Setahun Pemerintahan Jokowi Siswono Yudo Husodo  ;  Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Universitas Pancasila

                                                       KOMPAS, 12 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tanggal 20 Oktober 2015, genap setahun Joko Widodo menjabat presiden. Didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintahan yang dipimpinnya telah menjalani beragam ujian. Dari segi politik, tantangan terbesarnya adalah mengelola pemerintahan dengan dukungan minoritas di DPR, pengalaman pertama bagi Indonesia, negara presidensial multipartai. Pemerintah, tecermin dari komposisi kabinet, didukung empat parpol (PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura) pemilik  207 kursi (39,97 persen) di DPR. Ketegangan politik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) diawali aksi KMP menyapu posisi pimpinan DPR dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Ketegangan itu mereda setelah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar memiliki kepengurusan kembar. Belakangan PAN menyatakan ingin mendukung pemerintahan. Mengatasi tantangan berat di awal Politik amatlah dinamis. Dalam menyusun kabinet pertamanya, terlihat Presiden Jokowi mengalami tekanan akibat keharusan mengakomodasi figur parpol yang menomorduakan kompetensi. Masyarakat menilai, beberapa pembantunya bukan the right man on the right place yang belum pernah terdengar karya dan gagasan besarnya. Sampai medio 2015, penyerapan anggaran APBN 2015 sangat rendah, masih di bawah 30 persen, karena struktur kabinet berbeda dengan nomenklatur anggaran yang disusun oleh pemerintah dan DPR sebelumnya, terutama pada 13 kementerian yang mengalami perubahan. Hal itu juga disebabkan oleh banyak pemerintah daerah yang kinerjanya rendah sehingga anggaran senilai Rp 273 triliun di seluruh Indonesia mengendap di rekening pemerintah daerah. Ini pelajaran penting bagi negara agar pada waktu yang akan datang, tahun pertama pemerintahan baru sebaiknya menggunakan struktur pemerintahan yang sama dengan sebelumnya, supaya APBN yang disusun oleh pemerintah dan DPR sebelumnya dapat langsung dijalankan. Perubahan struktur pemerintahan  jika diinginkan dilakukan setelahnya, bersamaan dengan penyusunan APBN tahun kedua. Menyusun organisasi  suatu kementerian baru lengkap dengan direktur jenderal, direktur, kepala subdirektorat, kepala biro, dan kepala bagian memakan waktu yang lama. Bahkan, sampai sekarang, setelah satu tahun, ada beberapa dirjen yang belum dilantik. Di bidang hukum, muncul kegaduhan karena gesekan antarlembaga penegak hukum, khususnya antara KPK dan Polri yang terlibat ketidaksepahaman atas sejumlah kasus. Ada tuduhan Polri melakukan kriminalisasi, sementara komisioner KPK dianggap memolitisasi. Tantangan paling serius, pelemahan ekonomi. Situasi ekonomi global telah membuat kondisi perekonomian nasional beberapa bulan terakhir memprihatinkan. Berkurangnya penerimaan devisa dari ekspor komoditas primer (minyak, gas, batubara, emas, tembaga, sawit, dan karet) membuat neraca perdagangan defisit, nilai rupiah tertekan, pertumbuhan ekonomi menurun, dan cadangan devisa menyusut karena digunakan Bank Indonesia menjaga nilai rupiah. Kebutuhan dollar yang besar juga buah dari kebijakan di masa lampau karena investasi asing yang terlalu besar proporsinya di segala sektor, manufaktur kita yang besar komponen impornya, hingga gaya hidup kelas menengah atas yang suka memakai produk impor mulai dari barang elektronik, mobil built-up,tas sepatu dan lain-lain, serta kebutuhan bahan pangan impor yang terus meningkat (gandum dan buah-buahan).  Besarnya porsi investasi asing dalam perekonomian Indonesia, tampak di pertambangan, otomotif, perbankan, dan perkebunan, mengakibatkan devisa hasil ekspor tidak mengendap di Indonesia , tetapi di negara induk perusahaan-perusahaan itu. Dividen yang diambil keluar setiap tahun telah jauh lebih besar dari investasi yang ditanam di sini. Dari berbagai penelitian diketahui banyak WNI/perusahaan Indonesia yang menyimpan dana hasil ekspornya dalam mata uang asing di luar negeri (terutama Hongkong dan Singapura). Dalam suasana tekanan yang berat terhadap rupiah, kalau mereka memindahkan dananya ke dalam negeri akan bermakna besar. Instrumennya tersedia antara lain berupa deposito mata uang asing atau rupiah. Pemerintah sudah memberi insentif fiskal bagi perusahaan yang mau menyimpan uang di dalam negeri. Bahkan, kalau dari hasil ekspor, Pajak Penghasilan (PPh) depositonya ditetapkan nol persen. Sangat membahagiakan bagi setiap warga negara  apabila bisa ikut meringankan beban negara atau ikut membangun negara, tempatnya mencari nafkah. Terobosan dalam mekanisme perdagangan internasional seperti penggunaan yuan untuk transaksi dengan Tiongkok, mitra dagang terbesar, dapat menekan kebutuhan dollar AS. Kita perlu optimistis dapat melewati kondisi berat ini karena sebenarnya kondisi nilai tukar rupiah jauh lebih baik dibandingkan dengan mata uang Brasil, Meksiko, Afrika Selatan, Turki, bahkan Malaysia. Pertumbuhan ekonomi kita, walaupun menurun, tetap nomor lima tertinggi di dunia setelah Tiongkok, Filipina, Kenya, dan India. Penerimaan pajak tahun 2015 dari target Rp 1.294 triliun, hingga akhir September realisasinya baru 52,31 persen. Sampai akhir tahun, maksimal tercapai 80 persen, artinya realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 240 triliun kurang dari target. Untuk pengamanan perekonomian nasional, cadangan devisa RI harus meningkat drastis melalui peningkatan ekspor produk pertanian (perkebunan, hortikultura, pangan, peternakan); pertambangan (minyak, gas, tembaga, emas, batubara); dan manufaktur. Sangat berbahaya mengandalkan masuknya devisa melalui pasar modal/pasar uang (hot money) karena mudah ditarik keluar. Dengan statusnya yang independen, BI perlu cerdas menyiasati masalah besar ini. Di bidang ekonomi, medan yang dihadapi pemerintah memang berat. Restrukturisasi ekonomi berhadapan dengan ketidaksiapan birokrasi dan eksistensi mafia dan kartel di banyak sektor bisnis. Pelambatan ekonomi juga mulai diikuti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari Januari sampai September 2015, ada 724.000 orang yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua. Menurut Apindo, sebagian besar adalah korban PHK. Ke depan, jalannya pembangunan  semakin banyak bergantung pada kinerja pemerintahan daerah dalam menyerap anggaran. Dalam RAPBN 2016, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun dengan rincian belanja kementerian dan lembaga Rp 780,4 triliun dan belanja non-kementerian dan lembaga Rp 558,7 triliun. Adapun transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 782, 2 triliun. Jika ditambah dengan APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), jumlahnya menjadi lebih dari Rp. 1.000 triliun. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, transfer daerah melebihi anggaran untuk kementerian. Presiden Jokowi juga menyiapkan dana infrastruktur yang mencapai Rp 313,5 triliun; 8 persen dari RAPBN 2016 senilai Rp 2.121,3 triliun. Arah sudah tepat Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi, kita melihat pemerintah telah berjalan ke arah yang tepat, membangun fondasi yang kokoh untuk ke depan; antara lain berupa meningkatnya APBN, menurunnya subsidi dan meningkat sangat tinggi pembangunan infrastruktur, alokasi anggaran ke daerah yang lebih tinggi daripada di pusat, penguatan industri alutsista, insentif pajak untuk mengendapkan dana-dana valuta asing di dalam negeri, insentif untuk ekspor, dan lain-lain.  Suatu kebijakan yang berani di tengah impitan dinamika politik, ekonomi yang begitu tinggi, dan atmosfer politik Indonesia yang gegap gempita. Hasilnya tentu  baru akan terasa dalam 2-3 tahun ke depan. Beratnya tekanan ekonomi masih akan berlanjut sampai 2016. Alam juga sedang menguji. Kemarau panjang yang menyengat berdampak pada kegagalan panen dan kebakaran hutan. Kemarau panjang di sisi lain adalah mekanisme alam mematikan hama-hama penyakit tanaman. Kita juga melihat di dalam negeri, banyak sinisme ditujukan kepada pemerintah, seperti  istilah presiden prematur, berita hoax di media sosial seperti Presiden Jokowi akan menjual BUMN ke Tiongkok atau diberitakan akan minta maaf kepada PKI. Saya memahami, di era demokrasi, tidak semua orang setuju dan mendukung pemerintah, tetapi dalam suasana tekanan berat pada perekonomian nasional saat ini, dan dunia dalam ancaman resesi dan ketidakpastian, sebaiknya kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Kita semua menyaksikan presiden dan pemerintah telah bekerja keras. Seruan kerja, kerja, kerja bukanlah retorika kosong. Dengan payung hukum yang dibuat, keterlambatan pencairan dana APBN dan APBD, yang terjadi karena ketakutan aparat birokrasi didakwa melakukan penyimpangan, bisa dihilangkan. Berbagai situasi ekonomi yang ada ini bukanlah kondisi permanen. Saya harap harga komoditas ekspor unggulan Indonesia akan meningkat, dan langkah-langkah Presiden dapat mempercepat pencairan APBN dan APBD, sesuatu yang sangat strategis karena APBN dan APBD menyumbang sekitar 15 persen dari PDB. Langkah  mendorong industri padat karya baru untuk memperluas lapangan kerja dilaporkan BKPM  pada semester I-2015 ada sebanyak 970 pabrik makanan dan minuman, 378 pabrik tekstil, 100 pabrik sepatu, dan 156 pabrik furnitur, serta penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi 9 persen adalah kebijakan strategis yang tepat, baik untuk jangka pendek maupun panjang. Tiga paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan memberikan harapan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen dapat dicapai. Butuh kesabaran rakyat Rakyat perlu sabar karena yang sedang dilakukan akan menciptakan masyarakat sejahtera yang mandiri dan berkelanjutan; bukan masyarakat yang nyaman dengan aneka subsidi yang pada akhirnya tidak terpikul oleh negara seperti di Uni Soviet dan negara-negara komunis dulu. Kita sedang menuju masyarakat produktif di semua lini. Proyek hilirisasi harus dijalankan dengan rangsangan insentif pajak agar muncul produk-produk olahan pertanian serta pertambangan; pemerintah tak perlu keluar uang, cukup dengan kebijakan perpajakan. Misalnya, kalau PPh minyak mentah (crude oil) sekitar 25 persen, produk turunan akhir bisa dikenai PPh 10 persen, begitu juga dengan kopi, teh, dan lain-lain. Sudah tepat langkah membentuk CPO Fund dengan tujuan mendorong hilirisasi CPO. Amat penting menyusun strategi untuk membuat setiap peluang ekonomi dan pasar yang berkembang digunakan untuk memperkuat pelaku ekonomi nasional. Tentulah amat bermanfaat kehadiran penanaman modal asing di Indonesia sekarang dan ke depan; untuk perluasan lapangan kerja/kesempatan berusaha dan alih teknologi. Namun, tujuannya haruslah membangun kemampuan nasional dan jangan membangun ketergantungan. Semua negara di muka bumi ini paling tidak memiliki tiga instrumen penting untuk membawa kemajuan, yaitu instrumen fiskal (unsur pentingnya APBN, pajak, bea masuk), instrumen moneter (unsur pentingnya jumlah uang beredar, suku bunga bank), dan instrumen administrasi (unsur pentingnya adalah perizinan). Ketiga instrumen tersebut perlu digunakan oleh pemerintah secara cerdas untuk membawa kemajuan di segala bidang. Popularitas Presiden Jokowi yang menurun diharapkan tidak menurunkan semangat Presiden untuk melanjutkan upaya menata fondasi ekonomi Indonesia menuju kejayaan Indonesia tercinta. ●