Bila
Jokowi Membenahi Negeri
Radhar Panca Dahana ;
Budayawan
|
MEDIA
INDONESIA, 15 Maret 2014
|
MUNGKIN, menurut kicauan, `jin iprit' juga tahu, mantan Wali
Kota Solo, Joko Widodo (Jokowi), lambat atau cepat akan jadi Presiden RI,
bukan sekadar calon. Persoalannya sejak awal bukan apakah Megawati
Soekarnoputri, sebagai bos dari Gubernur DKI itu, rela atau tidak, masih mau
maj(l)u apa tidak, atau tuli atau tidak pada kehendak mayoritas pendukung
partainya sendiri.
Persoalan sebenarnya ada pada
kekuasaan dan kedaulatan dari jabatan Presiden RI itu sendiri. Tampaknya
Megawati, yang menitikkan airmata saat membayangkan kejayaan `Indonesia Raya'
di masa depan, memahami benar betapa bayangan ideal itu akan menemukan banyak
hambatan, luar biasa berat bahkan. Bukan di luar kekuasaan atau Istana
Negara, melainkan justru di dalamnya. Di kursi atau singgasana kekuasaan itu.
Dapatkah seorang presiden yang
terpilih memegang kedaulatan juga martabat diri, bangsa, dan negerinya
berhadapan dengan tekanan-tekanan besar di kanan-kiri, baik bersifat lokal
maupun asing, yang mampu menggoyang keras kursi itu sehingga ia tidak akan
pernah ajek dan kokoh memangku kuasa di tempat duduknya.
Bukan rahasia lagi, semua
pemerintahan dunia harus berhadapan dengan tantangan yang sama: menegosiasi
kekuasaannya bahkan bangsa atau negaranya dengan para pelobi atau pressure
power elite yang ada di sekelilingnya. Semua kuasa atau singgasana hanyalah
pecundang bila ia memberi banyak konsesi pada para penekan--dengan
mengorbankan kepentingan dan masa depan bangsanya-—demi keselamatan atau
keberlangsungan (periode) kekuasaannya.
Mungkin sejarah yang jujur suatu
saat nanti akan menjelaskan dengan jernih bagaimana tujuh presiden yang
pernah memimpin negeri ini berhadap an dengan tantangan besar itu, menjadi
pemenang atau pecundang.
Kita sesungguhnya tahu, walau
mungkin tidak peduli atau tidak berani mengungkapkan, di mana posisi
presiden-presiden seperti Soekarno, Soeharto, dan semua pelanjutnya dalam
situasi seperti itu.
Megawati, sebagai presiden
mantan yang masih memegang salah satu kendali politik di negeri ini, tentu
saja memiliki pemahaman sangat dalam mengenai itu. Kita pun segera mafhum
kenapa ia menitikkan airmata-–seraya mengenang ayahnya, atau dianggap lamban
untuk menetapkan kadernya, Jokowi, sebagai presiden yang meneruskan
cita-citanya. Tentu saja ia tidak ingin kadernya menjadi pecundang. Ia harus
mendapat garansi. Tidak hanya dari sang kader, tapi juga dari kekuatan-kekuatan
penekan itu. Ia harus yakin semua kekuatan-–setidaknya sebagian yang sungguh
kuat—mendukung gagasan, cita-cita, dan model pemerintahan yang akan dibangun
partainya bersama sang kader.
Saya kira, kunjungan atau ziarah
ke makam Bung Karno dan pertemuan dengan 60 pengusaha dapat dipahami dengan
baik dalam rangka pikiran semacam itu. Maka dari rangka seperti ini, bisa
pula dapat kita perkirakan bagaimana pemerintahan Jokowi mendatang menetapkan
dan menjalankan kebijakan-kebijakannya, termasuk dalam memilih seseorang
sebagai calon wakil presidennya.
Tiga opsi
Yang bisa kita perkirakan dengan
segera ialah reaksi segera di kalangan para parpol maupun capres/cawapres
dengan dideklarasikannya Jokowi sebagai capres PDIP: sebagian besar-–bisa
jadi hampir semua—- sudah melemparkan handuk putih. Tanpa ada force majeur atau kampanye hitam yang
keterlaluan, kemungkinan pemilu presiden berlangsung dalam satu putaran
tampaknya akan menjadi kenyataan.
Seloroh publik, dipasangkan dengan
‘sandal jepit’ pun, artinya wakil yang cuma melindungi jejak-jejak rekam sang
bos, Jokowi akan menang.
Persoalannya tinggal, siapa yang
akan dipilih Jokowi untuk menjadi cawapres. Apa yang bisa dilakukan para
capres dari berbagai parpol saat ini tinggal memainkan posisi tawar, setinggi
mungkin, untuk mendapat peluang mengisi kursi kosong itu.
Saya kira, demi nafsu kekuasaan,
capres-capres yang saat ini bahkan mendapatkan rating tinggi dalam pelbagai
survei tidak akan keberatan dipinang atau meminang diri sebagai cawapres sang
capres baru. Kemenangan dan kekuasaan sudah di tangan, tak masalah menjadi
orang nomor dua, tapi perjuangan, pengorbanan, dan taktik-trik segala macam
selama ini akan terbayar lunas.
Tapi saya sangat ragu Jokowi,
lebih tepat Megawati, akan memilih salah satu dari mereka sebagai pasangan
sang kader. Saya kira juga tidak cukup bijaksana jika Mega memaksakan kader
PDIP sebagai cawapres. Mungkin tetap akan menang, mungkin lumrah dalam
politik internasional, tapi untuk kesantunan negeri ini, ia jadi tidak elok.
Mungkin pilihan itu strategis bagi kebijakan pemerintahnya nanti, tapi ia
akan memperlihatkan keangkuhan bahkan ketamakan, yang sungguh tidak elegan.
Mega dan Jokowi juga tidak akan
mengambil pola koalisi yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat yang selama dua
periode sangat disusahkan oleh koalisi yang semu itu. Bukan karena Mega dan
PDIP tidak ingin share kekuasaan,
melainkan lebih pada pertimbangan kekuasaan bukan hal yang remeh untuk
diberikan kepada seseorang hanya karena jasa politik atau seperti jual-beli
sapi, dan membiarkan tanggung jawab besar dari kekuasaan itu dijalankan oleh
pihak-pihak yang inkompeten bahkan koruptif. Meritokrasi tampaknya akan
menjadi pilihan Jokowi/Mega, apalagi bila dalam pileg mereka bisa memenangi
lebih dari 30% kursi.
Apa yang dibutuhkan Jokowi bagi
cawapresnya ada dalam tiga opsi: pertama, jika ia ingin fokus pada kesejahteraan
(yang lebih merata), kedaulatan ekonomi sebagai basis dari
kedaulatan-kedaulatan lainnya, dia akan memilih seorang profesional (baik
secara akademis maupun pengalaman pemerintahan), mendukung aksesnya pada
dunia internasional, dan mendukung national
interest ketimbang market interest
(apalagi pasar liberal) sebagaimana propagandanya yang mulai muncul di
televisi.
Tokoh dalam opsi pertama ini
tampaknya ada dari kalangan independen. Ini kongruen dengan apa yang
dilakukan presiden incumbent saat
memilih Boediono pada pemilu periode keduanya yang ditandai dengan
kepercayaan diri yang tinggi. Nama-nama untuk opsi ini bisa merujuk pada
tokoh-tokoh seperti Sri Mulyani, Rizal Ramli, Jusuf Kalla, Hatta Rajasa, atau
Irman Gusman, tanpa harus mempertimbangkan kekuatan dukungan massa di balik
mereka.
Opsi kedua, jika Jokowi/Mega
memilih fokus pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di periode
pertama pemerintahannya, mengingat memang hal tersebut yang menjadi isu
terkeras belakangan ini, maka tidak lain akan dipilih tokoh-tokoh bersih yang
memiliki integritas dan rekam jejak yang kuat di hal tersebut.
Nama-nama dengan mudah disebut,
seperti Mahfud MD, Abraham Samad, atau mantan-mantan aktivis yang sangat
dikenal perjuangannya dalam soal-soal tersebut. Nama-nama itu mungkin tidak
memiliki basis massa dari partai politik, tapi sangat memadai untuk juga
mendulang dukungan.
Opsi ketiga, yang saya kira
tidaklah terlalu dipentingkan, ialah tokoh yang menjadi representasi
masyarakat yang dianggap belum diwakili oleh sosok Jokowi, seperti tokoh
militer, tokoh agama (Islam), atau tokoh luar Jawa.
Opsi ini, walau bisa menjadi
perhitungan, tampaknya tidak kuat karena kita sama mafhum, Mega dan Jokowi
bukanlah tokoh yang suka berdekat-dekat dengan militer, berhasil mengatasi lack-nya di kalangan agama, dan
membuktikan bagaimana dukungan muncul tidak cuma seputar Jawa, tapi di
seluruh pelosok negeri ini.
Penyambung kerja Soekarno
Beberapa opsi di atas sudah
menggambarkan apa yang mungkin akan dilakukan oleh (kabinet) Jokowi dalam
menata atau membenahi negeri yang sekarang ini dianggap cukup karut-marut
karena terlalu lembek atau melempem. Hal utama ialah Jokowi dan sang Godmather tidak akan kompromi atau
bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan yang akan justru menjadi penghambat
dari cita-cita ‘nasionalistik’ mereka. Cita-cita Soekarno.
Semangat, kerja, dan karya
Soekarno akan menjadi ilham bahkan acuan. Indonesia harus tegak, ‘hebat’,
seperti kata iklannya. Jokowi akan memilih bertarung di parlemen atau dengan
banyak kepentingan lain untuk bisa mengoperasikan kebijakan-kebijakannya,
ketimbang berletih-letih merayu koalisi.
Karena memang di situlah peluang
dia membuat sejarah. Atau, ia hanya akan menjadi common president, seperti para pendahulu dan banyak pemimpin
negeri lainnya. Tidak. Jokowi, Mega setidaknya melalui kadernya itu berharap
presiden Indonesia dapat tegak penuh harkat berhadapan dengan dunia seperti
pemimpin negeri-negeri dengan karakter yang kuat laiknya Putin di Rusia, Ji
Xinping di China, Mahmohan di India, Rowhani di Iran, atau bahkan Chavez di
Venezuela.
Karenanya, bila peta politik
pemilihan presiden dapat dibaca seperti di atas, hampir
sebagian besar capres
yang ada sekarang ini kehabisan harapan untuk sekadar menjadi ‘orang kedua’.
Adalah hal yang mungkin terjadi pula bila partai-partai lain akan melakukan
semacam ‘konspirasi’, terbuka atau tertutup, untuk menjadi pesaing besar atau
sekurangnya menjadi oposisi yang kuat bagi bakal kabinet Jokowi mendatang.
Ini ujian berat yang sudah harus
dilalui Jokowi, bahkan sebelum ia memulai kekuasaannya, bahkan lagi, sebelum
ia memulai pertempuran untuk memenangi kekuasaan itu. Semakin tinggi cemara,
semakin keras angin menerpa pucuknya. Megawati, juga Jokowi-–lihatlah gaya
dan diskursusnya—-sangat memahami dan tampaknya berpengalaman menghadapi itu.
Hanya waktu yang nanti akan memberi tahu. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar