|
The Second
Chance
|
SINDO,
23 Januari 2013
|
The second chance, alias
kesempatan kedua, merupakan hal istimewa. Idiom ini lekat dengan suatu rasa
lega dan bahagia bahwa suatu masa kritis telah terlampaui dan masih tersedia
kesempatan untuk berkiprah atau memperbaiki diri.
Secara normatif, tiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tetapi dalam politik, tidak semua politisi bisa memperoleh kesempatan kedua. Saat ini ada sejumlah politisi yang baru saja beruntung mendapatkan kesempatan kedua, yakni Presiden Barack Obama di Amerika Serikat dan Perdana Menteri Shinzo Abe di Jepang. Selain itu, di Korea Selatan ada Presiden Park Geunhye, perempuan pertama yang terpilih memimpin Negeri Ginseng yang selama ini dikenal sangat macho. Ini memang kesempatan Geunhye yang pertama sebagai presiden, tetapi ini adalah kesempatan kedua bagi keluarga Park memimpin Korea Selatan. Geunhye adalah anak dari Presiden Park Chung-hee, jenderal yang peranannya dianggap kontroversial di Korea karena naik sebagai presiden melalui kudeta dan ditembak mati oleh pengawalnya, tetapi dikenal juga sebagai pendorong industrialisasi di Negeri Ginseng itu. Meskipun punya kesempatan kedua, ketiga politisi ini sama-sama punya masa tugas yang relatif sangat pendek. Presiden Barack Obama tidak bisa dipilih lagi karena konstitusi AS membatasi kepemimpinan seseorang sebagai presiden dua kali periode saja (empat tahun per periode). Artinya bahwa segala kerumitan di dalam dan luar negeri yang dialami AS harus selesai dalam waktu kurang dari empat tahun, karena tahun terakhir biasanya sudah disibukkan dengan persiapan pemilu. Di Korea Selatan, seorang presiden hanya bisa berkuasa satu kali periode, yakni empat tahun. Sementara di Jepang, nasib seorang perdana menteri (PM) bergantung pada dukungan anggota parlemen. Dalam kurun waktu 23 tahun, sudah terjadi 18 kali pergantian perdana menteri di Jepang. Artinya, PM Abe punya waktu yang sangat singkat untuk membuktikan dirinya. Dalam politik, jika waktu berkarya terbatas maka opsinya ada dua: ikut arus mayoritas dan bergegas melahirkan kebijakan dan proyek yang mudah terjangkau supaya hasilnya cepat dilihat publik, atau melawan arus mayoritas dan bergegas mendesakkan kebijakan baru agar muncul legacy (peninggalan) yang berkesan bagi generasi selanjutnya. Satu kesamaan yang terjadi ketika seorang politisi bergegas berupaya menciptakan legacy adalah tantangan dari lawan politik. Dalam banyak kasus, tantangan dari lawan politik ini bisa sangat mengganggu sehingga melumpuhkan sejumlah inisiatif. Dalam konteks demokrasi, hal macam ini jamak karena siapapun berhak untuk berkata tidak dan memilih untuk berseberangan arah kebijakan dengan sang kepala pemerintahan. Itu sebabnya kemudian kita kenal istilah ”kutukan kepemimpinan kedua” (the second term curse), dimana langkah kepala pemerintahan dihadang oleh skandal atau kontroversi yang dilakukan atau mendukung posisi lawan politiknya. Kita masih ingat betul betapa Presiden AS Bill Clinton terseok-seok menghadapi skandal Monica Lewinsky-nya yang nyaris membuatnya ”dipecat” (mengalami impeachment) atau Presiden AS Richard Nixon dengan skandal Watergatenya yang mengakibatkan ia mundur dari kursi kepresidenan. Kesempatan kedua juga berpotensi hancur karena kontroversi dalam hubungan luar negeri. Di satu sisi, strategi ”menciptakan musuh bersama” memang cara paling cepat menggalang dukungan publik di dalam negeri agar sejumlah agenda dan inisiatif politik lebih mulus jalannya. Namun jika ternyata negara lain bangkit menyerang strategi tersebut, apalagi bila strategi tersebut dipandang agresif oleh negara lain, tidak mustahil rusak juga kesempatan kedua tersebut. Kita lihat contohnya ketika Presiden AS Ronald Reagan menghadapi krisis Iran Contra, dan George W Bush direpotkan dengan pertumpahan darah yang seakan tanpa ujung di Irak dan Afghanistan dan mengurangi respek negara lain terhadap reputasi AS dalam hal penegakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pidato pengambilan sumpah Presiden AS Barack Obama menarik untuk disimak. Di luar dugaan, Presiden Obama memilih untuk kalem, tenang, dan tidak menyudutkan lawanlawan politiknya, baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan, ia tidak menyebutkan sama sekali kesulitan dia selama ini untuk menggolkan inisiatifnya. Obama menggarisbawahi saja bahwa inilah saatnya bagi Amerika untuk bangkit dan mengakhiri segala krisis yang melilit negeri itu. Obama memilih untuk mengingatkan warga AS akan kebesaran demokrasi yang diimani oleh AS; termasuk sejarah demokrasi dan esensi dari tanggungjawab bersama dalam menjadikan demokrasi dengan berbagai perbedaan pendapat sebagai berkat dan bukannya kutukan. Ia menyoroti bahwa tiap manusia di AS berhak atas hal-hal yang sama,mulai dari jaminan sosial hingga kesempatan kerja, karena itulah esensi perjuangan para pendahulu namun semua itu hanya bisa terlaksana bila terjadi pergerakan bersama (collective action). Secara implisit dapat diartikan bahwa kemakmuran dan kemapanan yang diidamkan tiap warga negara menghendaki kerja keras masing-masing orang, sekaligus kerja kolektif untuk menciptakan suasana yang menjamin bahwa tak ada yang terpinggirkan dalam sistem pemerintahan dan legislasi negeri tersebut. Ketika membandingkan pidato Obama ini dengan pidato-pidato PM Shinzo Abe dan Presiden Geun-hye yang menekankan soal perlunya membangun aliansi melawan dominasi negara tertentu atau demi memperjuangkan kedaulatan negara, muncul kesadaran dalam diri saya. Dimana Obama adalah politisi tulen yang sungguh paham esensi menjadi negarawan dalam konteks demokrasi dan politik global yang menghendaki rasa percaya. Ia lihai menghadapi lawan politiknya, sekaligus tegas berpegang pada idealisme yang bersandar pada nilai-nilai luhur pendiri bangsanya. Di luar negeri, kita bisa lihat betapa Obama berusaha keras untuk menahan diri dalam menghadapi berbagai letupanletupan emosi dari China, Jepang,Korea Selatan, serta sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika. Bagi yang menghayati psikologi para diplomat, tindakan Obama untuk menahan diri tadi tergolong luar biasa karena biasanya strategi menghadapi ”aksi” adalah dengan ”bereaksi” supaya tidak kehilangan muka di hadapan lawan politik di dalam dan luar negeri. Tetapi Obama tak kelihatan khawatir sama sekali soal kehilangan muka di hadapan negara lain. Pidato Obama kemarin menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa bahwa AS akan tetap tampil sebagai figur pemimpin dalam pergaulan internasional. Kuncinya satu: penghayatan akan nilai demokrasi yang mengakui perbedaan pendapat, persamaan kesempatan bagi siapapun, dan perlindungan bagi perbedaan pendapat agar tetap disuarakan dengan damai. Untuk itu hubungan antarnegara di Asia Pasifik akan sangat menarik dalam empat tahun ke depan, apalagi menyusul deklarasi AS tahun lalu untuk ”lebih hadir” di Asia- Pasifik. Jika Obama meneruskan kepandaiannya bermanuver, tidak mustahil secara halus AS bisa memenangkan dukungan luas untuk ”lebih hadir” di kawasan ini, apalagi pada prinsipnya saya lihat tak ada satu pun negara di Asia-Pasifik yang menolak sepenuhnya kehadiran tersebut. Buat kita, penting untuk belajar bagaimana Obama mempertahankan ”kehadirannya” selama empat tahun ke depan di dunia saat ekonomi mereka dalam krisis. Inilah era persaingan pengaruh bukan melalui otot dan senjata, melainkan melalui diplomasi yang andal. Siap? ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar