Mempersiapkan Dialog Papua

Mempersiapkan Dialog Papua

Neles Tebay, PENGAJAR PADA STFT FAJAR TIMUR ABEPURA, PAPUA

Sumber : KOMPAS, 8 Desember 2011

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 November 2011 di Jakarta mengumumkan pentingnya suatu dialog terbuka dengan rakyat Papua untuk mencari dan menyepakati solusi serta pilihan terbaik atas berbagai masalah di Tanah Papua.

Presiden SBY menekankan bahwa dialog itu dapat dilaksana- kan atas dasar tiga pilar: Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi khusus, dan percepatan pembangunan di Papua.

Memandang dari Papua, Presiden SBY telah memberi harapan di tengah kebuntuan komunikasi politik antara Jakarta dan Papua. Ternyata masih ada peluang menyelesaikan konflik Papua secara damai.

Tanpa tekanan dari luar, Presi- den SBY bahkan telah mengam- bil inisiatif menetapkan langkah progresif. Presiden membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) lalu mengangkat Letjen Purn Bambang Dharmono sebagai kepala unit tersebut. UP4B diharapkan menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat serta pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Presiden SBY juga mengangkat Farid Husein sebagai utusan khusus yang mempersiapkan dialog antara pemerintah dan orang Papua. Sebagai wakil resmi pemerintah pusat, ia ditugasi membangun komunikasi dengan para tokoh orang Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar dialog antara pemerintah dan orang Papua terlaksana.

Dengan perkembangan dan inisiatif pemerintah ini, satu-satunya hal yang dibutuhkan pemerintah saat ini adalah dukungan berbagai pihak. Semua pihak baik di Tanah Papua, Jakarta, maupun di luar negeri perlu mendukung sepenuhnya inisiatif pemerintah ini dengan berbagai cara dan sarana agar konflik Papua dapat diatasi melalui dialog yang bermartabat serta tanpa pertumpahan darah.

Empat Tahap Persiapan

Dialog untuk menyelesaikan masalah Papua melibatkan pihak-pihak yang berkonflik selama ini: pemerintah pusat di Jakarta dan orang asli Papua, terutama yang selama ini melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Selain pemerintah pusat dan orang asli Papua, aktor-aktor lain yang juga dapat berperan sebagai pemicu konflik dan atau pemacu pembangunan di Tanah Papua perlu dilibatkan dalam proses dialog Jakarta-Papua.

Menurut pengamatan saya, aktor-aktor lain yang perlu dili- batkan dalam proses persiapan dialog adalah penduduk Papua, terutama warga non-Papua yang jumlahnya mencapai 48 persen dari penduduk di Papua dan Papua Barat, Polri, TNI, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), serta perusahaan-perusahaan asing dan domestik yang mengeksploitasi kekayaan alam di Tanah Papua.

Suara dari semua aktor ini perlu didengar. Pendapat mereka perlu diakomodasi dan diperhitungkan dalam proses persiapan dialog Jakarta-Papua. Oleh sebab itu, perlu disiagakan tahap persiapan dialog Papua yang memungkinkan keterlibatan semua aktor itu.

Kami menawarkan empat tahap persiapan dialog Jakarta-Papua. Pertama, dimulai dengan diadakannya konsultasi publik bagi orang asli Papua di semua kabupaten. Mereka difasilitasi menyampaikan pendapat mereka tentang dialog dan pembangunan perdamaian di tanah leluhur mereka. Rangkaian konsultasi publik juga perlu diadakan bagi warga Papua, terutama melibatkan penduduk dari berbagai suku bangsa di Indonesia yang hidup di ”negeri kasuari”.

Perlu pula diadakan konsultasi publik terpisah bagi Polri, TNI, pemerintah daerah, dan perusahaan asing serta domestik yang mengeksplotasi kekayaan alam di Tanah Papua. 

Setiap kelompok aktor ini perlu difasilitasi agar dapat merumuskan pendapat kolektif mereka.

Kedua, perlu diadakan dua konferensi regional yang membahas tentang perdamaian di Tanah Papua. Satu konferensi bagi orang asli Papua dan satu lagi bagi warga Papua. Kedua konferensi ini merupakan pertemuan terakhir dari rangkaian konsultasi publik antara orang asli Papua dan warga Papua.

Ketiga, diperlukan sebuah konferensi nasional tentang perdamaian Papua. Konferensi ini diadakan di Jakarta dan dihadiri semua pemangku kepentingan. Hasil kedua konferensi regional dan konsultasi publik bagi Polri, TNI, pemerintah daerah, dan perusahaan dapat dipresentasikan dalam konferensi nasional ini. Dalam konferensi ini dapat dibuatkan draf kerangka dialog Jakarta-Papua.

Keempat, konferensi Papua bagi kelompok Organisasi Papua Merdeka yang menuntut kemerdekaan Papua Barat. Dalam konferensi ini, wakil-wakil semua faksi perlawanan diundang untuk membahas perdamaian dan kesejahteraan.

Tiga Pertanyaan Sama

Semua tahapan di atas mempersiapkan tahapan terakhir, yakni dialog antara wakil-wakil pemerintah dan orang Papua. Semua kesepakatan ditetapkan dalam dua konferensi yang terakhir di atas dapat dibahas dalam dialog Jakarta-Papua. Wakil pemerintah dapat mempresentasikan hasil konferensi nasional dan wakil orang Papua membawakan hasil konferensi Papua.

Agar pembahasannya terfokus dan terarah, semua konsultasi publik, konferensi regional, konferensi nasional, konferensi Papua, dan bahkan dialog Jakarta-Papua perlu membahas tiga pertanyaan yang sama. (1) Apa indikator perdamaian Papua? (2) Masalah-masalah apa yang perlu dituntaskan demi perdamaian di Papua? (3) Apa solusi-solusi dari semua masalah yang sudah diidentifikasi?

Mengikuti cara dan tahapan persiapan ini, semua pemangku kepentingan mempunyai rasa memiliki terhadap proses dan hasil dialog Jakarta-Papua. Hal ini akan membuat mereka merasa bertanggung jawab juga atas implementasi kesepakatan yang ditetapkan dalam dialog Jakarta-Papua. ●