Selasa, 27 Desember 2011

Catatan Politik Akhir Tahun


Catatan Politik Akhir Tahun
M. Alfan Alfian, DOSEN PASCASARJANA ILMU POLITIK UNIVERSITAS NASIONAL, JAKARTA
Sumber : SINDO, 27 Desember 2011



Banyak hal yang dapat dicatat dari politik kita pada 2011.Namun, pertama kali yang hendak saya bahas adalah yang agak abstrak, politik sebagai nilai kebudayaan, karena sejatinya politik yang dikehendaki demokrasi substansial adalah politik tingkat tinggi (high politics).

Ini persoalan penting dan mendasar mengingat bagaimana mungkin kalau penataan teknis demokrasi prosedural, seolaholah jauh dari persoalan substansial. Berbagai kasus selama ini mencatat, kekerasankekerasan politik masih sering terjadi, sikap dan aksi diskriminasi, serta kasus-kasus korupsi yang menghiasi lembaran surat kabar kita, tentu mengonfirmasikan betapa masih bermasalahnya kualitas demokrasi kita.

Pada perspektif makro, fokus perhatian kita seyogianya pada adanya gejolak sosial dan politik yang terjadi di Papua yang merebak pada 2011 ini. Kasus Papua bagaimanapun pertaruhan bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian juga dengan gejolak politik lokal,khususnya di Aceh,harus segera dicarikan jalan keluar agar tidak memunculkan konflik politik yang fatal.

Politik Prosedural dan Elektoral

Secara prosedural, demokrasi kita masih menjumpai banyak soal teknis antara lain membuat para anggota DPR sibuk merumuskan kembali semua UU bidang politik. Penyusunan atau penataulangan prosedur demokrasi politik memang banyak pilihan, dan memungkinkan kekuatan-kekuatan politik yang kuat dominan.

Perbedaan kepentingan itu biasa dalam politik, tetapi kita dihadapkan pada persoalan yang selalu berulang. Misalnya, secara praktis-pragmatis fraksi-fraksi di DPR bertele- tele dalam menentukan besaran angka parliamentary threshold (PT).

Dinamika politik elektoral 2011 berakhir dengan pengumuman Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin bahwa hasil verifikasi partai politik yang memperoleh status badan hukum hanya Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang lolos dari 14 partai yang mendaftar.

Ini artinya, jumlah partai baru tidak bertambah signifikan. Walaupun demikian, bukan berarti kompetisi politik tidak akan ramai. Berbagai diskusi dan protes tentang siaransiaran iklan partai itu di stasiun televisi milik pendiri ormas NasDem merupakan satu potret dari banyak hal yang diperkirakan membuat dinamika politik elektoral semakin ramai.

Pada 2012 juga merupakan awal dari ujian hubungan tokoh dan partai. Ketika Partai Serikat Independen (SRI) tidak lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM, nasib Sri Mulyani sebagai bakal capres semakin tak menentu. Peluang untuk hadir memang masih begitu terbuka,namun pengikutnya masih perlu berjuang ekstrakeras untuk mencantolkan pada partai-partai politik peserta pemilu kelak.

Politik Pemerintahan

Dalam politik pemerintahan, publik juga disuguhi berbagai persoalan teknis yang tampak dramatis.Pada 2011 ini ada reshuffle kabinet,peristiwa politik yang juga selalu berulang. Walaupun reshuffle hakikatnya urusan presiden, prosesnya cukup menyita perhatian, dan sayangnya berakhir dengan antiklimaks.Pertimbangan politik tampak lebih menonjol dalam reshuffle kabinet yang lalu.

Hingga penghujung 2011 ini kinerja kabinet baru belum menunjukkan prestasi yang signifikan. Ini tentu dapat menggoyahkan harapan bahwa kabinet akan dapat bekerja secara lebih optimal ketimbang sebelumnya. Apalagi, kompetisi politik diasumsikan semakin menguat pada 2012 hingga 2014.

Apakah konsentrasi kabinet tidak memudar manakala fokus menteri- menterinya ke 2014? Hatta Rajasa misalnya, menko perekonomian yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, telah didorong partainya sebagai calon presiden (capres).Di Partai Golkar,nama Aburizal Bakrie, sang ketua umum, juga menduduki ranking satu capres.

Partai-partai lain yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) pemerintahan tampak sudah ancang-ancang ke 2014,walaupun Partai Demokrat belum mau mewacanakan siapa capres mereka. Soliditas Setgab pada 2011 telah diuji oleh beberapa hal yang membuat mereka harus memutuskan,di tengah kepentingan politik beragam.

Pada 2012 tantangan Setgab diperkirakan semakin kompleks dan rumit sehingga manajemen pengelolaan Setgab juga akan semakin longgar.Kecuali, manakala reward and punishment diterapkan secara sungguhsungguh oleh Presiden SBY.

Sisi Oposisi Politik

Masa depan politik pemerintah secara khusus memang ditentukan oleh soliditas Setgab dan dinamika politik DPR. Sejak tampil dan terbentuk kabinet pemerintahan, oposisi formal tidak signifikan. Kasus Bank Century di DPR memang memukul telak politik pemerintah, karena kubu oposisi ternyata memperoleh dukungan signifikan partai-partai propemerintah. Kasus itu anomali.

Dalam banyak kasus oposisi formal yakni terutama PDIP, juga Hanura dan dalam batasbatas tertentu juga Gerindra, masih belum efektif sebagai kekuatan penekan. Oposisi PDIP cenderung susah dipahami dalam kerangka oposisi politik yang efektif.Konflik antara Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas menghasilkan corak kepolitikan PDIP yang terkesan hanya tampil setengah hati dalam beroposisi.

Hanura tampak lebih konsisten,tapi kekuatan kursinya sedikit. Sementara Gerindra, walaupun dalam banyak kasus kritis, terkesan sangat hati-hati menjaga hubungan dengan pemerintah. Dari sisi ini diperkirakan tidak akan ada perubahan gaya beroposisi pada 2012. Masa depan politik pemerintahan juga harus memperhatikan faktor-faktor di luar dinamika politik formal.

Tekanan-tekanan protes yang terusmenerus mengemuka dalam banyak isu pada 2011 tampaknya tidak akan mereda pada 2012. Pada 2011 ditutup oleh aksi bunuh diri aktivis Sondang Hutagalung. Meskipun konteksnya sangat lain dengan Bouazizi di Tunisia yang mengobarkan Arab Spring itu, kelompok-kelompok oposisi jalanan luar parlemen kelihatan seperti memperoleh bahan bakar baru.

Tekanan-tekanan berbagai kelompok kepentingan terhadap kasus-kasus hukum yang sedang diproses juga diperkirakan masih akan tetap semarak pada 2012. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik bulan ini, ujian pertama mereka adalah menangani kasus-kasus korupsi politik.

Kisah kasus Bank Century mungkin akan berlanjut dengan kejutan-kejutan. Juga, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyaknya politisi-politisi yang kasusnya ditangani KPK. Gebrakan para pendekar antikorupsi pada 2012 kemungkinan besar akan membuat situasi politik semakin menghangat, walaupun penegakan hukum harus bersih dari intervensi politik.

Meskipun banyak catatan, kita berharap hari esok lebih baik dari kini dan kemarin. Juga dalam dunia politik kita. Wallahua’lam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar