BBM dan Energi Alternatif

BBM dan Energi Alternatif

Ikhsan Modjo, Direktur Eksekutif Financial Reform Institute, Ketua DPP Partai Demokrat

SUMBER : REPUBLIKA, 30 April 2012

Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi merupakan satu pilihan rasional setelah opsi kenaikan harga tidak disetujui DPR. Banyak pihak beranggapan kebijakan ini akan mengalami kesulitan dalam implementasinya. Intinya, mereka meragukan kemampuan pemerintah melakukan pengawasan.

Kesangsian itu tidak sepenuhnya valid. Banyak negara, termasuk negara Malaysia, telah menerapkan kebijakan pengendalian konsumsi BBM, dengan berbagai mekanisme yang tersedia, seperti menggunakan smartcard.

Selain itu, sebelumnya juga banyak yang meragukan apakah pemerintah mampu melakukan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) secara sukses. Namun, Pertamina dan instansi terkait terbukti berhasil dalam melakukan kon versi ini. Sampai 2011, Pertamina berhasil mendistribusikan lebih dari 50 juta tabung elpiji ke masyarakat dan meningkatkan tingkat konsumsi elpiji dari hanya 1,1 juta ton ke 4,7 juta ton.

Dari fakta ini, rencana pengenda lian BBM dan diversifikasi energi harus dipandang positif. Dalam hal ini, pengendalian konsumsi BBM dan pengembangan energi alternatif adalah mutlak bagi Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki potensi sumber energi berlimpah. Ada begitu banyak energi alternatif yang bisa dikembangkan oleh negeri ini, mulai dari tenaga surya, energi angin, biogas, baterai, jarak, panas bumi, dan lainnya. Semua itu memiliki potensi dalam menjamin ke tersediaan pasokan energi.

Dalam usaha membangun strategi energi untuk menghindari krisis energi di masa depan, secara sederhana strategi tersebut harus dibagi menjadi strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Untuk strategi jangka pendek, pemerintah harus fokus pada pengembangan energi fosil selain minyak bumi, yaitu gas alam dan batu bara.

Data Kementerian ESDM menyebutkan, jumlah cadangan gas alam Indonesia 150 triliun kaki kubik, cukup untuk konsumsi selama 60 tahun. Pengembangan penggunaan gas alam dan batu bara bisa dilakukan bersamaan dengan pengendalian konsumsi BBM.

Teknis kesiapan instansi terkait untuk pengembangan ini juga sudah cukup matang. Saat ini, pemerintah dan Pertamina berencana mendistribusikan sedikitnya 250 ribu converter kit untuk kendaraan umum dan pribadi di Jawa dan Bali. Apabila sukses, strategi ini juga akan diterapkan di wilayah lain.

Batu bara juga bisa dimanfaatkan, terutama untuk listrik, industri, transportasi, dan rumah tangga. Apabila gas bumi memberikan efisiensi empat kali lipat dibandingkan BBM, maka batu bara dapat menghemat hingga delapan kali lipat dibandingkan BBM.

Energi nonfosil

Langkah selanjutnya, sebagai strategi jangka panjang, adalah memikirkan proses pengembangan energi alternatif nonfosil yang jauh lebih murah dan bermanfaat bagi rakyat. Energi alternatif terbarukan hanya berperan kurang lima persen dari total pasokan energi nasional. Ini berarti potensi yang ada baru sedikit dimanfaatkan.

Salah satu kendala adalah di bidang pendanaan. Berdasarkan Masterplan Per cepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, dibutuhkan Rp 134,6 triliun dana investasi di sektor energi alternatif untuk 15 tahun ke depan. Dana itu akan digunakan untuk mengembangkan berbagai macam energi alternatif, salah satunya panas bumi, di mana Indonesia merupakan negara dengan potensi terbesar di dunia sebanyak 29.038 megawatt.

Selain panas bumi, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, sekitar 80 ribu km, maka pembangkit listrik tenaga angin bisa menjadi pilihan. Walau jenis energi ini menyimpan berbagai kendala, misalnya, kecepatan angin yang terkadang tidak menentu di berbagai daerah, namun di banyak negara penggunaan angin lepas pantai bisa menjadi solusi jitu.

Dewasa ini, hanya empat persen yang bisa diproduksi atau sekitar 1.189 megawatt. Dalam roadmap yang tersusun di Kebijakan Energi Nasional, pemerintah menargetkan kenaikan penggunaan panas bumi menjadi setidaknya lima persen pada 2025 atau setara dengan kapasitas PLTP sebesar 9.500 mw.

Pemerintah sudah menyatakan keseriusannya dalam mengembangkan panas bumi. Sayangnya, pengembangan energi alternatif itu masih terkendala oleh beberapa masalah. Salah satunya, masih disediakannya BBM yang disubsidi secara luas.

Selain itu, persoalan seperti kepastian regulasi, tumpang tindih lahan, dan hambatan budaya juga masih jadi kendala. Untuk itu, langkah awal pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dan pengembangan alternatifnya patut untuk disukseskan.

Dengan segala potensi energi yang ada, tugas utama pemerintah adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan energi alternatif, memperbaiki peraturan-peraturan pendukung serta mulai mempercepat pembangunan infrastruktur energi. Apabila ketiga hal tersebut bisa dilakukan maka Indonesia bisa menjadi contoh bagi negaranegara lain. ●