Perang Dingin Baru

Perang Dingin Baru

Asrudin; Pengamat Hubungan Internasional

SUMBER :  KOMPAS, 09 Mei 2012

Istilah ”Perang Dingin” pertama kali diperkenalkan Bernard Baruch dan Walter Lippman, 1947, untuk menggambarkan persaingan Amerika Serikat dengan Uni Soviet kala itu.

Kedua negara yang berstatus superpower karena telah memenangi perang itu berbeda pendapat dalam cara untuk membangun wilayah Eropa pascaperang. Akibatnya, mereka bersaing secara ideologi, militer, teknologi, industri, dan sebagainya untuk meluaskan pengaruhnya di Eropa ataupun dunia.

Meskipun persaingan antara AS dan US ini tidak pernah sampai pada perang terbuka, telah terjadi dua perang dari negara ”pengikut”-nya (proxy war), baik dalam Perang Korea (Korea Utara yang mewakili US dan Korea Selatan yang mewakili AS) maupun Perang Vietnam (Vietnam Utara mewakili US dan Vietnam Selatan mewakili AS). Perang Dingin juga telah menyebabkan sejumlah krisis, seperti di Kuba dan Timur Tengah, serta pembagian Jerman menjadi dua wilayah antara Barat dan Timur.

Perang Dingin secara resmi berakhir pada akhir 1980-an ketika Pemimpin US Mikhail Gorbachev meluncurkan program reformasi: perestroika dan glasnost. Secara konstan, US pun kehilangan kekuatan dan kekuasaan terhadap Eropa Timur dan banyak wilayah lainnya. Akhirnya negaranya sendiri dibubarkan pada 1991.

Praktis sejak runtuhnya US, dunia memasuki fase yang disebut Francis Fukuyama sebagai kemenangan universal demokrasi liberal yang sangat diidamkan. Hal ini yang kemudian melahirkan sistem yang berbeda dari bipolaritas (AS-US) dengan kemunculan beberapa negara berkekuatan besar meski AS tetap sebagai kekuatan paling dominan di dalam sistem tersebut.

Namun, sebagaimana dikatakan oleh Kenneth Waltz (1986), ilmuwan neo-realis hubungan internasional terkemuka, dalam politik internasional di mana sistem berjalan anarkis, perimbangan kekuatan akan terus bekerja mengiringi negara yang paling dominan. Itu artinya setiap negara akan terus berupaya agar bisa mengimbangi kekuatan AS.

Negara-negara yang memiliki kekuatan terbatas dan lemah akan cenderung mengaliansikan dirinya dengan negara-negara berkekuatan besar agar dapat mempertahankan otonomi maksimumnya dari dominasi AS.

Kekuatan Baru

Saat ini apa yang dikatakan Waltz mulai terbukti. Dominasi AS terlihat terus memudar seiring dengan tampilnya kembali pengaruh Rusia (dulu US) dan China dalam panggung politik internasional. Bahkan, kedua negara itu dinilai banyak pengamat sebagai kekuatan pengimbang AS yang paling potensial. Boleh jadi peta politik internasional telah kembali ke pola masa lalu, di mana AS kini terlibat Perang Dingin dengan Rusia dan sekutu-sekutu terdekatnya, seperti China, Iran, dan Korea Utara.

Ada dua indikator sebagai tolak ukur Perang Dingin baru. Indikator pertama mengenai latihan perang gabungan antara Rusia dan China selama enam hari di Laut Kuning, sebelah Timur Pantai China, 22 April lalu.

Latihan perang ini tergolong paling besar yang melibatkan kedua negara. Dalam latihan ini Beijing mengerahkan 4.000 tentara, 16 kapal yang terdiri dari 5 kapal perusak, 5 fregat, 4 kapal perang, 1 kapal pendukung, dan 1 kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit. Beijing juga menurunkan 13 pesawat tempur dan 5 helikopter pengangkut. Pihak Moskwa mengerahkan empat kapal perang yang terdiri dari kapal penjelajah kelas Slava dan Varyag. Juga 3 kapal perusak kelas Udaloy, ditambah 3 kapal pendukung

Latihan perang ini dilakukan sepekan setelah AS dan Filipina memulai latihan perang di Laut China Selatan. Tidak hanya itu, banyak analis yang mengatakan, latihan perang Rusia-China adalah bentuk provokasi atas latihan perang yang kebetulan dilakukan secara bersamaan oleh Korea Selatan dan AS.

Indikator kedua adalah rencana Rusia menghancurkan sistem pertahanan misil Eropa yang dibentuk oleh AS karena mengancam fasilitas nuklir miliknya. Rencana pertahanan rudal AS di Eropa adalah topik paling sulit dalam hubungan AS-Rusia bertahun-tahun.

Jumat (4/5) lalu, Kepala Staf Umum Rusia Nikolai Makarov mengatakan, keputusan untuk menggunakan kekuatan destruktif akan diambil jika situasi terus memburuk. Celakanya, AS justru tetap akan membangun sistem pertahanan itu meski Rusia menolak. Hal ini diperburuk dengan keengganan AS memberikan jaminan keamanan tertulis kepada Rusia bahwa misil-misil itu tidak ditujukan kepada Rusia.

Kedua indikator itu cukup untuk menunjukkan rivalitas klasik Perang Dingin antara AS di satu sisi dan Rusia serta China di sisi lain. Belum lagi krisis Korea dan Iran yang juga melibatkan ketiga negara superpower tersebut.

Sikap Indonesia

Menyikapi situasi politik internasional semacam masa Perang Dingin—di mana setiap negara yang lemah dipaksa mendukung salah satu dari negara superpower yang berseteru—penting bagi Indonesia untuk menerapkan kembali doktrin politik luar negeri bebas aktif. Doktrin ”A Million Friends, Zero Enemies” sebagai landasan politik luar negeri Indonesia saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan kepentingan nasional.

Jangankan menghadapi negara superpower, seperti AS, Rusia, dan China, menghadapi kasus pancung Ruyati di Arab Saudi dan pelanggaran kedaulatan yang sering dilakukan Malaysia saja Indonesia seperti tak bernyali.

Mengembalikan doktrin politik bebas aktif paling mendesak agar Indonesia, sebagaimana dikatakan Mohammad Hatta pada 2 September 1948 di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, tidak menjadi obyek pertarungan negara-negara superpower, tetapi menjadi subyek yang menentukan sikap sendiri. ●