Pemimpin Bangun
Reputasi, Bukan Survei
Samsudin Adlawi ; Wartawan Jawa Pos, Menulis
Beberapa Buku Puisi
SUMBER : JAWA POS,
11 Mei 2012
PEMILU
2014 masih kurang dua tahun. Tapi, gemanya mulai terasa. Merambat ke mana-mana.
Menembus ruang publik. Para kandidat yang akan bertarung pun mulai bermunculan.
Ada yang terang-terangan, malu-malu, bahkan ragu.
Mereka akan berebut kursi RI-1 dalam pilpres nanti. Kita berharap, kelak mereka bertarung secara demokratis, beradab, dan beretika. Tiga batasan itu perlu. Sebab, Pemilu 2014 memiliki nilai strategis bagi perjalanan sejarah negara ini. Tepatnya, pada 2013 era reformasi memasuki usia 15 tahun. Usia yang cukup ideal sebagai tonggak bangkitnya reformasi.
Bicara soal reformasi tak bisa dilepaskan dari cita-cita utamanya. Yakni, terciptanya masyarakat madani. Cita-cita yang belum kunjung tercapai hingga reformasi berumur 14 tahun saat ini. Hingga kini, yang tampak baru sebatas fondasi-fondasinya saja.
Untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani, dibututuhkan prasyarat kondisi. Antara lain, sistem politik yang demokratis serta pendidikan yang memadai bagi seluruh rakyat sehingga mereka paham mana hak dan kewajibannya. Selain itu, penegakan supremasi hukum harus berjalan dengan baik, ekonomi kuat, serta kondisi keamanan stabil dan nyaman.
Meski belum sempurna betul, prasyarat nomor satu sampai empat mulai terpenuhi. Hanya nomor lima yang masih kedodoran. Dihadapkan pada fakta yang masih seperti itu, tahulah kita figur pemimpin macam apa yang bisa diandalkan untuk bisa mewujudkan masyarakat madani.
Topik paling hangat dalam forum-forum diskusi saat ini adalah sosok seperti apa yang layak memimpin Indonesia setelah 15 tahun rezim reformasi memimpin. Ada yang mendasarkan pada umur. Kelompok itu berpandangan, tokoh-tokoh yang berusia di atas 50 tahunlah yang paling layak memimpin negeri "cuilan surga" ini lima tahun ke depan. Alasannya hanya satu: Tokoh yang berusia di atas 50 tahun memiliki banyak pengalaman untuk memimpin. Setidaknya tokoh itu memiliki pengalaman hidup lebih lama daripada yang muda. Mereka sudah kenyang makan asam-garam percaturan perpolitikan dan birokrasi pemerintahan. Terlibat langsung atau hanya menjadi simpatisan. Namun, pandangan tersebut langsung dibantah para pendukung calon balita (di bawah 50 tahun). Mereka menilai, untuk mengantarkan masyarakat Indonesia menuju bangsa madani, dibutuhkan pemimpin muda. Negara ini membutuhkan pemimpin yang progresif, kreatif, dan inovatif. Semua itu dimiliki pemimpin muda. Sementara itu, pemimpin yang sudah tua cenderung konservatif dan lamban. Setiap akan mengambil keputusan selalu dihantui rasa kehati-hatian yang berlebihan.
Debat kelompok pendukung figur tua dan muda itu masih saja terus berlangsung. Bahkan, cenderung meningkat tensinya. Makin seru. Tiap-tiap pihak tidak mau kalah, apalagi sampai mengalah. Kalau sudah begitu, yang muncul ini: subjektivitas. Tiap-tiap pihak merasa paling berhak memimpin. Disadari atau tidak, sesungguhnya sikap yang demikian sama saja dengan tidak demokratis.
Jelas, umur kurang pas dijadikan parameter dalam menentukan calon pemimpin Indonesia periode 2014-2019. Itu sebabnya kita kesampingkan dulu. Parameter yang paling cocok untuk menilai kelaikan calon pemimpin adalah reputasi. Tokoh tua belum tentu memiliki reputasi yang baik. Yang muda juga demikian. Tidak sedikit tokoh muda yang berlepotan reputasinya. Pun yang tua. Reputasi tidak hanya didasarkan pada prestasi kerja dan kecakapan lain. Lebih dari itu, reputasi ditentukan lebih pada hal-hal yang terkait langsung dengan prinsip-prinsip hidup dan kehidupan. Misalnya, akhlak, dedikasi, moralitas, akuntabilitas, dan etos kerja.
Reputasi tidak bisa direkayasa. Apalagi dipermak lewat survei, misalnya. Reputasi ditentukan oleh pihak lain. Mulai orang di sekitarnya, khalayak, hingga bangsa. Namun, reputasi tidak jatuh dari langit. Sebab, reputasi lahir dari kepintaran, kecerdasan, dan tindakan-tindakan nyata. Tentu saja tindakan yang baik dan positif.
Figur yang memiliki reputasi bisa lahir di mana saja. Dari latar belakang apa saja. Idealnya, karena akan memimpin negara, tokoh bereputasi tersebut lahir dari kader partai. Sebab, undang-undang mengatur bahwa presiden-wakil presiden di negeri ini dicalonkan oleh partai politik dengan perolehan suara tertentu. Tapi, jika tidak memiliki kader yang punya reputasi cemerlang, hendaknya partai tidak memaksakan diri. Daripada tetap mencalonkan kader sendiri yang "cacat" reputasi, lebih baik mencari figur yang bereputasi tinggi. Setidaknya ada dua keuntungan yang akan diperoleh. Pertama, pada Pemilu 2014 rakyat sudah makin cerdas. Tahu harus memilih pemimpin yang seperti apa. Rakyat sudah muak dengan tokoh-tokoh yang punya "cacat". Makin banyaknya politikus yang diringkus KPK dan aparat penegak hukum lain karena kasus korupsi maupun kasus-kasus lain telah menimbulkan rasa antipati. Rakyat menilai, parpol telah gagal melakukan regenerasi. Itulah sebab rakyat merindukan pemimpin alternatif. Yakni, pemimpin yang bersih dan punya reputasi. ●
Mereka akan berebut kursi RI-1 dalam pilpres nanti. Kita berharap, kelak mereka bertarung secara demokratis, beradab, dan beretika. Tiga batasan itu perlu. Sebab, Pemilu 2014 memiliki nilai strategis bagi perjalanan sejarah negara ini. Tepatnya, pada 2013 era reformasi memasuki usia 15 tahun. Usia yang cukup ideal sebagai tonggak bangkitnya reformasi.
Bicara soal reformasi tak bisa dilepaskan dari cita-cita utamanya. Yakni, terciptanya masyarakat madani. Cita-cita yang belum kunjung tercapai hingga reformasi berumur 14 tahun saat ini. Hingga kini, yang tampak baru sebatas fondasi-fondasinya saja.
Untuk mewujudkan sebuah masyarakat madani, dibututuhkan prasyarat kondisi. Antara lain, sistem politik yang demokratis serta pendidikan yang memadai bagi seluruh rakyat sehingga mereka paham mana hak dan kewajibannya. Selain itu, penegakan supremasi hukum harus berjalan dengan baik, ekonomi kuat, serta kondisi keamanan stabil dan nyaman.
Meski belum sempurna betul, prasyarat nomor satu sampai empat mulai terpenuhi. Hanya nomor lima yang masih kedodoran. Dihadapkan pada fakta yang masih seperti itu, tahulah kita figur pemimpin macam apa yang bisa diandalkan untuk bisa mewujudkan masyarakat madani.
Topik paling hangat dalam forum-forum diskusi saat ini adalah sosok seperti apa yang layak memimpin Indonesia setelah 15 tahun rezim reformasi memimpin. Ada yang mendasarkan pada umur. Kelompok itu berpandangan, tokoh-tokoh yang berusia di atas 50 tahunlah yang paling layak memimpin negeri "cuilan surga" ini lima tahun ke depan. Alasannya hanya satu: Tokoh yang berusia di atas 50 tahun memiliki banyak pengalaman untuk memimpin. Setidaknya tokoh itu memiliki pengalaman hidup lebih lama daripada yang muda. Mereka sudah kenyang makan asam-garam percaturan perpolitikan dan birokrasi pemerintahan. Terlibat langsung atau hanya menjadi simpatisan. Namun, pandangan tersebut langsung dibantah para pendukung calon balita (di bawah 50 tahun). Mereka menilai, untuk mengantarkan masyarakat Indonesia menuju bangsa madani, dibutuhkan pemimpin muda. Negara ini membutuhkan pemimpin yang progresif, kreatif, dan inovatif. Semua itu dimiliki pemimpin muda. Sementara itu, pemimpin yang sudah tua cenderung konservatif dan lamban. Setiap akan mengambil keputusan selalu dihantui rasa kehati-hatian yang berlebihan.
Debat kelompok pendukung figur tua dan muda itu masih saja terus berlangsung. Bahkan, cenderung meningkat tensinya. Makin seru. Tiap-tiap pihak tidak mau kalah, apalagi sampai mengalah. Kalau sudah begitu, yang muncul ini: subjektivitas. Tiap-tiap pihak merasa paling berhak memimpin. Disadari atau tidak, sesungguhnya sikap yang demikian sama saja dengan tidak demokratis.
Jelas, umur kurang pas dijadikan parameter dalam menentukan calon pemimpin Indonesia periode 2014-2019. Itu sebabnya kita kesampingkan dulu. Parameter yang paling cocok untuk menilai kelaikan calon pemimpin adalah reputasi. Tokoh tua belum tentu memiliki reputasi yang baik. Yang muda juga demikian. Tidak sedikit tokoh muda yang berlepotan reputasinya. Pun yang tua. Reputasi tidak hanya didasarkan pada prestasi kerja dan kecakapan lain. Lebih dari itu, reputasi ditentukan lebih pada hal-hal yang terkait langsung dengan prinsip-prinsip hidup dan kehidupan. Misalnya, akhlak, dedikasi, moralitas, akuntabilitas, dan etos kerja.
Reputasi tidak bisa direkayasa. Apalagi dipermak lewat survei, misalnya. Reputasi ditentukan oleh pihak lain. Mulai orang di sekitarnya, khalayak, hingga bangsa. Namun, reputasi tidak jatuh dari langit. Sebab, reputasi lahir dari kepintaran, kecerdasan, dan tindakan-tindakan nyata. Tentu saja tindakan yang baik dan positif.
Figur yang memiliki reputasi bisa lahir di mana saja. Dari latar belakang apa saja. Idealnya, karena akan memimpin negara, tokoh bereputasi tersebut lahir dari kader partai. Sebab, undang-undang mengatur bahwa presiden-wakil presiden di negeri ini dicalonkan oleh partai politik dengan perolehan suara tertentu. Tapi, jika tidak memiliki kader yang punya reputasi cemerlang, hendaknya partai tidak memaksakan diri. Daripada tetap mencalonkan kader sendiri yang "cacat" reputasi, lebih baik mencari figur yang bereputasi tinggi. Setidaknya ada dua keuntungan yang akan diperoleh. Pertama, pada Pemilu 2014 rakyat sudah makin cerdas. Tahu harus memilih pemimpin yang seperti apa. Rakyat sudah muak dengan tokoh-tokoh yang punya "cacat". Makin banyaknya politikus yang diringkus KPK dan aparat penegak hukum lain karena kasus korupsi maupun kasus-kasus lain telah menimbulkan rasa antipati. Rakyat menilai, parpol telah gagal melakukan regenerasi. Itulah sebab rakyat merindukan pemimpin alternatif. Yakni, pemimpin yang bersih dan punya reputasi. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar