Polemik Muka Baru di Rupiah

Polemik Muka Baru di Rupiah M Yuanda Zara  ;   Sejarawan, PhD di Universiteit van Amsterdam Netherlands

                                                    JAWA POS, 04 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

UANG baru yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) memantik setidaknya tiga polemik. Pertama, nama besar yang tidak muncul. Kedua, kadar kepahlawanan nama yang dipilih. Ketiga, pakaian Tjut Meutia. Bagaimanakah kita sebaiknya membaca polemik ini? Masuk tidaknya nama seorang pahlawan ke dalam mata uang tidak hanya soal representasi kedaerahan atau kelompok, tapi juga soal keputusan politik dan preferensi pemerintah terhadap pahlawan tertentu. Soekarno pernah tampil sendiri di uang kertas. Namun, di masa Orde Baru, pemerintah memutuskan bahwa Soekarno tidak boleh sendiri, dan harus ditemani Hatta. Tujuannya: meredam karisma Soekarno. Dalam uang baru, tampak jelas bahwa pemerintah memberi penekanan besar pada arti penting aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang loyal dalam mengelola negara dan tidak punya citra kontroversial. Dari 12 pahlawan, mayoritas merepresentasikan mereka yang berasosiasi dengan negara dan pemerintahan, mulai presiden, Wapres, perdana menteri, menteri, gubernur, tentara, dan anggota Volksraad. Aktor non-negara tidak terlalu banyak mendapat tempat. Maka, di masa depan diperlukan partisipasi publik agar pahlawan yang populer ataupun yang bergerak di luar negara lebih mendapat tempat. Yang juga ditekankan pemerintah adalah apresiasi terhadap pahlawan dari daerah, kelompok, suku, dan agama yang kurang direpresentasikan. Misalnya Aceh, NTT, Papua, dan Kalimantan. Polemik tentang masuknya pahlawan dari Indonesia Timur muncul lantaran generalisasi menyesatkan bahwa semua orang di sana di masa lalu bekerja sama dengan Belanda. Maka, pemuatan para pahlawan ini seharusnya dilihat sebagai upaya menunjukkan tidak semua orang Indonesia Timur berkolaborasi dengan Belanda. Para pahlawan ini adalah Republiken, sama seperti Soekarno-Hatta. Sayangnya, niat tersebut tidak ditunjang oleh edukasi publik yang memadai. Sejarawan, yang punya akses ke berbagai kajian akademik tentang para pahlawan tersebut, sepakat bahwa semua pahlawan tersebut berperan signifikan dalam pembentukan negara-bangsa Indonesia. Tapi, masyarakat awam? Publikasi BI minim sekali mengulas para pahlawan tersebut. Ada banyak orang NTT tahu dengan Bung Hatta yang urang awak di nominal Rp 100.000 karena sudah melihat fotonya sejak SD. Tapi, sedikit saja orang Sumbar yang tahu tentang Herman Johannes, putra NTT. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari kasus yang mirip di AS. AS gempar karena bank sentralnya untuk kali pertama akan menampilkan wajah budak, kulit hitam, perempuan pula di pecahan 20 dolar pada 2030. Muka Harriet Tubman, seorang budak yang lalu menjadi aktivis antibudak, akan menggantikan muka Andrew Jackson, presiden AS yang juga seorang pemilik budak. Tapi, edukasi tentang peranannya dalam membebaskan para budak sudah diekspos sejak sekarang, tak hanya oleh bank sentral, tapi terutama sekali oleh organisasi-organisasi sipil serta individu. Tersedia banyak waktu sebelum uangnya diluncurkan untuk memberi pemahaman kepada publik tentang arti penting Tubman dalam sejarah AS. Perihal kostum, BI merujuk pada gambar di Kemensos. Namun, masalahnya, kapan pakaian sang pahlawan, yang berpakaian berbeda dalam situasi berbeda, dianggap paling representatif? Saat proklamasi, pahlawan proklamator Mohammad Hatta tidak berkopiah, tapi ia digambarkan berkopiah dalam uang Rp 100.000. Wajar publik mempertanyakan mengapa Tjut Meutia tidak berpenutup kepala karena ia dikenal sangat saleh. Atau, mungkin kita yang kurang banyak mencari tahu? Sudahkah arsip perang di Den Haag atau Museum KNIL (dan Marechausée, pihak terakhir yang berhadapan dengan Tjut Meutia) di Arnhem ditelusuri? Dari pengamatan saya atas berbagai gambar dan buku yang tersedia tentangnya (Yakub, 1979 [Yakub mewawancarai Teuku Raja Sabi, anak Tjut Meutia]; Talsya, 1982; Elvire, 1986; Armand, 1993; Ahmad, et.al., 1993), adakalanya Tjut Meutia bersanggul ala bangsawan Aceh dan ada masanya pula ia berbaju kurung, yang tentunya dipadankan dengan tudung kepala. Manakala satu di antaranya dijadikan pilihan, publik jangan hanya diberi bentuk jadi, tapi juga perlu diberi tahu perincian metode penelurusan yang dipakai dan sejauh mana penelurusan tersebut dilakukan hingga akhirnya keputusan diambil. Maka, apa pun desain finalnya, mereka akan lebih memakluminya. Era medsos membuat setiap orang bisa secara langsung mengemukakan pendapatnya. Sejauh masih konstruktif, ini harusnya dipandang sebagai kegairahan masyarakat untuk ingin tahu. Yang perlu dilakukan untuk merespons ini adalah memperbanyak kajian kritis maupun edukasi tentang nilai keteladanan para pahlawan baru dengan berbagai medium, dan tidak hanya diinisiasi oleh negara. Partisipasi publik digerakkan untuk ambil bagian lebih banyak dalam mengenal sejarahnya sendiri, sehingga yang muncul adalah penghargaan. Akhirnya, selain mempertimbangkan nama besar yang kurang terakomodasi dalam memori bangsa, seperti Sjahrir, A.H. Nasution, atau KH Ahmad Dahlan, untuk uang di masa depan, yang kini juga perlu dipikirkan adalah bagaimana agar makam Tjut Meutia, yang kabarnya tak terurus, bisa lebih diperhatikan. Atau, bagaimana agar lebih banyak tulisan yang muncul tentang Frans Kaisiepo. Dan bagaimana supaya lahir Herman Johannes baru dalam dunia penelitian. ●