|
Salah satu hal yang luput dari
perhatian pemerintah di tengah resesi ekonomi saat ini adalah sektor kesehatan,
khusunya soal gizi rakyat. Hal ini penting diungkap karena menyangkut tanggung
jawab kita terhadap nasib generasi masa depan. Jika banyak ibu hamil (bumil)
dan balita kita kurang asupan gizi (malnutrisi), bisa dibayangkan akan
melahirkan generasi kurang cerdas alias bodoh.
Kalau mau belajar dari
krisis ekonomi 1997-1998, mungkin penting untuk dilakukan di masa kini.
Menjelang gejolak reformasi itu, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika begitu hebatnya menghantam rakyat Indonesia. Perekonomian Indonesia
limbung. Orang kaya mendadak miskin dan orang miskin jauh lebih melarat lagi.
Pada waktu itu, tepatnya 17
Juni 1998, rupiah menukik hingga Rp 17.000.000. Akibatnya, angka kemiskinan
yang semula 10,1 persen beringsut menjadi 14,1 persen. Ini data versi Bank
Dunia yang dilansir Indonesia in
Crisis, A Macroeconomic Update, 1998.
Meski keuangan negara
kolaps, tetapi pemerintah sigap melakukan mitigasi bencana ekonomi. Maka
diluncurkan suatu program yang disebut Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau social networking bidang kesehatan.
Program ini ditujukan kepada masyarakat miskin, khususnya bantuan gizi rakyat.
Kemudian dikerjakan juga
kebijakan keterjangkauan dan kesediaan pangan, menjaga daya beli rakyat miskin,
serta mengupayakan tindakan kesejahteraan ibu dan anak. Semuanya dilakukan
serentak dan berkesinambungan.
Peristiwa malaise
ekonomi tersebut mengingatkan kembali ketika saya menjadi dokter muda memimpin
puskesmas di daerah pertanian Ciwidey, Kabupaten Bandung. Akibat dolar menguat,
banyak petani menganggur. Harga bibit dan pupuk mahal karena keduanya bersumber
dari impor.
Akibat tidak punya duit,
sebagian ibu rumah tangga mengganti isi botol susu anak balitanya dengan air
tajin (cucian beras). Mereka tak sanggup membeli susu bubuk. Celakanya, setiap
hari puskesmas dikunjungi satu-dua pasien balita diare. Bayi-bayi menceret
karena reaksi minum susu campur air tajin.
Beruntung kejadian tersebut
hanya berlangsung beberapa bulan. Tak lama Menkes datang dengan program JPS
kesehatan. Akhirnya, para bumil dan balita tertolong, disuplai gizinya lewat
bantuan susu dan makanan bergizi secara gratis.
Meski bantuan tidak bisa
meng-cover seluruh keluarga miskin,
setidaknya masyarakat bersama petugas kesehatan bergotong-royong membuat
formula makanan bergizi lainnya, seperti formula modesco yang pernah dilakukan di Uganda. Tetapi sayangnya sekarang
pemerintah tampak adem-ayem, belum merespons penurunan daya beli menyangkut
gizi buruk.
Bumil dan balita
Sekarang dipastikan angka
kemiskinan ikut merosot. Sudah hampir sebulan nilai tukar rupiah masih
bertengger lebih dari Rp 11.000 per dolar Amerika. Dampaknya, imported content (barang-barang impor)
melonjak mahal, termasuk kebutuhan pokok pangan, seperti kedelai, beras,
bawang, cabai, beras, bahkan garam. Artinya, inflasi ekonomi diam-diam mulai
mengganggu asap dapur keluarga.
Korban utama inflasi ekonomi
tentu saja rakyat miskin. Sehari-hari mereka susah menghidupi dirinya, terutama
keluarga miskin yang di dalamnya terdapat bumil dan balita. Mereka agak
kerepotan memenuhi asupan gizi.
Sesungguhnya bumil dan
balita memang rentan gangguan penyakit. Tidak ada toleransi bagi bumil dan
balita terkena kekurangan energi protein (KEP). Bila terjadi KEP, akan
berdampak pada gangguan fisik, mental, dan daya tangkap (kecerdasan) anak. Ini
bersifat permanen. Bisa terbawa hingga dewasa.
Fenomena loss
generation seolah menjadi ancaman. Derajat kecacatan dan daya tangkap otak
“tulalit”, menetaskan kekhawatiran tatkala kemiskinan berbanding lurus dengan
merosotnya daya beli. Badan PBB Unicef (2013) melansir, masalah inflasi dan
kekurangan gizi mengancam 7,8 juta anak kekurangan gizi di Indonesia.
Sehingga ada baiknya kita
mempertimbangkan kembali terhadap solusi JPS kesehatan. Apalagi 90 persen bahan
baku obatan-obatan Indonesia berasal impor. Sementara nilai tukar rupiah
merosot berimbas harga obat dan alat kesehatan terjungkit sangat mahal.
JPS kesehatan bermakna untuk
merawat dan menjaga bumil dan balita, konsentrasi utama memberi bantuan nutrisi
mencegah KEP. Tentunya dilengkapi dengan memperbesar subsidi obat-obatan untuk
puskesmas.
Sampai saat ini, kita belum
bisa memastikan kapan nilai kurs rupiah stabil. Di tengah situasi yang tidak
pasti ini (intangible), tolok ukur
derajat kesehatan seperti Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB) perlu diwaspadai. Dapat dimaklumi, AKI dan AKB di Indonesia
tergolong peringkat terburuk se-Asia.
Jika inflasi memanjang,
jangan sampai derajat kesehatan kita terjun bebas sepuluh besar terjelek di
dunia. Karena ada asumsi, derajat kesehatan suatu negara buruk menggambarkan
kemiskinan negara itu buruk juga.
Jika itu terjadi, mungkin
benar kata nobelis Gunnar Myrdal “People
are sick because they are poor. They become poorer because they are sick. And
they become sicker because they are poorer.” (Orang sakit karena mereka miskin. Mereka miskin karena mereka sakit.
Dan mereka menjadi sakit karena mereka miskin). ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar