Minggu, 24 November 2013

Hubungan Lancung Negeri Tetangga

Hubungan Lancung Negeri Tetangga
Yusa Djuyandi  ;   Peneliti Bidang Politik Pertahanan di Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Dosen Politik Binus University
MEDIA INDONESIA,  23 November 2013

  

BERITA tentang penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sebagian pejabat tinggi negara Indonesia pada 2009 tentu sangat mengusik. Terbongkarnya penyadapan itu tidak dapat dilepaskan dari adanya informasi berharga yang dibocorkan Edward Snowden kepada media massa. Snowden ialah orang yang pernah bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dan Central Intelligence Agency (CIA) sehingga informasi yang diungkapkannya hampir dipastikan akurat sebab disertai dengan data-data. Meskipun bekerja di NSA, dirinya memiliki cukup banyak informasi tentang aktivitas intelijen yang dilakukan sekutu Amerika, seperti Inggris dan Australia.

Langkah Snowden untuk memaparkan informasi yang tidak diketahui masyarakat umum merupakan suatu hal yang perlu diapresiasi meskipun dirinya harus menghadapi berbagai tuntutan dan ancaman dari Amerika Serikat ataupun sekutunya. Setidaknya beberapa negara yang mengetahui aktivitas penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, memberikan sikap untuk mengecam dan lebih waspada, seperti halnya Jerman dan pemerintah beberapa negara Uni Eropa lain yang mengecam Amerika Serikat dan Inggris.

Skandal penyadapan

Salah satu informasi berharga yang diungkapkan Snowden bagi Indonesia ialah adanya aktivitas penyadapan Australia terhadap para pejabat tinggi negara Indonesia pada 2009 meskipun sebenarnya aktivitas penyadapan itu diyakini telah dimulai sejak 2007. Walaupun penyadapan itu terjadi beberapa tahun yang lalu, tidak menutup kemungkinan intelijen Australia juga melaku kan aktivitas yang sama setelah itu. Mengingat Australia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kepentingan atas Indonesia, mereka akan berusaha mendapatkan berbagai macam informasi melalui berbagai sumber yang ada.

Tidak bisa dimungkiri, skandal itu berdampak pada tegangnya hubungan kedua negara karena PM Tony Abbott enggan menyampaikan permohonan maaf atau menjelaskan keadaan yang sebenarnya-berbeda dengan koleganya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang menyampaikan permohonan maaf kepada Kanselir Jerman Angela Merkel dan mengungkapkan dirinya (Obama) tidak akan melakukan hal yang serupa seperti pemimpin Amerika sebelumnya.

Ketegangan hubungan Indonesia dan Australia semakin diperkeruh sikap negatif penasihat senior Partai Liberal Australia Mark Textor yang merendahkan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. Melihat sikap para elite `Negeri Kanguru' yang cenderung tidak acuh dan menganggap kecil persoalan gap kecil persoalan tersebut, maka respons yang telah ditunjukkan pemerintah Indonesia dengan menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, menghentikan sementara kerja sama pertahanan dan keamanan lintas wilayah, setidaknya sudah memperlihatkan ketegasan pemerintah.

Perlu dipahami bahwa aktivitas penyadapan dapat menjadi ilegal manakala dilakukan bukan untuk peruntukannya. Penyadapan dapat dibenarkan ketika digunakan untuk proses penindakan hukum, proses pengamanan yang sekiranya ada potensi berbahaya. Secara etika hubungan antarnegara, penyadapan tidak dapat dibenarkan saat dilakukan dalam keadaan damai (bukan perang atau konflik). Hubungan Indonesia dan Australia berada dalam keadaan damai dan tidak berkonflik, karenanya tidak etis bagi Australia menyadap pembicaraan para pejabat tinggi negara tetangganya itu. Kalaupun penyadapan itu dilakukan pada masa perdana menteri sebelumnya, yaitu Kevin Rudd, setidaknya Abbott memberikan pernyataan yang serupa seperti Obama kepada Merkel.

Penyadapan merupakan salah satu aktivitas intelijen yang bertujuan memperoleh informasi sehingga memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukan penyadapan. Akan tetapi, jika berbicara soal aktivitas memperoleh informasi itu sendiri, Australia punya berbagai cara untuk mendapatkan informasi berharga dari Indonesia, tentu selain dari aktivitas penyadapan.

Dari pengamatan yang telah dilakukan penulis, mereka melakukan beberapa aktivitas penelitian (riset) dalam skala kecil ataupun besar, dan memanfaatkan berbagai jaringan perantara untuk memperoleh informasi. Dalam beberapa hal, kerja sama pertahanan juga dapat mereka manfaatkan untuk menggali informasi, dari yang terkecil sampai terbesar, tentang kekuatan Indonesia.

Hubungan dua negara

Harus diakui bahwa sebagai negara yang bertetangga, hubungan bilateral Indonesia dan Australia tidak selalu berjalan harmonis. Kedua negara itu pernah bersitegang ketika Australia turut campur dalam persoalan Timor Timur sehingga wilayah tersebut terlepas dari Indonesia. Kepentingan Australia atas Timor Timur pada saat itu ialah adanya celah Timor yang mereka anggap memiliki potensi cadangan minyak. Belum lagi terkait dengan ambiguitas kebijakan Australia atas persoalan Papua dan berkembangnya gerakan separatis, di saat pemerintah Australia tidak memiliki kejelasan sikap dalam mendukung kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam persoalan gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), cukup banyak gerakan itu memperoleh dukungan dari beberapa elite politik Australia.

Akan tetapi, terkadang hubungan Indonesia dan Australia dapat berlangsung dengan sangat baik, tetapi menurut penulis hal itu lebih disebabkan kebutuhan dan kepentingan sesaat. Sebagai contoh, pascaaksi terorisme yang terjadi di Bali, hubungan kedua negara kembali membaik karena Australia membutuhkan Indonesia untuk menanggulangi ancaman jaringan teroris global yang berpotensi masuk ke wilayah mereka. Pada saat itu, cukup banyak bantuan diberikan Australia bagi Indonesia, baik dalam bentuk keuangan maupun pelatihan dan kerja sama di bidang pertahanan, keamanan, serta intelijen.

Skandal penyadapan yang baru diketahui belakangan ini semakin memunculkan asumsi tentang ketidakseriusan Australia untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Indonesia. Sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Australia dianggap perlu karena mereka tidak memosisikan diri sebagai mitra dan sahabat yang baik bagi Indonesia. 

Langkah pemerintah untuk menghentikan sementara waktu berbagai bentuk berbagai bentuk kerja sama dengan Australia adalah diperlukan. Meski demikian, agar Indonesia tidak dianggap sebelah mata, di sisi lain pemerintah juga perlu mengurangi sikap ketergantungan kepada Australia.

Beberapa cara mengurangi sikap ketergantungan dapat dilakukan melalui kerja sama pertahanan dengan negara selain Australia. Hal itu dimaksudkan untuk meminimalkan terjadinya penyerapan informasi atas kekuatan pertahanan Indonesia oleh pihak Australia. Indonesia perlu memiliki teknologi satelit yang mandiri. Hal itu bertujuan menghindari terjadinya kebocoran informasi. Selain itu, mengembangkan teknologi dan industri nasional yang bersifat mandiri di bidang telekomunikasi dan pertahanan. Juga, mengembangkan kemampuan intelijen Indonesia dalam hal kontraintelijen.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar