Merkozy Menuju Merllande

Merkozy Menuju Merllande

Tirta N Mursitama; Head, Institute for Business and Diplomatic Studies,
Bina Nusantara University 

SUMBER :  SINDO, 09 Mei 2012

Francois Hollande akan mengambil alih tampuk pimpinan sebagai presiden Prancis setelah meraup 58,3% suara mengalahkan Nicolas Sarkozy yang mendapatkan 51,6% dalam pemungutan suara yang berakhir 5 Mei lalu.

Hasil pemilihan umum ini disambut sukacita oleh rakyat Prancis dan respons yang beragam di belahan Eropa. Kemenangan tipis Hollande memang mengundang berbagai spekulasi. Apakah rakyat memilih karena janji-janji kampanye yang lebih populis ataukah mereka karena alasan “asal bukan Sarkozy”. Namun, terlepas dari itu, hasil pemungutan suara membuktikan keinginan rakyat Prancis akan ada angin perubahan di bawah kepemimpinan Sosialis.

Akhir Merkozy?

Kerja sama Prancis dan Jerman telah menjadi motor bagi perkembangan di Eropa. Sejarah membuktikan bahwa maju mundurnya Eropa tidak bisa dipisahkan dari peran yang diambil kedua negara khususnya sejak Charles de Gaulle dan Konrad Adenaeur memimpin Prancis dan Jerman. Dalam penyelesaian krisis Eropa, Prancis, dan Jerman telah memainkan peran yang signifikan.

Saking eratnya duo antara Merkel, kanselir Jerman, dan Sarkozy, presiden Prancis dijuluki “Merkozy” karena kekompakannya menggiring Eropa dengan program-program penyelamatan yang lebih bersifat austeristik. Sebagai dua pemimpin konservatif, mereka berhasil menggolkan Fiscal Pact atau EU Austerity Treaty yang ditandatangani oleh 25 negara di Uni Eropa.

Fiscal Pact ini pada dasarnya mengharuskan negara anggota EU membatasi defisit pemerintah kurang dari 0,5% dari PDB dan sepakat dikenakan denda dari Administrasi EU bila defisit mereka melebihi ambang batas tersebut. Pakta ini harus diratifikasi oleh 25 negara EU, sedangkan Inggris dan Ceko telah menolak menandatanganinya sejak awal dengan alasan melanggar kedaulatan.

Negara-negara EU dipaksa memotong anggaran pemerintah, lebih dari sepuluh persen pengangguran tercipta akibat resesi ekonomi berkelanjutan. Negara-negara EU dalam posisi sulit yang tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial politik. Hingga kini pakta ini telah diratifikasi 12 negara sedangkan beberapa negara lain masih menyisakan persoalan domestik yang harus diselesaikan antara lain dengan referendum. Misalnya, langkah referendum yang akan ditempuh Irlandia di musim panas nanti.

Merllande?

Pascakemenangan Hollande duo “Merkozy” terancam. Paling tidak kelanjutan dari sisi ide. Selama kampanye Hollande terus mendengungkan renegosiasi Fiscal Pact bila terpilih. Langkah populis inilah yang antara lain mendorong rakyat Prancis memilih pentolan Partai Sosialis ini. Janji itu pun sepertinya akan ditepati dengan rencana kunjungan Hollande kepada Merkel untuk membicarakan hal ini.

Namun, pemenuhan janji itu masih harus menempuh jalan terjal karena Merkel telah mewanti-wanti Hollande bahwa tidak akan ada renegosiasi tentang pakta ini. Hollande bukan tidak sadar dengan “peringatan” Merkel tersebut, melainkan ia berpandangan bahwa pasti ada jalan berkompromi untuk sedikit melakukan perubahan yang bisa menjadi pelengkap dari pakta tersebut.

Dari komunikasi politik antar dua pemimpin di berbagai media mengindikasikan posisi-posisi tawar masing-masing yang tinggi, seolah tak mau kompromi terjadi. Di sinilah turning point masa depan penyelamatan Eropa dari krisis dipertaruhkan. Kemenangan Hollande atas petahana (incumbent) Sarkozy dalam pemilihan presiden Prancis menunjukkan beberapa pelajaran berharga.

Pertama, dalam situasi ekonomi dan sosial yang sulit, apalagi sedang mengalami krisis berkepanjangan, rakyat menginginkan perubahan. Calon yang mampu mengartikulasikan dengan efektif ide-ide perubahan yang lebih baik diikuti dengan kerja-kerja politik yang cerdas akan memiliki kesempatan lebih besar untuk dipilih rakyat. Akhirnya kandidat tersebut memenangi pertarungan.

Apalagi bila ada tendensi calon petahana tidak memiliki prestasi yang impresif selama masa kepemimpinannya, akan lebih mudah meraup kemenangan jumlah suara walaupun tipis. Kedua, dalam kehidupan demokrasi yang relatif lebih matang seperti di Eropa dan Amerika Serikat, dengan kecenderungan pilihan partai politik yang mengerucut pada tahapan pemilihan suara akhir, misalnya dua partai, perbedaan ideologis di antara kandidat yang menjadi alasan rakyat menentukan pilihan.

Perbedaan ideologis ini jelas membawa implikasi alternatif kebijakan yang akan dipilih. Dalam konteks pertarungan Hollande versus Sarkozy, tampak jelas bahwa rakyat menginginkan kebijakan yang membuka ruang terhadap “pertumbuhan” dibandingkan “pengetatan” yang selama ini diusung duo “Merkozy”. Ketiga, ke mana Hollande akan membawa Prancis masih akan menjadi pertanyaan besar.

Ada kecenderungan bahwa para pemimpin yang berasal dari partai Sosialis sekalipun dituntut untuk berkompromi dengan ide-ide propasar yang lebih mengedepankan kehatihatian dan tata kelola ekonomi korporasi besar.Apalagi bila dihadapkan pada kenyataan dengan kondisi keuangan domestik negaranya yang terbeban utang misalnya. Belum lagi, desakan lembaga-lembaga internasional pemberi utang yang memiliki kecenderungan memberikan persyaratan tertentu (conditionalities) bagi pengucuran bantuannya.

Sejarah mencatat paling tidak di negara-negara Amerika Latin, para pemimpin partai Sosialis yang memenangi pemilu biasanya akan cenderung berkompromi dengan kemauan pasar yang lebih liberal. Dengan demikian, “kompromi” sepertinya akan menjadi kata kunci yang mengemuka dalam beberapa bulan ke depan.

Hollande harus mampu menyeimbangkan antara ekspektasi konstituen domestiknya dan tetap berkontribusi secara positif dalam penyelamatan Eropa dari krisis dengan meneruskan kerja sama dengan Merkel. Bila berhasil dicapai kesepakatan, tidak mustahil akan terbangun “Merllande” menggantikan “Merkozy” yang membawa hal positif tidak hanya bagi Prancis, tetapi juga Eropa. ●