Pemberdayaan Wisata Geologi S Djatmiko Hadi  ;   Alumnus Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

SUARA MERDEKA,  17 Maret 2014

                                     

                                                                                         

                                                                                                             

Ingin melihat Langkawi Geopark? Tak perlu ke Malaysia. Ingin menyaksikan Yellowstone National Park? Tak perlu ke Wyoming, AS. Cukuplah ke Karangsambung, Kebumen. Anda bisa menyaksikan cagar alam geologi seluas 22.000 ha  yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 November 2006 dan kini dikelola Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Informasi dan Konservasi Kebumian Karangsambung (BIK3). Cagar Alam Geologi Karang­sambung di Kecamatan Karangsam­bung, atau 19 km utara pusat kota Ke­bumen, adalah kawasan batuan purba terlengkap di Indonesia. Dari tempat itu, masyarakat secara visual bisa melihat sejumlah singkapan (outcrop) yang menceritakan keterbentukan Pulau Jawa. Keindahan Karangsambung tak kalah dari Langkawi Geopark dan Yellowstone National Park. Bahkan, mengutip tulisan Gregorius Magnus Finesso dalam media online pada 12 November 2012, Karangsambung ibarat kotak hitam (black box) bagi segala proses alam semesta yang memiliki banyak kelebihan. Salah satu kekayaan utama cagar alam geologi ini adalah batuan metamorf sekis mika di Kali Brengkok. Batuan mineral mika ini berkilau bila tertimpa sinar matahari. Batuan tertua ini tersingkap dan menjadi pembentuk fondasi Pulau Jawa. Pengukuran dengan radioaktif menunjukkan batuan ini berumur 121 juta tahun, dari zaman kapur. Fenomena geologi lain yang tersingkap di kawasan yang secara geografis membentang di Kebumen, Banjarnegara, dan Wonosobo ini adalah situs batu rijang dan lava basal berbentuk bantal di Kali Muncar. Batuan sedimen ini terbentuk di dasar samudera purba 80 juta tahun lampau. Mengapa Karangsambung tak setenar Langkawi Geopark dan Yellowstone National Park? Ibarat batuan, barangkali karena Karang­sambung belum ’’digosok’’, sementara dua taman geologi lainnya sudah dipoles. Inilah tantangan bagi pemerintah pusat, Pemprov Jateng, dan Pemkab Kebumen. Presiden SBY tak cukup hanya meresmikan objek wisata geologi ini, tetapi lebih dari itu adalah memberdayakannya, baik melalui LIPI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian ESDM, bahkan Kementerian PU untuk membuat insfratruktur jalan sebagai akses utama. Akses jalan ke dan dari cagar alam tersebut belum memadai. Sinergitas Pengelolaan Bisa pula memadukannya dengan objek wisata edukatif di Yogyakarta seperti Candi Prambanan Yogyakarta, Candi Borobudur Magelang, dan wisata karst di Gombong selatan menjadi tujuan wisata terpadu. Apalagi saat ini sudah tersedia fasilitas pendukung seperti penginapan, asrama, perpustakaan, dan bengkel kerja kerajinan batu mulia. Tak kalah penting, pemerintah harus mengendalikan penambangan liar pasir dan batu di sepanjang Kali Luk Ulo, sungai terbesar di Kebumen. Cagar Alam Geologi Karangsambung, sebagai kawasan yang dilindungi, tergerus erosi akibat penambangan pasir liar di hulu Kali Luk Ulo. Penambangan pasir itu mempercepat laju air, sehingga mempercepat erosi tebing sungai yang merupakan batuan purba. Padahal sepanjang tahun, di lokasi ini mahasiswa geologi dari berbagai universitas di Indonesia praktik lapangan memetakan dasar geologi. Penambang pasir bisa dialihkan profesinya menjadi tenaga pengelola Cagar Alam Geologi Karangsambung, seperti harapan SBY saat meresmikan objek wisata ini. Masyarakat setempat akan memperoleh manfaat sehingga mereka terlibat langsung dalam upaya melindungi kawasan geologi dengan nilai-nilai kearifan lokalnya. Dengan begitu, masyarakat bertindak sebagai pengawal untuk melindungi cagar alam geologi di daerahnya. Pengelolaan cagar alam pun me­merlukan badan atau lembaga khusus yang mengatur pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangannya. Pengelolaan Cagar Alam Geologi Karang­sambung tak bisa hanya menyerahkan kepada UPT BIK3 LIPI yang kewenangannya terbatas. Pemerintah perlu membentuk badan khusus yang akan melibatkan semua unsur, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. ●