Daerah Terbius Kepentingan Sesaat

LAPORAN AKHIR TAHUN 2011

Daerah Terbius Kepentingan Sesaat

Sumber : KOMPAS, 16 Desember 2011

Mendongkrak pendapatan daerah. Itulah ambisi semua pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi selama beberapa tahun terakhir.

Sikap ini positif, tetapi dalam banyak kasus selama 2011 upaya itu menyisakan persoalan serius bagi daerah, yakni kehancuran komoditas andalan rakyat dan makin meluasnya kerusakan lingkungan. Kasus yang cukup menonjol adalah maraknya penambangan pasir besi, seperti di Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di semua lokasi penambangan, masyarakat menolak kehadiran investor karena diyakini hanya memiskinan mereka. Namun, para pemodal pantang mundur karena telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat.

Kasus sejenis tampak pula di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Di sana, banyak bermunculan perusahaan swasta dengan mengantongi IUP batubara. Lokasi penambangan yang diperoleh bukan hanya hutan, melainkan juga dalam perkebunan karet rakyat dan rumah warga. Penambangan batubara pun kian marak dan kerusakan lingkungan makin tak terkendali. Lubang-lubang berdiameter belasan meter dengan kedalaman sekitar 10 meter tersebar di sejumlah lokasi.

Bahkan, di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, muncul pula industri penimbunan batubara. Industri ini berkembang tanpa kendali hingga ke zona inti kompleks percandian Muaro Jambi. Jelas akan mengancam keberadaan situs peninggalan Melayu kuno tersebut.

Sekitar 8.000 petani telah menjadi penggali batubara, tukang ojek, dan sopir truk pengangkut. Satu lokasi galian menghasilkan sekitar 1.500 karung batubara per hari. Bisa dibayangkan kerusakan lingkungan yang membayangi usaha rakyat tersebut.

Lain lagi di Provinsi Bangka Belitung. Daerah tersebut sejak awal abad ke-19 memiliki lada putih yang telah mendunia. Hingga akhir 1990-an, lada dari Bangka paling disukai konsumen dunia, terbukti menguasai 80 persen dari total kebutuhan di pasar dunia. Akan tetapi, selama satu dekade terakhir, suplai lada dari bangka turun tajam. Tahun 2010, misalnya, volume ekspor hanya 4.334,5 ton dari total kebutuhan di pasar dunia sekitar 100.000 ton. Penurunan itu tidak lepas dari menyusutnya lahan budidaya lada akibat ekspansi penambangan timah dan perkebunan kelapa sawit.

Berbagai Dalil

Dengan berbagai dalil, pemerintah daerah selalu menyatakan, semua yang dilakukan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat, menambah pendapatan asli daerah, dan lainnya. Jika demikian, mengapa kebijakan itu menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat?

Dari kasus-kasus ini menunjukkan pemerintah daerah kurang mengenal secara baik kekuatan ekonomi lokal yang bisa digerakkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka cenderung terbius tawaran-tawaran jangka pendek dari para pemodal yang ingin berinvestasi tanpa peduli dampak kehancuran lingkungan dan risiko lain yang bakal menimpa warga.

Kasus tersebut juga membuktikan bahwa sejumlah pemerintah daerah tidak punya konsep jelas dan terarah dalam menggali dan menggerakkan ekonomi lokal. Ketika menyaksikan daerah lain berhasil membudidakan komoditas tertentu, mereka pun langsung ingin meraih sukses dengan komoditas sama.

Itu terbukti di Bangka Belitung. Meski lada putih telah menjadi komoditas unggulan dan memakmurkan masyarakat setempat, pemerintah setempat kurang memedulikan. Mereka lebih tergiur kelapa sawit. Padahal, hingga kini belum ada komoditas asal Indonesia yang mampu menguasai 80 persen pasar dunia, kecuali lada putih dari Bangka.

Pengabaian terhadap lada di Bangka Belitung sungguh nyata. Perkebunan kelapa sawit pada tahun 2004, misalnya, hanya 2.507 hektar, tahun 2010 telah 42.657 ha. Sebaliknya, tanaman lada yang tahun 2004 seluas 45.797 ha, pada 2010 tersisa 36.372 ha. Krisis lada sulit terhentikan karena antusiasme pemilik modal untuk menanam sawit di Bangka begitu tinggi.

Di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, atas nama perluasan lahan sawit, kawasan gambut seluas 600 ha di Rawa Pacing, Menggala, Tuba, yang menjadi habitat burung rawa dikorbankan. Aksi penolakan warga sama sekali tidak dipedulikan. Pemerintah setempat nyaris tidak bersuara.

Kondisi ini membuat kita bertanya: untuk siapa pembangunan dilakukan? Benarkah demi kesejahteraan masyarakat atau ada motif keuntungan pribadi pihak tertentu di balik kebijakan itu?

Bukan rahasia lagi pemilihan langsung kepala daerah selama ini memaksa calon mengeluarkan ongkos miliaran rupiah. Dana itu bukan semata dari modal pribadi, melainkan subsidi dari berbagai pihak, termasuk pemodal besar. Setelah berkuasa, pejabat bersangkutan mencari cara untuk membalas jasa para sponsor.

Memasuki 2012, praktik semacam ini bakal terulang lagi. Maka, semua pihak yang terkait harus bangkit melawan praktik kebijakan ekonomi sesaat yang mengatasnamakan rakyat. ●

(Jannes Eudes Wawa/ Irma Tambunan/Yulvianus Harjono/Kris Razianto Mada)