Parpol Islam dan Kesejahteraan Rakyat

Parpol Islam dan Kesejahteraan Rakyat

Farid Alniezar ;  Peneliti di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama
(STAINU) Jakarta, Direktur Kajian Tafsir Ibukota (KTIK) Jakarta

SUMBER :  SUARA KARYA, 11 Mei 2012

Akhir-Akhir ini masyarakat semakin disuguhi dengan hal yang sama sekali tidak bisa dipahami. Idealisme sebuah partai politik (parpol) seakan diperjualbelikan. Juga, terlihat jelas semakin kentaranya nilai-nilai pragmatisme yang diusung oleh hampir setiap parpol.

Kisruh soal bahan bakar minyak (BBM), misalnya, hanya sebagai suguhan pemandangan anggota dewan, yang - meminjam istilah Gus Dur -, berwatak kekanak-kanakan. Bahkan, semakin hari watak mereka semakin tidak waras.

Para politikus itu sama sekali tidak membela rakyat, apalagi mengemban dan menyerap aspirasi rakyat. Alih-alih, mereka malah asyik bertarung memperjuangkan partai masing-masing. Sehingga, peran parpol menjadi mandul dalam menyejahterahkan rakyat. Parpol yang diwakili oleh para kadernya itu lebih sering dan bahkan nyaris selalu mengutamakan kepentingan parpol ketimbang menjadi pelayan masyarakat.

Dalam masalah BBM, misalnya, masih segar dalam ingatan betapa pembahasan BBM tersebut sampai larut malam, dengan etika yang karut-marut, dan hasilnya pun begitu sengakarut. Pola diskusi dan sidang yang sangat tidak beretika, gontok-gontokan, debat kusir persis dengan mahasiswa semester awal yang baru mengenal dunia diskusi. Hari-hari ini, juga ke belakang nanti adalah di mana kemungkinan titik balik ketidakpercayaan masyarakat kepada parpol. Betapa tidak, "topik jualan" di berbagai daerah akhir-akhir ini adalah bermunculannya calon-calon pemimpin dari kalangan independen atau non-partai. Ini sinyal bahwa rakyat sudah jengah dengan parpol.

Terlebih, dengan parpol yang bernafaskan serta berasaskan Islam. Mereka memakai simbol-simbol Islam hanya sebagai kamuflase kepentingannya. Tentu rakyat sudah punya file tersendiri mengenai penilaian terhadap parpol-parpol yang diklaim islami itu.

Bahkan budayawan Ridwan Saidi, anak asli Betawi pernah mengatakan bahwa parpol yang berhaluan Islam bukan lagi objek garapan disiplin ilmu sosiologi, tapi adalah garapan atau objek ilmu arkeologi. (Saidi: 2010)

Itu artinya, parpol dengan jargon Islam itu sudah bukan zamannya lagi, karena ia menanggung beban ganda, yakni mensejahterahkan rakyat melalui parpol, sementara situasi perpolitikan dianggap semakin membusuk. Celakanya, mereka tidak berhasil mengawinkan dua kutub tersebut sehingga partai Islam semakin dijauhi serta tidak lagi diminati.

Partai Islam sudah dianggap sebagai fosil, sudah usang dan mulai lapuk. Semestinya, partai Islam akan mudah memenangkan pemilihan umum kapan pun dilaksanakan, karena mayoritas rakyat adalah muslim. Tetapi, yang terjadi adalah partai Islam malah menjadi uswatun sayyiah (teladan jelek), tidak ada bedanya dengan parpol lain yang termakan berbagai isu jelak di Tanah Air.

Jika kadernya tersandung masalah, maka seakan - dan ini memang konsekuensinya - ia akan terkena dua sangsi sekaligus. Satu dari negara, dan kedua dari masyarakat berupa sangsi sosial. Toh, tidak sedikit juga kader parpol Islam yang tersandung kasus korupsi bahkan juga tersandung kasus amoral, menonton video porno di saat persidangan sebagaimana pernah diberitakan di media massa, beberapa waktu lalu.

Bagi parpol Islam tentu hal tersebut sangat memalukan, dan sekaligus merupakan tamparan bagi parpol tersebut. Bagaimana mau menyejahterakan rakyat kalau masalah moral pun masih belum "dipahami" secara benar?

Yang menarik untuk dikaji selanjutnya adalah bahwa simbol serta logo yang digunakan oleh parpol yang berasaskan Islam sebagai manhaj. Perjuangannya adalah simbol-simbol kesucian, Kabah, bulan dan bintang, bumi atau juga padi dan bulan sabit sebagai simbol keadilan dan kesejahteraan.

Logikanya, jika dilihat dari simbol-simbol tersebut, partai-partai Islam ini sangat menjaga "citra" kesucian dengan menjadikan lambang-lambang yang agamis. Tetapi, di sisi lain mereka gagal mendidik kadernya untuk berpegang teguh pada prinsip sesuai visi dan misi mereka ingin menyejahterahkan rakyat. Apalagi, jika ditinjau dari lanscape Islam tentu mereka harus rahmatan lil alamin bukan sekedar rahmatan lil raiyyah (kemaslahatan bagi rakyat) saja. (Tolhah: 2006)

Kita semakin miris mendapati sekian supervisialisme (pendangkalan-pendangkalan) nilai yang terjadi di negeri ini, khususnya yang melanda partai politik. Bisa dibayangkan, betapa sulitnya membedakan mana ustadz dan mana koruptor serta pengemplang pajak di negara kita. Toh, mereka sama-sama memakai simbol-simbol agamawi.

Ustadz memakai peci dan atribut Islam lahiriah tatkala ia berceramah. Sedangkan fenomena koruptor dan maling uang negara memakai simbol keislaman sangat lumrah ditemukan tatkala mereka masuk persidangan. Kala itu mereka, para koruptor segera memakai baju koko lengkap dengan peci sembari dibubuhi sumpah-sumpah Ilahi serta dicampur dengan isak tangis dan air mata buaya yang seolah-olah juga berkata sesungguhnya, "aku tidak bersalah."

Dengan demikian, kalau ingin dipercaya dan didukung oleh rakyat maka partai Islam harus berbenah merapatkan barisan serta memikirkan gejela supervisialisme nilai itu. Juga, gejala pendangkalan-pendangkalan lain yang melanda partai-partai Islam agar dalam pemilihan umum nanti mereka tidak lagi menjadi bahan tertawaan dan mendapat julukan parpol medioker, harus berbenah mengembalikan nilai-nilai islami dalam melandasi setiap kegiatan.

Hal demikian sekaligus sebagai upaya menuju kesejahteraan bagi rakyat. Ini memang sulit kalau tidak mau dikatakan utopis. Tetapi, itulah jalan yang harus ditempuh jika ingin dipercaya rakyat. Wallahu Alam. ●