|
Pelayanan kesehatan merupakan hal utama dan memegang
peranan utama dalam pembentukan masyarakat sehat dan bermartabat. Hal ini sudah
mulai diperhatikan oleh beberapa Pemerintahan Daerah seperti dengan adanya
Kartu Sehat di Solo, Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Ibukota dan rencananya Kartu
Juara di Bandung. Besar harapan masyarakat akan terlaksananya semacam kartu
asuransi ini yang dapat membantu rakyat menengah ke bawah untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang prima.
Selain tujuan utama tersebut, kartu-kartu sehat ini sebenarnya memiliki keuntungan lain jika dapat dipergunakan dan dikelola dengan baik. Di negara-negara Skandinavia di mana sistem pelayanan kesehatannya sudah maju, selain menfokuskan pada pelayanan dan tindakan, juga pengumpulan data-data dari sistem tersebut yang digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pencengahan dan pengobatan, mengurangi kejadian malpraktek, dan efisiensi, baik dari segi pelayanan dan keuangan dalam skala makro atau pun mikro.
Sistem asuransi dan pelayanan kesehatan terpadu dengan sistem database lainnya seperti data kependudukan, register pasien masuk rumah sakit, diagnosa penyakit, obat yang diberikan, database kecelakan dan lain-lainnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan yang jelas meningkatkan standar kesehatan rakyatnya.
Negara-negara Skandinavia yang dikenal dengan catatan kependudukan terlengkap dan terpadu menjadi salah satu rujukan oleh PBB dalam hal pengembangan statistik pemerintahan, kependudukan, sistem informasi kesehatan dan lain lain. Data yang didapatkan dari sistem terebut menjadi ladang bagi penelitian di seluruh dunia yang berujung pada peningkatan sistem dan kualitas hidup warganya.
Di Swedia asuransi kesehatan warganya adalah gratis dan dibebankan pada pajak. Setiap warga memiliki akses sama terhadap pelayanan kesehatan. Sistemnya juga mirip di Indonesia di mana pelayanan dimulai di unit kecil puskesmas (ward central). Saat kita berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas di Swedia yang diperlukan adalah Personal Identity Number/Personnummer atau kalau di Indonesia mirip dengan Nomor Induk Kependudukan yang ada di KTP kita. Dengan PIN ini data kita akan otomatis tercatat dan dapat langsung tergabung dengan data lainnya. Resep obat pun berupa elektronik resep dan diambil di apotik dengan sekali lagi menggunakan PIN kita.
Sistem kesehatan ini adalah bagian dari banyak database yang terintegrasi di seluruh Swedia. Semua sistem tersebut didukung pemerintah dengan memberikan hampir 10% dari GDP untuk pelayanan kesehatan dan medis warganya.
Dengan sistem terintegrasi dan “well connected”, pengumpulan data statistik dasar sebagai bahan perencanaan pembangunan pemerintah menjadi lebih mudah. Riset-riset dengan menggunakan data tersebut atau yang dikenal dengan istilah register-based research dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti universitas atau lembaga riset lainnya, baik berkenaan dengan kesehatan, kependudukan maupun social ekonomi.
Selain tujuan utama tersebut, kartu-kartu sehat ini sebenarnya memiliki keuntungan lain jika dapat dipergunakan dan dikelola dengan baik. Di negara-negara Skandinavia di mana sistem pelayanan kesehatannya sudah maju, selain menfokuskan pada pelayanan dan tindakan, juga pengumpulan data-data dari sistem tersebut yang digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pencengahan dan pengobatan, mengurangi kejadian malpraktek, dan efisiensi, baik dari segi pelayanan dan keuangan dalam skala makro atau pun mikro.
Sistem asuransi dan pelayanan kesehatan terpadu dengan sistem database lainnya seperti data kependudukan, register pasien masuk rumah sakit, diagnosa penyakit, obat yang diberikan, database kecelakan dan lain-lainnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan yang jelas meningkatkan standar kesehatan rakyatnya.
Negara-negara Skandinavia yang dikenal dengan catatan kependudukan terlengkap dan terpadu menjadi salah satu rujukan oleh PBB dalam hal pengembangan statistik pemerintahan, kependudukan, sistem informasi kesehatan dan lain lain. Data yang didapatkan dari sistem terebut menjadi ladang bagi penelitian di seluruh dunia yang berujung pada peningkatan sistem dan kualitas hidup warganya.
Di Swedia asuransi kesehatan warganya adalah gratis dan dibebankan pada pajak. Setiap warga memiliki akses sama terhadap pelayanan kesehatan. Sistemnya juga mirip di Indonesia di mana pelayanan dimulai di unit kecil puskesmas (ward central). Saat kita berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas di Swedia yang diperlukan adalah Personal Identity Number/Personnummer atau kalau di Indonesia mirip dengan Nomor Induk Kependudukan yang ada di KTP kita. Dengan PIN ini data kita akan otomatis tercatat dan dapat langsung tergabung dengan data lainnya. Resep obat pun berupa elektronik resep dan diambil di apotik dengan sekali lagi menggunakan PIN kita.
Sistem kesehatan ini adalah bagian dari banyak database yang terintegrasi di seluruh Swedia. Semua sistem tersebut didukung pemerintah dengan memberikan hampir 10% dari GDP untuk pelayanan kesehatan dan medis warganya.
Dengan sistem terintegrasi dan “well connected”, pengumpulan data statistik dasar sebagai bahan perencanaan pembangunan pemerintah menjadi lebih mudah. Riset-riset dengan menggunakan data tersebut atau yang dikenal dengan istilah register-based research dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti universitas atau lembaga riset lainnya, baik berkenaan dengan kesehatan, kependudukan maupun social ekonomi.
Di Swedia penelitian semacam ini sudah
banyak sekali dilakukan dan berdampak besar pada kebijakan publik. Seperti
hasil riset baru-baru ini yang menyimpulkan bahwa memberikan bantuan kepada
orang-orang miskin akan memberikan efek negatif. Mereka akan miskin terus,
salah satu sebabnya karena yang diberi bantuan cenderung menjadi pasif.
Berdasarkan riset ini pemerintah mencari solusi lain untuk pengentasan
kemiskinan.
Bagaimana Implementasi di Indonesia? Key point dari sistem pelayanan kesehatan dan pendataan terpadu yang dijelaskan di atas adalah dengan penggunaan Personal Identification Number yang mampu menghubungkan berbagai database yang ada, baik pada pemerintahan lokal maupun pusat. Indonesia telah mulai memperkenalkan Nomor Induk Kependudukan sebagai single identity number yang nantinya akan tercantum setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan KTP, paspor, SIM, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
Terlepas dari beberapa kelemahan NIK seperti yang telah saya bahas sebelumnya di tautan ini, rencana tersebut sangat bermanfaat nantinya jika implementasinya tepat. Pada KJS sudah terlihat bahwa NIK telah menjadi salah satu field pada kartu tersebut. NIK dalam KJS ini dapat digunakan untuk menautkan dengan sistem pendataan lainnya oleh suku-suku dinas dalam ruang lingkup Pemda tersebut dan juga dengan data nasional melalui BPS.
Karena KJS saat ini masih bersifat pilot project (baru 1.7 juta dari 4.7 juta yang direncanakan), dapat dijadikan pilot juga untuk sistem integrasi data antara penyelenggaraan pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan Pemda seperti data kependudukan, pendidikan dan lain lain.
Andai KJS ini sudah terhubung dengan semua data tersebut, selain statistik dasar seperti penyakit yang sering diderita, dengan mudah kita juga dapat melihat hubungan antara penyakit tertentu dengan tempat tinggal, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Lokasi mana yang rawan akan penyakit tertentu tentunya akan dapat kita cegah dengan adanya data ini. Kita juga dapat memonitor berkembangnya penyakit-penyakit menular di masyarakat.
Sebagai contoh, pasien yang terkena kanker paru paru, dengan sistem ini kita dengan mudah dapat merunut (trace) medical record, untuk mengetahui perkiraan penyebabnya, baik itu life style, lokasi tempat tinggal (dengan menautkannya dengan catatan kependudukan), pekerjaan (dinas pekerjaan), dan sebagainya. Bahkan kita bisa merunutnya dengan riwayat dari orangtua atau saudaranya yang mungkin menurunkan penyakit tersebut.
Jika kita memiliki data obat yang diberikan, kita juga dapat melihat apakah obat tersebut manjur dan juga dari sisi keuangan Pemda dapat mengefisiensikan obat yang disalurkan ke puskesmas dan mengurangi kebocoran dan penyalahgunaan.
Bagaimana Implementasi di Indonesia? Key point dari sistem pelayanan kesehatan dan pendataan terpadu yang dijelaskan di atas adalah dengan penggunaan Personal Identification Number yang mampu menghubungkan berbagai database yang ada, baik pada pemerintahan lokal maupun pusat. Indonesia telah mulai memperkenalkan Nomor Induk Kependudukan sebagai single identity number yang nantinya akan tercantum setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan KTP, paspor, SIM, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
Terlepas dari beberapa kelemahan NIK seperti yang telah saya bahas sebelumnya di tautan ini, rencana tersebut sangat bermanfaat nantinya jika implementasinya tepat. Pada KJS sudah terlihat bahwa NIK telah menjadi salah satu field pada kartu tersebut. NIK dalam KJS ini dapat digunakan untuk menautkan dengan sistem pendataan lainnya oleh suku-suku dinas dalam ruang lingkup Pemda tersebut dan juga dengan data nasional melalui BPS.
Karena KJS saat ini masih bersifat pilot project (baru 1.7 juta dari 4.7 juta yang direncanakan), dapat dijadikan pilot juga untuk sistem integrasi data antara penyelenggaraan pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan Pemda seperti data kependudukan, pendidikan dan lain lain.
Andai KJS ini sudah terhubung dengan semua data tersebut, selain statistik dasar seperti penyakit yang sering diderita, dengan mudah kita juga dapat melihat hubungan antara penyakit tertentu dengan tempat tinggal, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Lokasi mana yang rawan akan penyakit tertentu tentunya akan dapat kita cegah dengan adanya data ini. Kita juga dapat memonitor berkembangnya penyakit-penyakit menular di masyarakat.
Sebagai contoh, pasien yang terkena kanker paru paru, dengan sistem ini kita dengan mudah dapat merunut (trace) medical record, untuk mengetahui perkiraan penyebabnya, baik itu life style, lokasi tempat tinggal (dengan menautkannya dengan catatan kependudukan), pekerjaan (dinas pekerjaan), dan sebagainya. Bahkan kita bisa merunutnya dengan riwayat dari orangtua atau saudaranya yang mungkin menurunkan penyakit tersebut.
Jika kita memiliki data obat yang diberikan, kita juga dapat melihat apakah obat tersebut manjur dan juga dari sisi keuangan Pemda dapat mengefisiensikan obat yang disalurkan ke puskesmas dan mengurangi kebocoran dan penyalahgunaan.
Data tersebut
pastinya akan menjadi tambang emas bagi para peneliti baik dalam dan luar
negeri yang ke depannya akan memberikan masukan untuk peningkatan pelayanan
kesehatan kepada masyarakatnya. Para mahasiswa dari perguruan tinggi setempat
dapat dilibatkan baik dalam pengelolaan, penelitian serta implementasi hasil
riset tersebut.
Masih banyak lagi keuntungan yang akan didapat jika sistem integrasi ini diterapkan. Semoga sistem jaminan sosial yang telah dan akan ada seperti KJS atau Kartu Juara, serta kartu sehat lainnya di Indonesia mampu melakukan integrasi ini dengan tetap mengacu sistem nasional terintegrasi, yang nantinya kita dapat memiliki sistem yang terintegrasi secara nasional. ●
Masih banyak lagi keuntungan yang akan didapat jika sistem integrasi ini diterapkan. Semoga sistem jaminan sosial yang telah dan akan ada seperti KJS atau Kartu Juara, serta kartu sehat lainnya di Indonesia mampu melakukan integrasi ini dengan tetap mengacu sistem nasional terintegrasi, yang nantinya kita dapat memiliki sistem yang terintegrasi secara nasional. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar