Ukuran
Kekayaan Nasional
Aris
Ananta ; Ekonom-Demografer
SUMBER
: SINDO,
24 Mei 2012
Pasar
keuangan dunia, termasuk Asia Tenggara, guncang lagi. Akankah pasar keuangan
dunia jatuh drastis lagi seperti pada 2009? Kita ingat bahwa krisis global pada
2009 segera secara cepat menjalar ke seluruh dunia garagara bangkrutnya Lehman
Brothers di Amerika Serikat.
Kini
ada kemungkinan pemerintah Yunani akan bangkrut, dan diikuti dengan
kebangkrutan negara lain seperti Spanyol, Italia, dan Portugal. Kebangkrutan
empat negara ini dapat mengguncang perekonomian Eropa yang kemudian berdampak
pada perekonomian dunia. Kalau pada 2009 Indonesia dapat menghindar dari dampak
yang luar biasa dari krisis global, akankah Indonesia mampu mengulangi prestasi
ini?
Pada 2009, ketika banyak negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang dahsyat, bahkan banyak yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menurun sedikit,masih mencapai 4,5%.Kalau krisis global (yang kedua, setelah yang pertama pada 2009) benar-benar terjadi tahun ini, bisakah pertumbuhan ekonomi dipertahankan pada 4,5% atau bahkan lebih?
Namun, tulisan ini tidak akan membahas berapa persen pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau krisis global kedua benar-benar terjadi. Ada hal yang jauh lebih penting untuk diperhatikan dalam memahami perekonomian Indonesia: benarkah pertumbuhan ekonomi pengukur utama pembangunan ekonomi kita? Saat ini sudah makin banyak ekonom di dunia yang merasakan kekecewaan pada pertumbuhan ekonomi sebagai pengukur utama pembangunan ekonomi.
Para ekonom dunia seperti Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paui Fitoussi pada 2009 telah menghasilkan laporan yang menyarankan alternatif pengukuran pembangunan ekonomi—bukan dengan pertumbuhan ekonomi. OECD (organisasi ekonomi negara kaya),yang dibentuk pada 1961 dengan tujuan melanggengkan pertumbuhan ekonomi di negara anggota mereka,pun sejak 2010 telah menggunakan 11 indikator,bukan hanya pertumbuhan ekonomi, untuk mengukur kemajuan perekonomian mereka.
Bulan depan,Juni 2012,Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menyelenggarakan konferensi mengenai Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development) di Rio de Janeiro, Brasilia. Pada konferensi yang juga disebut dengan Rio+20 Conference pada 2012 akan disampaikan hasil penelitian mengenai kekayaan nasional yang inklusif (inclusive wealth).
Dalam laporan ini diperlihatkan ketidakpuasan para penulis terhadap indikator konvensional seperti produksi domestik bruto (gross domestic product) yang hanya melihat sisi produksi. Produk domestik bruto merupakan pengukuran jangka pendek. Mungkin saja suatu saat pendapatan tinggi, tetapi tidak berkelanjutan. Karena itu,mereka menyatakan perlunya mengukur kekayaan suatu negara, bukan sekadar pendapatan.
Mereka memberi contoh, ada negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi sumber daya alamnya habis dengan cepat. Kalau kita mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dengan kekayaan, negara itu tidak perlu berbangga dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi karena kekayaan mereka (dalam hal ini sumber daya alam) habis dengan cepat. Banyak negara, termasuk Indonesia, yang bangga dengan sumber daya alam mereka.
Mereka “pasarkan” sumber daya alam itu ke pasar dunia agar menarik investasi di sumber daya alam. Akibatnya, investasi asing meningkat luar biasa. Ekspor sumber daya alam meningkat dengan amat cepat. Pertumbuhan ekonomi melaju. Sialnya, suatu saat, sumber daya alam itu habis, dan masyarakat di negara itu tidak dapat lagi menikmati sumber daya alam yang berlimpah karena telah habis diekspor.
Di pihak lain, pengukuran kekayaan memperhatikan apa yang terjadi sekarang dan masa mendatang. Pembangunan ekonomi bukan mempercepat pertumbuhan ekonomi masa kini tanpa memperhatikan apa yang terjadi di masa depan, untuk generasi anakcucu- cicit. Dalam laporan yang sedang disiapkan untuk konferensi PBB pada Juni itu terdapat empat macam modal untuk mengukur kekayaan.
Pertama, modal alam, yang mencakup semua sumber daya alam, tanah, dan lingkungan. Kedua, modal konvensional, yaitu modal yang diproduksi seperti bangunan dan mesin. Ketiga, modal manusia, yang terdiri atas berbagai hal seperti pendidikan dan kesehatan. Keempat, modal sosial yang mencakup berbagai hal seperti kelembagaan dan jaringan kerja.
Empat modal tersebut harus diukur untuk mengetahui kekayaan suatu daerah/ negara. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, statistik kekayaan per kapita harus digunakan untuk mengganti statistik pendapatan per kapita; dan kenaikan kekayaan menjadi pengganti pertumbuhan ekonomi. Laporan tersebut akan menggambarkan jumlah dan perubahan kekayaan 20 negara di dunia,yang mencakup 72% dari seluruh pendapatan nasional di dunia dan 56% penduduk dunia selama19 tahun.
Brasil dan India, sebagai contoh, mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi dengan biaya yang besar pula selama 1990–2008. Pada masa itu modal alam menurun dengan 25% di Brasil dan 31% di India. Indonesia belum termasuk negara yang dibahas dalam laporan tersebut. Ada baiknya, Indonesia mengambil inisiatif untuk segera menghitung kekayaan Indonesia pada tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten. Statistik ini dapat digunakan untuk pengganti pendapatan nasional.
Dengan kata lain, kemajuan pembangunan Indonesia diukur dengan peningkatan kekayaan dan kekayaan per kapita, bukan pertumbuhan pendapatan dan pendapatan per kapita. Selanjutnya, dalam usaha mengurangi dampak negatif krisis global kedua yang mungkin terjadi, Indonesia tidak perlu berfokus pada pertumbuhan pendapatan nasional. Sebaliknya, Indonesia sebaiknya menitikberatkan pada peningkatan kekayaan (yang diukur dengan empat modal tadi).
Krisis keuangan dan ekonomi dunia ini justru dapat digunakan sebagai momentum yang tepat untuk mengganti pengukuran pembangunan ekonomi di Indonesia. Pergantian pengukuran ini juga berarti pergantian kebijakan pembangunan ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Kita tidak perlu kaget dan marah kalau dengan statistik kekayaan ini ternyata pembangunan Indonesia tidak sehebat yang dibayangkan dengan statistik pendapatan nasional.
Kita memang sedih, tetapi statistik ini akan lebih mampu memperlihatkan apa yang telah terjadi sehingga perekonomian Indonesia dapat maju secara berkelanjutan. ●
Pada 2009, ketika banyak negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang dahsyat, bahkan banyak yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menurun sedikit,masih mencapai 4,5%.Kalau krisis global (yang kedua, setelah yang pertama pada 2009) benar-benar terjadi tahun ini, bisakah pertumbuhan ekonomi dipertahankan pada 4,5% atau bahkan lebih?
Namun, tulisan ini tidak akan membahas berapa persen pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau krisis global kedua benar-benar terjadi. Ada hal yang jauh lebih penting untuk diperhatikan dalam memahami perekonomian Indonesia: benarkah pertumbuhan ekonomi pengukur utama pembangunan ekonomi kita? Saat ini sudah makin banyak ekonom di dunia yang merasakan kekecewaan pada pertumbuhan ekonomi sebagai pengukur utama pembangunan ekonomi.
Para ekonom dunia seperti Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paui Fitoussi pada 2009 telah menghasilkan laporan yang menyarankan alternatif pengukuran pembangunan ekonomi—bukan dengan pertumbuhan ekonomi. OECD (organisasi ekonomi negara kaya),yang dibentuk pada 1961 dengan tujuan melanggengkan pertumbuhan ekonomi di negara anggota mereka,pun sejak 2010 telah menggunakan 11 indikator,bukan hanya pertumbuhan ekonomi, untuk mengukur kemajuan perekonomian mereka.
Bulan depan,Juni 2012,Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menyelenggarakan konferensi mengenai Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development) di Rio de Janeiro, Brasilia. Pada konferensi yang juga disebut dengan Rio+20 Conference pada 2012 akan disampaikan hasil penelitian mengenai kekayaan nasional yang inklusif (inclusive wealth).
Dalam laporan ini diperlihatkan ketidakpuasan para penulis terhadap indikator konvensional seperti produksi domestik bruto (gross domestic product) yang hanya melihat sisi produksi. Produk domestik bruto merupakan pengukuran jangka pendek. Mungkin saja suatu saat pendapatan tinggi, tetapi tidak berkelanjutan. Karena itu,mereka menyatakan perlunya mengukur kekayaan suatu negara, bukan sekadar pendapatan.
Mereka memberi contoh, ada negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi sumber daya alamnya habis dengan cepat. Kalau kita mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dengan kekayaan, negara itu tidak perlu berbangga dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi karena kekayaan mereka (dalam hal ini sumber daya alam) habis dengan cepat. Banyak negara, termasuk Indonesia, yang bangga dengan sumber daya alam mereka.
Mereka “pasarkan” sumber daya alam itu ke pasar dunia agar menarik investasi di sumber daya alam. Akibatnya, investasi asing meningkat luar biasa. Ekspor sumber daya alam meningkat dengan amat cepat. Pertumbuhan ekonomi melaju. Sialnya, suatu saat, sumber daya alam itu habis, dan masyarakat di negara itu tidak dapat lagi menikmati sumber daya alam yang berlimpah karena telah habis diekspor.
Di pihak lain, pengukuran kekayaan memperhatikan apa yang terjadi sekarang dan masa mendatang. Pembangunan ekonomi bukan mempercepat pertumbuhan ekonomi masa kini tanpa memperhatikan apa yang terjadi di masa depan, untuk generasi anakcucu- cicit. Dalam laporan yang sedang disiapkan untuk konferensi PBB pada Juni itu terdapat empat macam modal untuk mengukur kekayaan.
Pertama, modal alam, yang mencakup semua sumber daya alam, tanah, dan lingkungan. Kedua, modal konvensional, yaitu modal yang diproduksi seperti bangunan dan mesin. Ketiga, modal manusia, yang terdiri atas berbagai hal seperti pendidikan dan kesehatan. Keempat, modal sosial yang mencakup berbagai hal seperti kelembagaan dan jaringan kerja.
Empat modal tersebut harus diukur untuk mengetahui kekayaan suatu daerah/ negara. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, statistik kekayaan per kapita harus digunakan untuk mengganti statistik pendapatan per kapita; dan kenaikan kekayaan menjadi pengganti pertumbuhan ekonomi. Laporan tersebut akan menggambarkan jumlah dan perubahan kekayaan 20 negara di dunia,yang mencakup 72% dari seluruh pendapatan nasional di dunia dan 56% penduduk dunia selama19 tahun.
Brasil dan India, sebagai contoh, mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi dengan biaya yang besar pula selama 1990–2008. Pada masa itu modal alam menurun dengan 25% di Brasil dan 31% di India. Indonesia belum termasuk negara yang dibahas dalam laporan tersebut. Ada baiknya, Indonesia mengambil inisiatif untuk segera menghitung kekayaan Indonesia pada tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten. Statistik ini dapat digunakan untuk pengganti pendapatan nasional.
Dengan kata lain, kemajuan pembangunan Indonesia diukur dengan peningkatan kekayaan dan kekayaan per kapita, bukan pertumbuhan pendapatan dan pendapatan per kapita. Selanjutnya, dalam usaha mengurangi dampak negatif krisis global kedua yang mungkin terjadi, Indonesia tidak perlu berfokus pada pertumbuhan pendapatan nasional. Sebaliknya, Indonesia sebaiknya menitikberatkan pada peningkatan kekayaan (yang diukur dengan empat modal tadi).
Krisis keuangan dan ekonomi dunia ini justru dapat digunakan sebagai momentum yang tepat untuk mengganti pengukuran pembangunan ekonomi di Indonesia. Pergantian pengukuran ini juga berarti pergantian kebijakan pembangunan ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Kita tidak perlu kaget dan marah kalau dengan statistik kekayaan ini ternyata pembangunan Indonesia tidak sehebat yang dibayangkan dengan statistik pendapatan nasional.
Kita memang sedih, tetapi statistik ini akan lebih mampu memperlihatkan apa yang telah terjadi sehingga perekonomian Indonesia dapat maju secara berkelanjutan. ●
ini informasi yang sangat berguna bagi mahasiswa yg belajar ilmu ekonomi pembangunan.
BalasHapus