|
Indonesia adalah bagian Asia
Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa yang beriklim tropis, memiliki
tanah yang subur serta luas yang selalu dijuluki sebagai Negara agraris.
Konsep negara agraris sendiri merupakan sebuah negara yang terkenal dengan hasil pertanian atau negara "Petani". Mentri pertanian Dr. Ir. H. Suswono pernah mengatakan, "Tak ada negara yang dapat mengabaikan sektor pertanian. Secanggihnya teknologi saat ini, belum ada yang mampu menggantikan pangan" Senin, (17/9).
Indonesia yang dijuluki sebagai Negara agraris tentunya harus mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri bahkan menjadi salah satu pengekspor terbesar komoditas pangan dunia.
Namun perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari segi kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional.
Pada masa Orde Baru, Indonesia berhasil berswasembada pangan dengan bantuan gerakan revolusi hijau. Namun, keberhasilan tersebut hanya bertahan selama lima tahun yaitu pada tahun 1984 hingga 1989.
Kini Indonesia dihadapi berbagai macam permasalahan terkait dengan pertanian berupa kesenjangan ekonomi, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan, minimnya ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian, lemahnya sistem alih teknologi, keterbatasan akses layanan usaha, panjangnya mata rantai tata niaga pertanian dan lain sebagainya.
Sebaliknya, India yang sebelumnya mengimpor komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan negaranya, kini menjadi salah satu penghasil terbesar komoditas pangan di dunia.
Konsep negara agraris sendiri merupakan sebuah negara yang terkenal dengan hasil pertanian atau negara "Petani". Mentri pertanian Dr. Ir. H. Suswono pernah mengatakan, "Tak ada negara yang dapat mengabaikan sektor pertanian. Secanggihnya teknologi saat ini, belum ada yang mampu menggantikan pangan" Senin, (17/9).
Indonesia yang dijuluki sebagai Negara agraris tentunya harus mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri bahkan menjadi salah satu pengekspor terbesar komoditas pangan dunia.
Namun perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari segi kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional.
Pada masa Orde Baru, Indonesia berhasil berswasembada pangan dengan bantuan gerakan revolusi hijau. Namun, keberhasilan tersebut hanya bertahan selama lima tahun yaitu pada tahun 1984 hingga 1989.
Kini Indonesia dihadapi berbagai macam permasalahan terkait dengan pertanian berupa kesenjangan ekonomi, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan, minimnya ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian, lemahnya sistem alih teknologi, keterbatasan akses layanan usaha, panjangnya mata rantai tata niaga pertanian dan lain sebagainya.
Sebaliknya, India yang sebelumnya mengimpor komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan negaranya, kini menjadi salah satu penghasil terbesar komoditas pangan di dunia.
Bahkan sebagai juara
eksportir beras dunia mengalahkan Vietnam dan Thailand. Mengapa India dengan
jumlah penduduk terbesar ke-2 di dunia itu mampu menjadi penghasil terbesar
komoditas pangan tingkat dunia?
Kemajuan Pertanian di India
Sebelum pertengahan 1960-an India mengandalkan impor dan bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, dua tahun kekeringan yang parah yaitu pada tahun 1965 dan 1966 meyakinkan India untuk mereformasi kebijakan pertanian dan bahwa India tidak bisa bergantung pada bantuan asing untuk memenuhi kebutuhan pangan negerinya.
India mengadopsi reformasi kebijakan yang difokuskan pada tujuan swasembada gandum yang merupakan bahan makanan pokok disamping beras. Hal ini menghantarkan pada Revolusi Hijau di India.
Dimulai dari keputusan mengadopsi bibit unggul, varietas gandum tahan hama dan dengan pengetahuan pertanian yang lebih baik, India berupaya meningkatkan produktivitas pertaniannya.
Lebih dari 50 tahun sejak kemerdekaannya, India telah membuat kemajuan besar menuju ketahanan pangan. Upaya yang dilakukannya ialah medukung kebijakan makro di bidang pertanian baik dari segi infrastruktur maupun dari segi sumber daya manusianya.
India sangat tergantung musim karena secara geografis beberapa wilayah di India memiliki iklim yang berbeda-beda sehingga produktifitasnya pun berbeda-beda.
Kemajuan Pertanian di India
Sebelum pertengahan 1960-an India mengandalkan impor dan bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, dua tahun kekeringan yang parah yaitu pada tahun 1965 dan 1966 meyakinkan India untuk mereformasi kebijakan pertanian dan bahwa India tidak bisa bergantung pada bantuan asing untuk memenuhi kebutuhan pangan negerinya.
India mengadopsi reformasi kebijakan yang difokuskan pada tujuan swasembada gandum yang merupakan bahan makanan pokok disamping beras. Hal ini menghantarkan pada Revolusi Hijau di India.
Dimulai dari keputusan mengadopsi bibit unggul, varietas gandum tahan hama dan dengan pengetahuan pertanian yang lebih baik, India berupaya meningkatkan produktivitas pertaniannya.
Lebih dari 50 tahun sejak kemerdekaannya, India telah membuat kemajuan besar menuju ketahanan pangan. Upaya yang dilakukannya ialah medukung kebijakan makro di bidang pertanian baik dari segi infrastruktur maupun dari segi sumber daya manusianya.
India sangat tergantung musim karena secara geografis beberapa wilayah di India memiliki iklim yang berbeda-beda sehingga produktifitasnya pun berbeda-beda.
Dari segi infrastruktur,
India memfokuskan pada sistem irigasi yang memerlukan modal dalam jumlah besar
seperti bendungan besar, kanal panjang dan sistem irigasi skala besar lainnya
yang berbasis pada investasi publik.
Antara tahun 1951 dan 1990, hampir 1.350 irigasi besar dan menengah dimulai dan sekitar 850 telah diselesaikan hampir di seluruh wilayah India.
Jika bukan karena keterlibatan pemerintah yang besar dalam menyimpan air untuk irigasi pertanian, maka dipastikan banyak daerah yang akan mengalami kekeringan karena pertanian di india sangat bergantung pada musim. Ketergantungan pada musim hujan ini cukup berisiko karena rata-rata curah hujan yang diterima bervariasi di setiap daerah.
Dari segi sumber daya manusianya, India mendirikan institusi dan universitas pertanian dalam jumlah yang banyak.
Ada sekitar 22 institusi atau universitas khusus cakupan pertanian di India seperti Indian Agricultural Research Institute, Allahabad Agricultural Institute, National Dairy Research Institute, Maharashtra Animal & Fishery Sciences University, Tamilnadu Veterinary And Animal Sciences University, Orissa University of Agriculture and Technology dan lain sebagainya.
Belum lagi jurusan pertanian yang ada pada universitas pada umumnya. Sedangkan di Indonesia hanya ada satu yaitu Institute Pertanian Bogor. Lainnya bersumber dari jurusan pertanian yang ada pada universitas pada umumnya.
Kebijakan Pertanian Indonesia
Antara tahun 1951 dan 1990, hampir 1.350 irigasi besar dan menengah dimulai dan sekitar 850 telah diselesaikan hampir di seluruh wilayah India.
Jika bukan karena keterlibatan pemerintah yang besar dalam menyimpan air untuk irigasi pertanian, maka dipastikan banyak daerah yang akan mengalami kekeringan karena pertanian di india sangat bergantung pada musim. Ketergantungan pada musim hujan ini cukup berisiko karena rata-rata curah hujan yang diterima bervariasi di setiap daerah.
Dari segi sumber daya manusianya, India mendirikan institusi dan universitas pertanian dalam jumlah yang banyak.
Ada sekitar 22 institusi atau universitas khusus cakupan pertanian di India seperti Indian Agricultural Research Institute, Allahabad Agricultural Institute, National Dairy Research Institute, Maharashtra Animal & Fishery Sciences University, Tamilnadu Veterinary And Animal Sciences University, Orissa University of Agriculture and Technology dan lain sebagainya.
Belum lagi jurusan pertanian yang ada pada universitas pada umumnya. Sedangkan di Indonesia hanya ada satu yaitu Institute Pertanian Bogor. Lainnya bersumber dari jurusan pertanian yang ada pada universitas pada umumnya.
Kebijakan Pertanian Indonesia
Jakarta -
Menurut Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BBP2TP) Dr.
Agung Hendriadi, Produktivitas pangan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir
masih tetap tidak meningkat secara signifikan.
Salah satunya disebabkan kondisi infrastruktur irigasi yang sudah rusak parah, penyerapan tenaga kerja yang menurun drastis, faktor kepemilikan lahan dan teknologi pengolahan pasca panen.
Sekitar 52 persen infrastruktur irigasi yang sudah dibangun di era Orde Baru berada dalam kondisi rusak parah. Penyerapan tenaga kerja bidang pertanian menurun drastis dari tahun 1976 yang mencapai 64,16 persen dan kini hanya mampu menyerap 33 persen saja.
Adapun faktor minimnya kepemilikan lahan dan juga teknologi pasca panen masih menjadi kendala terbesar. Seperti contohnya saat musim panen bulan Mei, Juni, dan Juli produktivitas jagung nasional mencapai surplus namun kelebihan stok tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan selama sembilan bulan setelahnya.
Adapun kebijakan Impor beras disaat panen raya terjadi di negeri tercinta ini. Disaat produksi komoditas pertanian Indonesia selama tahun 2005-2009 menunjukkan prestasi sangat baik.
Antara lain produksi padi dari 57,16 juta ton pada tahun 2007 menjadi 60,33 juta ton pada tahun 2008 dan target produksi padi tahun 2009 sebesar 63,5 juta ton, sementara berdasarkan ARAM III (Juni 2009) produksi padi telah 63,8 juta ton atau mencapai 100,5% dari target tahun 2009.
Bulog sebagai badan stabilisator malah melakukan kebijakan impor beras dengan nilai impor tertinggi yaitu sebesar US$ 861,23 juta.
Salah satunya disebabkan kondisi infrastruktur irigasi yang sudah rusak parah, penyerapan tenaga kerja yang menurun drastis, faktor kepemilikan lahan dan teknologi pengolahan pasca panen.
Sekitar 52 persen infrastruktur irigasi yang sudah dibangun di era Orde Baru berada dalam kondisi rusak parah. Penyerapan tenaga kerja bidang pertanian menurun drastis dari tahun 1976 yang mencapai 64,16 persen dan kini hanya mampu menyerap 33 persen saja.
Adapun faktor minimnya kepemilikan lahan dan juga teknologi pasca panen masih menjadi kendala terbesar. Seperti contohnya saat musim panen bulan Mei, Juni, dan Juli produktivitas jagung nasional mencapai surplus namun kelebihan stok tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan selama sembilan bulan setelahnya.
Adapun kebijakan Impor beras disaat panen raya terjadi di negeri tercinta ini. Disaat produksi komoditas pertanian Indonesia selama tahun 2005-2009 menunjukkan prestasi sangat baik.
Antara lain produksi padi dari 57,16 juta ton pada tahun 2007 menjadi 60,33 juta ton pada tahun 2008 dan target produksi padi tahun 2009 sebesar 63,5 juta ton, sementara berdasarkan ARAM III (Juni 2009) produksi padi telah 63,8 juta ton atau mencapai 100,5% dari target tahun 2009.
Bulog sebagai badan stabilisator malah melakukan kebijakan impor beras dengan nilai impor tertinggi yaitu sebesar US$ 861,23 juta.
Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai kalangan
termasuk sejumlah ekonom Institut for
Development of Economics and Finance (Indef) yang menyebutkan bahwa
kebijakan ini anomali, karena pemerintah dalam hal ini Bulog melakukan impor
beras disaat panen raya (surplus beras). Selain itu, anggaran untuk pertanian
di Indonesia sangat minim.
Misalnya saja untuk rehabilitasi irigasi. "Pencapaian target surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014 dapat terealisasi apabila seluruh saluran irigasi yang rusak diperbaiki. Sayangnya, anggaran yang tersedia untuk perbaikan irigasi kementerian pekerjaan umum hanya Rp. 3 triliun", kata Suswono kepada pers dalam kunjungan kerjanya di Batang, Jawa Tengah, Sabtu (8/6). Padahal, dana yang dibutuhkan mencapai 21 Triliun.
Petani Menjerit
Latif Adam (Pakar Ekonimi LIPI) mengatakan "Tulang punggung ketahanan pangan adalah petani. Namun, mereka selalu dalam posisi sulit, terutama jika terkait dengan harga pangan dalam Negeri." Petani sering tidak menerima keuntungan besar meskipun harga pangan dalam negeri naik tinggi.
Disisi lain, apabila harga pangan dianggap terlalu tinggi dan membahayakan konsumen, kebijakan yang diambil pemerintah seringkali tidak berpihak pada kepentingan petani. Contohnya kebijakan impor yang justru membuat produksi petani kurang laku.
Sebenarnya pemerintah mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan karena harus sama-sama memikirkan konsumen dan petani dan juga merealisasikan target yang sudah ditetapkan.
Namun seberat apapun masalahnya pasti bisa terpecahkan. Pasti ada jalan keluar. Buktinya, India dengan Negara berpenduduk 1,2 miliar yang kegiatan pertaniannya bergantung pada musim jangan sampai kita yang berpenduduk 230 juta dengan tanah yang subur dan iklim yang menunjang bergantung kepada impor.
Diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan pro-petani karena meski bagaimanapun kita bergantung pada petani. Jika kita tidak menghargai petani maka wajarlah jika kebijakan impor terus dilakukan pemerintah tanpa melihat adanya dampak jangka panjang yang akan mengancam kestabilan dan kemakmuran bangsa.
Selain kebijakan yang pro-petani, Konsumen pun harus senantiasa mengkonsumsi produk-produk lokal Indonesia. Dengan membeli hasil bumi lokal berarti kita ikut menghidupi para petani dan turut mengembangkan senyum serta memberi secercah harapan bagi keluarga petani Indonesia. ●
Misalnya saja untuk rehabilitasi irigasi. "Pencapaian target surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014 dapat terealisasi apabila seluruh saluran irigasi yang rusak diperbaiki. Sayangnya, anggaran yang tersedia untuk perbaikan irigasi kementerian pekerjaan umum hanya Rp. 3 triliun", kata Suswono kepada pers dalam kunjungan kerjanya di Batang, Jawa Tengah, Sabtu (8/6). Padahal, dana yang dibutuhkan mencapai 21 Triliun.
Petani Menjerit
Latif Adam (Pakar Ekonimi LIPI) mengatakan "Tulang punggung ketahanan pangan adalah petani. Namun, mereka selalu dalam posisi sulit, terutama jika terkait dengan harga pangan dalam Negeri." Petani sering tidak menerima keuntungan besar meskipun harga pangan dalam negeri naik tinggi.
Disisi lain, apabila harga pangan dianggap terlalu tinggi dan membahayakan konsumen, kebijakan yang diambil pemerintah seringkali tidak berpihak pada kepentingan petani. Contohnya kebijakan impor yang justru membuat produksi petani kurang laku.
Sebenarnya pemerintah mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan karena harus sama-sama memikirkan konsumen dan petani dan juga merealisasikan target yang sudah ditetapkan.
Namun seberat apapun masalahnya pasti bisa terpecahkan. Pasti ada jalan keluar. Buktinya, India dengan Negara berpenduduk 1,2 miliar yang kegiatan pertaniannya bergantung pada musim jangan sampai kita yang berpenduduk 230 juta dengan tanah yang subur dan iklim yang menunjang bergantung kepada impor.
Diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan pro-petani karena meski bagaimanapun kita bergantung pada petani. Jika kita tidak menghargai petani maka wajarlah jika kebijakan impor terus dilakukan pemerintah tanpa melihat adanya dampak jangka panjang yang akan mengancam kestabilan dan kemakmuran bangsa.
Selain kebijakan yang pro-petani, Konsumen pun harus senantiasa mengkonsumsi produk-produk lokal Indonesia. Dengan membeli hasil bumi lokal berarti kita ikut menghidupi para petani dan turut mengembangkan senyum serta memberi secercah harapan bagi keluarga petani Indonesia. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar