Rekening Gendut DPR

Rekening Gendut DPR Moh Yamin ; Dosen dan Peneliti di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

SINAR HARAPAN, 12 Januari 2013

Temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membeberkan ada sejumlah anggota dewan di Senayan, termasuk anggota dewan di daerah, yang memiliki rekening gendut alias mencurigakan baru-baru ini menjelang akhir 2012 menunjukkan korupsi ternyata terus menggurita. Hal tersebut sepertinya akan semakin menggurita di tahun 2013 ini. Korupsi akan terus berlangsung dengan sedemikian masif dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Uang negara yang seharusnya dimuarakan dalam rangka pembangunan kehidupan rakyat kemudian akan terus mengalami kegagalan dengan sedemikian rupa. Tidak akan pernah ada implimentasi sangat serius untuk menjadikan uang negara untuk bisa dipersembahkan demi pembangunan. Oleh karenanya, alih-alih mengatakan pemberantasan korupsi sepanjang 2012 sudah banyak memberikan kepuasan terhadap publik, rakyat di republik ini justru sangat kecewa. Anggota dewan justru menjadi contoh sangat telanjang bulat yang sudah menilep uang rakyat demi kepentingan sektoral yang tidak pernah memiliki hubungan sangat signifikan bagi pembangunan kehidupan rakyat. Kondisi ini semakin mempertontonkan bahwa pemberantasan korupsi seakan dibikin dengan dunia sandiwara. Ringkasnya, memberantas korupsi dan mengadili para koruptor sangat kesulitan dilakukan. Menyeret para anggota dewan butuh perjuangan sangat keras, dan itu pun selalu penuh dengan hambatan di pelbagai hal. Entah alasan apa yang mendasarinya, yang pasti, pemberantasan korupsi selalu berhenti di tengah jalan, macet, dan stagnan ketika dihadapkan dengan siapakah yang diselidiki, disidik, dan akan diseret ke meja hijau pengadilan, terlepas juga sudah ada sejumlah anggota dewan yang sudah masuk penjara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi pun mati kutu dan kehilangan nalar kekuatannya untuk berkiprah demi membebaskan uang negara dari rampokan dedemit-dedemit berwajah manusia. Oleh karenanya, adanya kesulitan memberantas korupsi ini pun semakin kentara ketika harus berhadap-hadapan secara vis-à-vis dengan pemegang lingkar kekuasaan. Akhirnya, ini mengilustrasikan bahwa koruptor dengan segala warna-warni keistimewaan yang dimilikinya lolos dari jeratan hukum. Mereka dapat mengaburkan diri dari sebuah jejaring peradilan yang tujuannya adalah menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Kesadaran Baru Karena itu, kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus semakin diintensifkan. Laporan PPATK kemudian perlu dijadikan amunisi baru dalam rangka melakukan bersih-bersih di tubuh Senayan. Momen ini pun harus menjadi pengobor semangat baru dalam memberantas korupsi. Keseriusan, keberanian, dan etos kerja tinggi adalah modal penting agar pemberantasan korupsi dapat ditegakkan dengan sedemikian kentaranya. KPK yang dihuni lima pemimpin manusia superberani dengan pikiran jernih, terbuka, dan jujur tanpa berpoleskan kepentingan politik sektarian merupakan lokomotif utama untuk tegas dalam memberantas korupsi agar uang negara tidak semakin diberangus habis oleh pihak dan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dan tidak berjiwa nasionalistik-patriotistik demi perubahan Indonesia ke depan ini yang lebih baik. Marilah menjadikan bangsa ini bebas dari koruptor. Bila mantan Perdana Menteri China Zou Ronji pernah menyampaikan akan menyiapkan 100 peti mati bagi para koruptor dan salah satu peti tersebut dipersiapkan bagi sang Perdana Menteri sendiri apabila tersangkut korupsi, hal tersebut kemudian harus dapat membangkitkan kesadaran para elite negeri ini, termasuk presiden, agar benar-benar menjalankan hukum dengan sedemikian adil, tegas, dan berani. Siapa pun yang bersalah dan telah terbukti melakukan korupsi uang rakyat maka harus ditindak tegas dan berani. Hukum bukan menghamba kepada para koruptor dan kroni-kroninya. Hukum merupakan senjata untuk menumpas habis para koruptor. SBY harus dan perlu terus mendorong KPK agar kian giat bekerja dalam pemberantasan korupsi. Introspeksi Politik Hasil survei yang sudah dilakukan sejumlah lembaga survei yang terus-menerus menempatkan Senayan sebagai ladang korupsi harus segera dikembalikan kepada khittahnya sebagai ruang perjuangan untuk rakyat. Tahun ini merupakan tahun politik, sebab menjadi pertaruhan sangat besar bagaimana semua politikus di Senayan perlu bekerja lebih keras dalam rangka menunjukkan kerja-kerjanya yang bersih dari korupsi. Tingkat elektabilitas sebuah partai politik (parpol) tertentu di pemilihan umum (pemilu) 2014 akan dicerminkan bagaimana para politikusnya di Senayan benar-benar bekerja bersih dan jujur. Rakyat sudah semakin cerdas dan sudah mampu menjatuhkan pilihan siapakah yang diharapkan mampu menjadi pemimpin sebenarnya. Semua parpol yang menaungi para politikusnya di Senayan pun harus rela menyerahkan apabila ada di antara politikusnya yang tersandung dalam rekening gendut. Parpol harus memberikan dukungan politik dan moral kepada KPK agar bisa bekerja lebih cepat, maksimal, dan optimal dalam law enforcement. ●