|
Ekonomi Indonesia menghadapi
ketakpastian di dalam dan di luar negeri. Dari luar, menurunnya harga komoditas
dan melemahnya ekonomi China membuat defisit neraca berjalan membesar sampai
9,8 miliar dollar AS atau 4,4 persen PDB yang telah melampaui batas aman.
Rencana bank sentral AS kurangi
stimulus mendorong modal keluar dan membuat neraca pembayaran defisit. Di dalam
negeri, ketakpastian bersumber pada inflasi tinggi pasca-kenaikan harga BBM,
defisit primer APBN, dan melemahnya perekonomian. Semua membuat pasar modal dan
obligasi tertekan serta rupiah jadi Rp 11.000 per dollar AS.
Beda pandangan
BI dan Kementerian Keuangan
berpandangan: keadaan ekonomi tak seburuk krisis finansial global 2008; tak
perlu terlalu khawatir. Defisit neraca berjalan akan mengecil dan inflasi turun
di triwulan ketiga dan rupiah tak melewati Rp 11.000/dollar AS.
Karena itu, BI
mempertahankan rate 6,5 persen. BI hanya mengupayakan stabilitas
finansial dengan menurunkan batas atas LDR (rasio kredit terhadap dana pihak
ketiga) dan menaikkan giro wajib minimum. Pemerintah berusaha mengurangi impor
barang konsumsi, terutama minyak, meminta BUMN membeli kembali sahamnya,
memberi insentif sektor riil, dan melonggarkan daftar negatif investasi.
Investor finansial melihat defisit
neraca berjalan tak berkurang dalam waktu dekat dan nilai rupiah semakin
tertekan. Mereka melihat kebijakan moneter dan fiskal tak cukup kuat mengatasi
pelemahan nilai rupiah yang menekan pasar modal dan obligasi. Mereka lihat
prospek ekonomi Indonesia negatif (jangka pendek), positif (jangka menengah).
Investor melihat memburuknya
stabilitas ekonomi di Indone- sia memang dipengaruhi faktor eksternal, tetapi
kebijakan moneter dan fiskal juga tak cukup cepat dan kuat. Kebijakan BI me-
naikkan BI Rate dan stabilitas ke- uangan berimplikasi pada menurunkan
kegiatan ekonomi. Konsumsi masyarakat, kredit, dan pertumbuhan ekonomi akan
menurun. Inflasi diharapkan menurun, defisit transaksi berjalan menurun, dan
rupiah stabil. Saat ekonomi dunia pulih, ekonomi Indonesia siap tumbuh tinggi
lagi. Kementerian Keuangan masih berusaha menstimulasi ekonomi mempertahankan
pertumbuhan ekonomi seperti asumsi APBN 6,3 persen meski sulit dicapai.
Harus diakui, dalam ketakpastian
ekonomi global dan domestik, pertumbuhan menurun. Fokus kebijakan bukan pada
stimulasi ekonomi mempertahankan pertumbuhan tinggi, tapi realistis jaga
stabilitas, memperbaiki lingkungan investasi, dan menyiapkan ekonomi mengambil
manfaat saat ekonomi global pulih. Golongan bawah yang paling terpukul dari penurunan
kegiatan ekonomi harus dibantu.
Kredibilitas otoritas moneter dan
fiskal rendah di mata pelaku ekonomi menurun saat ini. Keterlambatan
implementasi kebijakan dan kurangnya sinergi mengecewakan pelaku ekonomi.
Masalah eksternal tentu tidak dalam kendali penentu kebijakan, tetapi langkah
antisipasi ternyata sangat terlambat.
Sangat sulit bagi penentu kebijakan
menyatukan kepentingan yang beraneka dari investor keuangan, sektor riil, dan
masyarakat. Investor keuangan menghendaki kenaikan suku bunga tinggi (1 persen)
guna mengimbangi inflasi dan kemerosotan nilai rupiah. Namun, bagi sektor riil,
kenaikan suku bunga tinggi akan mencekik mereka karena kenaikan biaya akan kian
besar, investasi menurun, dan permintaan juga menurun.
Bagi masyarakat, kenaikan suku
bunga yang tinggi akan mengalihkan dana mereka dari konsumsi jadi tabungan;
dalam jangka pendek menurunkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi; serta hanya
dalam jangka menengah akan mendorong investasi.
Meski demikian, dengan tekanan
rupiah yang masih besar, BI mau tak mau harus menaikkan rate lagi
untuk mengurangi kesenjangan antara bunga nominal dan inflasi. Sekalipun bunga
riil (nominal dikurangi inflasi) masih negatif, pada saat inflasi kembali pada
kecenderungannya: bunga riil akan positif lagi.
Paket kebijakan pemerintah
mengurangi impor, memberi insentif, melonggarkan daftar negatif investasi, dan
mengurangi hambatan investasi tak memberi hasil segera: masih menunggu apakah
kebijakan itu dilakukan dan memberi hasil, atau hanya diputuskan tapi tak dijalankan.
Belakangan ini kebijakan ekonomi
cenderung makin melihat ke dalam dengan semakin membatasi peran serta modal
asing. Kebijakan ini baik untuk mendukung perkembangan pelaku domestik dan
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, harus disadari besarnya
keterbatasan modal dan kemampuan dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan
mendorong kemampuan dalam negeri harus selektif dan serius didukung
pengembangannya. Jika tidak, ia akan gagal dan hanya akan menghambat
perkembangan ekonomi.
Keterbukaan bagi investasi harus
kita lakukan, terutama di sektor yang sangat membutuhkan modal dan teknologi,
seperti migas. Di sektor manufaktur, investasi mestinya difasilitasi industri
yang berkembang rangkaian nilai tambah global yang dapat meningkatkan ekspor. Di
sektor sensitif (perbankan dan jasa) perlu ditetapkan asing dibolehkan
mayoritas. Bagi investor, kepemilikan mayoritas ini penting bagi konsolidasi
modal dan jaringan pemasaran mereka. Namun, secara keseluruhan sektor dan
ekonomi, kepemilikan asing semestinya tak melebihi tingkat tertentu, katakan 40
persen.
Dalam jangka pendek, sektor
keuangan masih akan mendapat tekanan. Kemungkinan rupiah juga masih tertekan.
Namun, dalam jangka menengah, ekonomi kita tetap prospektif. Yang harus
dilakukan: menjaga keseimbangan ekonomi pada saat ekonomi dunia, terutama AS,
bergeser ke keseimbangan baru. Modal finansial kembali ke AS meninggalkan
negara berkembang.
Masa aliran modal finansial dalam
jumlah besar ke negara berkembang telah berakhir. Namun, modal tetap akan
mengalir di mana imbal hasil tinggi. Dalam jangka pendek kita harus dapat
menjaga stabilitas ekonomi meski terjadi pelemahan. Upaya serius harus
dilakukan, yaitu memperbaiki lingkungan untuk berkembangnya investasi dan
perekonomian yang lebih kuat sehingga ketika ekonomi dunia pulih kembali, kita
dapat mengambil manfaat secara optimal. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar