruk itu akan semakin menguat pada ingatan masyarakat ketika berita, foto, video, dan meme yang ada diunggah di media sosial dan diviralkan. Bila sudah menyebar di berbagai tempat, maka citra yang baik akan runtuh. Kesuksean yang sudah dilakukan menjadi hambar. Pemimpin Jakarta terpilih atau kepala daerah di mana pun yang tidak belajar dari pengalaman '3 in 1' di DKI, bisa jatuh di tengah jalan atau tidak terpilih kembali dalam pilkada selanjutnya bila melakukan kesalahan akibat ulahnya sendiri. Untuk itu keseriusan dan ketegasan dalam menjalankan roda pemerintahan harus diimbangi sikap, etika, dan tutur kata yang pada tempatnya. ●