Gelombang Ke-3 Pascareformasi Firmanzah  ;   Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KORAN SINDO, 04 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

Pascareformasi Indonesia telah melalui dua tahapan penting dan krusial dalam perjalanan sebagai bangsa dan negara. Dua tahapan pascareformasi yang telah kita lalui yaitu tahapan pertama yang berlangsung lima tahun dari 1999 sampai 2004 dan tahapan kedua selama 10 tahun dari 2004 sampai 2014. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahapan ketiga pada Era Reformasi pascapemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bersiap diri menyongsong 100 tahun jelang Indonesia merdeka pada 2045. Tahapan ketiga juga menandakan awal dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) ketiga yang akan dimulai pada 2015 sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Gelombang pertama pascareformasi terjadi selama kurang lebih lima tahun antara 1999-2004. Pada fase ini sejarah mencatat keberhasilan Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI dari risiko perpecahan pascakrisis multidimensi pada 1998. Penataan kelembagaan dan tata aturan terutama UU yang mencerminkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih governance, demokratis, terbuka, check and balance , dan partisipatif dilakukan. Kebebasan pers dijamin oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan sejumlah lembaga baru dihasilkan seperti KPK, MK, KY, DPD, BI yang otonom, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu juga tata pemerintahan menjadi lebih berimbang antara pusat dan daerah, baik kewenangan maupun tanggung jawabnya melalui kelahiran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Harus diakui selama lima tahun pertama pascareformasi, Indonesia telah melakukan reformasi mendasar tentang pengelolaan pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu ini terdapat pergantian kepemimpinan tiga kali dari Presiden BJ Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid dan selanjutnya ke Presiden Megawati Soekarnoputri, sejarah mencatat keberhasilan Indonesia melewati transisi demokrasi dan pembangunan ekonomi secara damai dan baik. Dalam kurun waktu ini sejumlah pemulihan dan perbaikan dilakukan. Misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 1998 tercatat minus 13% dan pada 2004 meningkat menjadi 5,1%. Pendapatan per kapita pada 1999 tercatat sebesar USD640 berhasil meningkat tajam menjadi USD1.177. Pemantapan dua bidang yaitu politik dan ekonomi dalam kurun waktu 1999-2004 menjadi modal penting bagi jalan roda pemerintahan berikutnya yaitu gelombang kedua pascareformasi yang berlangsung selama 10 tahun antara 2004- 2014. Presiden SBY merupakan presiden pertama pascareformasi yang terpilih secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum presiden. Kemudian terpilih kembali pada Pilpres 2009. Dua periode kepresidenan SBY merupakan gelombang kedua pascareformasi, di mana praktis periode ini masa produk kelembagaan dan tata pemerintahan hasil produk perundang-undangan selama kurun waktu 1999-2004 dijalankan secara konsisten. Meskipun masih terdapat sejumlah catatan dan kekurangan, hasil positif dari dua tahapan tersebut telah kita rasakan bersama di berbagai aspek kehidupan baik mulai ekonomi, politik, keamanan, sosial-budaya, kesejahteraan, maupun aspek kehidupan lain. Di bidang ekonomi, kedaulatan ekonomi dipulihkan melalui pelunasan utang RI ke IMF pada 2006 dan pembubaran CGI awal 2007. Pertumbuhan ekonomi terjaga positif selama 10tahun, fundamentalekonomi berhasil melalui serangkaian tes krisis ekonomi global, ruang fiskal terus membesar, proporsi utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap terjaga, cadangan devisa terus meningkat, daya beli masyarakat meningkat, dan kelas menengah tumbuh semakin besar. Masuknya Indonesia dalam 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesarduniamenjadisalahsatubukti semakin diakui negeri ini sebagai pemain utama pereko-nomian global. Di bidang politik dan keamanan, meski Indonesia harus menghadapi berbagai macam risiko destabilitas seperti ancaman terorisme, separatisme, dan pelaksanaan pilkada, harus kita akui selama 10 tahun stabilitas dan keamanan terjaga secara baik. Konflik berkepanjangan di Aceh telah berhasil diselesaikan melalui jalan resolusi damai. Sementara solusi untuk Papua melalui rancangan UU Otonomi Khusus saat ini secara intensif dilakukan sebagai bentuk komitmen politik nasional bagi kehormatan rakyat Papua dan keutuhan NKRI. Peran Indonesia di pentas internasional juga terus meningkat dengan peran aktif pencarian solusi di sejumlah konflik kawasan seperti konflik Laut China Selatan, ketegangan Jepang-Korea Selatan, Suriah, dan lainnya. Dalam waktu dekat ini, Indonesia akan mengalami fase transisi dari gelombang kedua ke gelombang ketiga pascareformasi. Seperti transisi dari gelombang pertama ke gelombang kedua, capaian positif yang dihasilkan selama 10 tahun terakhir menjadi modal penting bagi dimulai gelombang ketiga pascareformasi yaitu periode setelah 2015. Sejumlah tantangan pembangunan nasional telah menunggu presiden dan kabinet baru untuk membawa Indonesia menjadi lebih berdaya saing, maju, mandiri, dan berkeadilan. Di tengah pusaran persaingan baik di tingkat global maupun kawasan (ASEAN), ekonomi Indonesia ditantang untuk bernilai tambah baik dari sisi rantai proses produksi, tenaga kerja, maupun infrastruktur dan sarana pendukung. Kedalaman integrasi ekonomi Indonesia dalam sistem pembayaran, perdagangan, keuangan, dan investasi dunia menuntut kita semua untuk lebih berdaya tahan atas setiap gejolak perekonomian global. Selama 10 tahun, Indonesia mampu memitigasi dampak krisis ekonomi global melalui intensifikasi koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah, BI, LPS, dan OJK. Mekanisme yang telah berjalan baik selama ini modal berharga bagi presiden dan kabinet berikutnya untuk mengantisipasi dan menjawab setiap gejolak perekonomian dunia. Tantangan dari dalam negeri juga akan semakin kompleks. Percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, perbaikan iklim doing-business , pemberdayaan usaha kecil- mikro dan menengah, reformasi birokrasi, peningkatan pendapatan perpajakan dan industrialisasi merupakan beberapa prioritas yang masih memerlukan perhatian khusus. Sementara harmonisasi kebijakan antara kementerian/lembaga dan pusat-daerah juga membutuhkan ekstra perhatian bagi pengambil kebijakan nasional selama periode 2015-2020. Kita tentu optimistis dalam gelombang ketiga pascareformasi, stabilitas politik-keamanan dan ketertiban akan semakin baik. Sementara perekonomian nasional juga akan semakin berdaya saing dan berdaya tahan. Kunci dari semua itu adalah semangat keberlanjutan dan kontinuitas yaitu meneruskan ihwal yang telah baik dan memperbaiki apa yang masih kurang dari periode sebelumnya. ●