BBM dan Penderitaan Rakyat

BBM dan Penderitaan Rakyat

Ahmad Ubaidillah, MAHASISWA PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM UII YOGYAKARTA

SUMBER : REPUBLIKA, 14 Maret 2012

Ketegangan antara Iran dan AS serta negara negara Eropa memantik kenaikan harga minyak di pasar interna sional. Harga minyak mentah Brent di London telah mencapai hingga US$ 122,9 per barel. Tak pelak, pada 1 April 2012, pemerintah memastikan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Di satu sisi, mungkin kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa menjadi solusi atas penghematan anggaran hingga Rp 26 triliun. Namun, di sisi lain kenaikan harga minyak ini akan menyebabkan kesengsaraan rakyat.
Kehidupan ekonomi masyarakat akan memburuk.

Tarif angkutan barang, misalnya, diperkirakan akan naik sekitar 30 persen bila kenaikan harga bahan bakar minyak diberlakukan. Harga suku cadang kendaraan bermotor, harga ban, dan harga pelumas juga akan naik. Biaya tinggi di pelabuhan penyeberangan serta infrastrukturnya tak luput menjadi penyumbang tingginya biaya operasional angkutan barang.

Bahkan, di Bekasi, sekitar 1.000 angkot akan mati, tidak beroperasi. Seperti yang dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organda Kota Bekasi Indra Hermawan bahwa pengoperasian sekitar 25 persen dari jumlah armada angkutan kota (angkot) di Kota Bekasi diperkirakan dihentikan. Sejumlah pengamat pun mengatakan bahwa tarif angkutan umum darat diprediksi akan mengalami kenaikan hingga 20 persen apabila BBM jenis premium dan solar mengalami kenaikan Rp 1.000 hingga Rp 2.000. Hal ini disebabkan kenaikan tarif angkutan tetap menyesuaikan kenaikan harga BBM.

Para nelayan di beberapa wilayah di Tanah Air dipastikan tidak bisa menghindari kebijakan ini. Mereka dihantui melonjaknya biaya operasional untuk menangkap ikan. Padahal, biaya bahan bakar mencapai 70 persen dari seluruh biaya operasional kapal selama melaut. Maka tak heran, mereka menolak kenaikan harga BBM. Inilah dampak dari kebijakan pemerintah yang menyengsa rakan rakyat. Kebijakan yang tidak prorakyat.

Kebijakan ini tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah pemerintah beserta jajarannya sudah memikirkan semua dampak kebijakan menyengsarakan ini? Apakah Presiden SBY sebagai pemimpin rakyat Indonesia mendengar jeritan para nelayan, sopir angkot, atau rakyat jelata yang harus menanggung mahalnya harga-harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM?

Tak bisa dipungkiri bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat kecil memang sangat penting. Apa pun kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak membawa malapetaka bagi rakyat yang memang sudah sengsara. Para pemimpin di negeri ini perlu melihat realitas kehidupan rakyat di lapangan. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Politik Pencitraan

Berkenaan dengan kenaikan tersebut, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada rakyat yang terkena dampak langsung terkait kenaikan harga BBM berupa bantuan langsung tunai (BLT). Bukankah ini hanya sebagai politik pencitraan yang sedang dimainkan Presiden SBY dalam mengelabuhi rakyat Indonesia atau sebagai strategi mengembalikan citra partai penguasa (Partai Demokrat) yang sedang puruk untuk Pemilu 2014 saja?

Menurut hemat saya, memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi hanyalah akalakalan pemerintah. Bukankah pemerintah sudah memiliki program bantuan langsung untuk orang miskin? Bukankah ini malah berpotensi menimbulkan kemerosotan moral (moral hazard), yaitu orang yang mengaku miskin semakin banyak? Ditambah lagi, pemerintah belum memiliki data yang meyakinkan terkait jumlah orang miskin di Indonesia.

Bahkan, yang lebih menggelikan adalah kata-kata yang meluncur dari mulut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, “Maaf kepada rakyat Indonesia karena harga BBM akan naik.“ Segampang itukah penguasa dalam membujuk hati rakyat? Yang dibutuhkan sekarang adalah peraturan dan realisasi konkret yang langsung datang dari pemerintah itu sendiri. Yang pasti, rakyat kecil harus diutamakan.

Pemerintah seharusnya berusaha lebih dulu berupaya keras menutup beban subsidi BBM dengan menggenjot pendapatan, bukan memberlakukan kebijakan yang akhirnya membuat rakyat mencak-mencak. Kita tidak bisa menghindar bahwa inflasi pasti akan terjadi, harga-harga kebutuhan pokok naik dan ini menjadi beban masyarakat kecil.

Di sinilah kita menyaksikan kedodoran pemerintah. Berbagai cara pun dikaji untuk menekan angka subsidi, namun hingga saat ini belum ada hasilnya. Tapi yang jelas, rakyat Indonesia masih belum bisa lepas dari subsidi BBM. Rakyat masih sangat membutuhkan harga BBM yang murah.

Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai penarikan subsidi BBM hanya menimpa rakyat kecil. Sementara, hanya segelintir orang yang menikmati subsidi BBM. Pemerintah jangan sampai mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu mengutamakan golongan moda transportasi umum.

Kita tidak bisa mengelak kenaikan harga BBM akan berpengaruh terhadap kegaduhan ekonomi, sosial, dan politik. Penimbunan BBM kemungkinan besar akan marak. Hal ini harus menjadi fokus perhitungan pemerintah, termasuk risiko-risiko dalam pembuatan kebijakan.

Dalam kondisi seperti ini, rakyat Indonesia harus bersikap kritis terhadap segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terutama berkenaan dengan BBM ini. Masyarakat perlu ikut mengkaji, menelaah, dan mengawasi secara menyeluruh dampak kebijakankebijakan penarikan subsidi BBM. Kita harus membaca secara cerdas bantuan langsung tunai (BLT) yang mungkin hanya untuk membangun citra SBY sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat, yang tak lain adalah partai penguasa. ●