Saatnya Mengubah Bentuk Subsidi Deddy S Bratakusumah  ;   Analis dan Praktisi Penyelenggaraan Negara

MEDIA INDONESIA, 28 Agustus 2014

                                                                                                                       

“Kebijakan menyubsidi harga adalah kebijakan yang tidak tepat. Karena dengan cara subsidi seperti ini, hanya orang kaya yang memiliki kendaraan pribadi yang dapat memanfaatkan BBM bersubsidi, padahal subsidi mestinya hanya ditujukan bagi si miskin.” KECENDERUNGAN meningkatnya penggunaan BBM dan fluktuasi harga BBM di dunia selalu memicu perdebatan terkait subsidi BBM yang harus ditanggung oleh rakyat melalui APBN. Kenapa demikian? Karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan sekaligus pengimpor minyak bumi, bahkan data yang ada menunjukkan bahwa kita sekarang merupakan negara net importer minyak bumi. Akibatnya, setiap saat kita akan senantiasa terlibat dalam wacana harga minyak bumi dunia dan kuota subsidi BBM. Adanya subsidi harga BBM di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan anugerah kekayaan alam bangsa Indonesia. Di masa lalu, negeri kita sangat berlimpah dengan sumber daya alam gas dan minyak bumi, maka selayaknyalah kalau kekayaan alam tersebut dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi). Konsekuensinya, minyak bumi pun mestinya dibagikan gratis kepada rakyat. Dalam praktiknya, untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, selama puluhan tahun pemerintah menjual harga BBM di dalam negeri dengan harga di bawah pasaran dunia. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan menurunnya produksi, serta berkurangnya cadangan minyak bumi, keadaan ini sudah harus berlalu dan tidak dapat dipertahankan lagi.Namun, ternyata sampai saat ini pemerintah tetap menjual beberapa jenis BBM dengan harga di bawah pasaran dunia, dengan cara memberikan subsidi pada harga jual. Kebijakan menjual BBM dengan harga yang lebih rendah daripada harga minyak dunia untuk saat ini sudah tidak tepat lagi. Kebijakan ini membuat pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan subsidi atas selisih harga minyak bumi di dalam negeri dan di pasaran dunia. Selain itu, karena subsidi menyangkut APBN, dapat dipastikan bahwa setiap perubahan harga minyak, selalu menjadi ajang debat dan deliberasi politik yang berkepanjangan di parlemen, karena hak budget dimiliki oleh DPR. Situasi seperti ini telah membuat bangsa dan negara kita menjadi kehabisan energi dan daya cipta karena terkuras oleh sesuatu yang sebenarnya mudah dipecahkan, kalau mau dibuat mudah. Sejak semula, kebijakan menyubsidi harga adalah kebijakan yang tidak tepat.Karena dengan cara subsidi seperti ini, hanya orang kaya yang memiliki kendaraan pribadi yang dapat memanfaatkan BBM bersubsidi, padahal subsidi mestinya hanya ditujukan bagi si miskin. Maka tidak salah kiranya kalau dikatakan bahwa subsidi harga BBM selama ini merupakan subsidi salah sasaran. Hanya subsidi terhadap harga elpiji kemasan tabung 3 kilogram yang benar-benar dinikmati oleh rakyat miskin. Ini pun oleh beberapa oknum dioplos jadi kemasan tabung 12 kilogram yang dijual dengan harga tanpa subsidi. Mengubah bentuk subsidi Situasi kelangkaan pasokan BBM bersubsidi yang terjadi belakangan ini telah menjadikan masyarakat `terbiasa' mendapatkan premium dari para pengecer dengan harga yang setara harga pertamax nonsubsidi (dengan sangat terpaksa). Akibat turutan selanjutnya, harga-harga komoditas pun sudah cenderung meningkat seiring naiknya ongkos transportasi. Dengan demikian, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menghapuskan subsidi terhadap harga BBM. Biarkan harga BBM sesuai dengan harga minyak bumi dunia.Toh, sebagian besar masyarakat pengguna BBM sudah terbiasa mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga se perti tak bersubsidi. Selanjutnya untuk membantu si miskin, (memang ini salah satu fungsi pemerintah), harus segera dirancang subsidi secara langsung, bukan kepada harga BBM lagi dan bukan pula BLT (bantuan langsung tunai). Sebagai gambaran, untuk transportasi, listrik, bahan bakar, dan sumber energi lainnya si miskin dapat disubsidi (antara lain) dengan memakai semacam kupon atau voucer, sehingga kelak akan terdapat kupon subsidi angkutan, kupon subsidi listrik, kupon subsidi bahan bakar, dan sebagainya. Kelihatannya akan semakin rumit, tetapi sistem ini dapat menjadikan subsidi tepat sasaran. Biarkan harga BBM berfluktuasi sesuai dengan harga pasar. Dengan begitu, energi bangsa tidak habis untuk selalu memperdebatan masalah harga dan subsidi BBM, dan dana APBN bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. ●