Swasembada pangan, Kunci Atasi Kemiskinan

Swasembada pangan, Kunci Atasi Kemiskinan Arif Budimanta ;  Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Kaukus Ekonomi Konstitusi

INILAH.COM, 05 Januari 2013

Kita perlu mewaspadai mengenai keadaan kemiskinan yang terjadi saat ini. Walaupun pada tahun 2012 secara populasi menurut statistik terjadi penurunan kemiskinan menjadi 28,59 juta orang (11,6%) tetapi secara kualitas, persoalankemiskinan di Indonesia mengalami involusi dan cenderung mengarah pada kondisi yang semakin kronis. Hal ini ditunjukkkan semakin meningkatnya indeks keparahan kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan dengan peningkatan hampir dua kali lipat selama tahun 2012 (BPS, 2013 menunjukkan indeks keparahan pada maret 2012 sebesar 0,36 – sedangkan pada september 2012 menjadi 0,61). Kenaikan indeks ini menunjukan dua hal kepada kita; yang pertama adalah semakin melebarnya kesenjangan antar-penduduk miskin. Kedua, semakin rendahnya daya beli masyarakat kelompok miskin. Mereka kian tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sampai dengan batas pengeluaran garis kemiskinan yang hanya sebesar Rp 259.520 per bulan. Kondisi penduduk miskin di wilayah perdesaan yang semakin parah ini diakibatkan oleh tingginya tingkat inflasi wilayah perdesaan yang sebesar 5,08 persen apabila dibandingkan dengan inflasi nasional yang yang sebesar 4,3 persen selama tahun 2012. Inflasi di wilayah perdesaan yang tinggi disumbangkan oleh kenaikan harga–harga bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang dan kesehatan. Pada sisi lain kenaikan upah yang diterima buruh tani ataupun buruh hanya berkisar antara 1 sampai 3 persen dalam tahun 2012. Tidak seimbangnya antara kenaikan upah yang diterima dengan kenaikan harga kebutuhan dasar tersebut inilah menjadi salah satu penyebab keadaan kemiskinan di Indonesia tidak berubah banyak dari waktu-kewaktu. Selama delapan tahun penduduk miskin hanya berkurang 7,51 juta rata-rata setiap tahun hanya 0,94 juta jiwa jauh dibawah produktivitas laju penurunan 5 tahun sebelumnya (1999-2004) yang rata-rata mencapai 2 juta per tahun. Untuk mempercepat produktivitas laju penurunan kemiskinan maka kebijakan penanggulan kemiskinan haruslah dirumuskan ulang. Pencapaian swasembada pangan melalui kebijakan yang diprioritaskan untuk wilayah perdesaan dan pertanian adalah kata kunci yang harus dilakukan segera. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan prioritas yang lebih kepada petani terutama dengan melalui program intensifikasi yang bersifat menyeluruh tidak partikulatif. Kebijakan yang menyeluruh ini dimulai dari pengembangan riset dan teknologi yang berbasis pertanian pangan, pengembangan infrastruktur pertanian, insentif kepada petani sampai dengan program industrialisasi perdesaan. Dengan pencapaian swasembada panganlah maka kemudian pemerintah dapat lebih mudah menjaga stabilistas harga pangan. Stabilitas harga pangan yang terkendali akan mempercepat proses penurunan kemiskinan karena orang miskin 73,5% pengeluarannya dipergunakan untuk membeli bahan makanan. ●