Harapan untuk Presiden Mendatang Tommy Maulana  ;   Pemerhati Sosial dari Lembaga Kelompok Diskusi Pemuda dan Masyarakat Jakarta

OKEZONENEWS,  18 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

Hinggar bingar Pemilihan Umum (pemilu) sudah mulai terasa getarannya, berbagai atribut partai politik (parpol) mulai bertebaran di penjuru nusantara. Kesiapan parpol mengusung kandidat penerus kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyemarakan pesta demokrasi yang digelar pada 2014 ini. Upaya meraih kemenangan pun terus digalakan. Namun, di balik itu semua ada sebuah pekerjaan penting yang tetap harus diselesaikan oleh pemerintahan SBY dan ini merupakan sebuah PR besar yang harus digaris bawahi serta diselesaikan. Tak mengherankan ketika menggelar rapat terbatas membahas mengenai rancangan awal dan pagu indikatif tahun 2015 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/3/2014), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pembahasan dan penyusunan RKP dan APBN tahun 2015 masih merupakan tugas dan kewajiban pemerintahannya.      Meskipun RKP dan APBN tahun 2015 akan dilaksanakan pemerintahan baru, tetapi menurut alumni Akabri 1973, tetap menjadi tugas dan kewajiban pemerintahannya untuk melakukan penyusunan. Hal itu sesuai dengan amanah dan ketentuan undang-undang berlaku. Namun, sangat dimungkinkan pula setelah pemerintahan baru terbentuk akan ada revisi atau peninjauan kembali RKP dan APBN 2015. Hal ini, kata SBY, tidak lain bertujuan agar pemerintahan baru bisa mengerti dan memikirkan apakah itu dijalankan dulu baru kemudian nanti direvisi dan dilakukan perubahan. Atau justru segera dilakukan perubahan.     Menyikapi permasalahan ini penulis menilai merupakan sebuah langkah bijak. Meski diakhir jabatannya dirinya tetap memfokuskan diri agar pemerintahan berjalan dengan baik. Di sisi lain dirinya mengiginkan agar masalah ekonomi nasional tetap terjaga dan terkait masalah kepentingan rakyat tetap menjadi fokus utama.     Selama kepemerintahan Yudhoyono, penulis mengakui, meski saat ini dijumpai masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan dan belum bisa memuaskan seluruh lapisan sosial,  namun kita juga mesti jujur bahwa banyak pula keberhasilan yang telah dicapai pemerintahan saat ini, baik di tingkat nasional, regional maupun global.     Sebagai anggota G-20 negara dengan simbol Pancasila, berpotensial menjadi 10 besar dunia pada 2025 mendatang. Terlampir dalam laporan McKinsey Global Institute (MGI) yang tertuang dalam “The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential” mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia di tahun 2030, mengalahkan Jerman dan Inggris.     Chairman MGI Indonesia Raoul Oberman menempatkan perekonomian Indonesia diurutan ke 16 untuk kategori ekonomi terbesar di dunia. Dengan mengkategorikan kelas konsumen sebagai penduduk dengan pendapatan per kapita lebih besar atau sama dengan USD3.600  pertahun.  Sejarah mencatat,  sejak negara ini berdiri dan sejak lahirnya ASEAN, baru kali ini kabinet Indonesia dan Sekretaris Jenderal ASEAN bekerja sama yang bertujuan memastikan keberhasilan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN 2011.     Penekanan terkait yang dilakukan SBY selama ini terkesan menginginkan agar adanya perbaikan di bidang stabilitas ekonomi. Tujuannya sangat jelas, agar dana  investasi terbuka lebar dan terus mengalir deras ke Indonesia. Penulis tak memungkiri kunci melesatnya nama Indonesia, salah satunya karena ada skema pembangunan MP3EI yang membuat para investor memiliki keyakinan dan jaminan investasi di Indonesia. Tak mengherankan jika berbagai perbaikan terus ditingkatkan, tujuannya untuk menyingkirkan berbagai hambatan yang selama ini mengganjal masuknya investasi agar investor betah menanamkan modalnya di Indonesia.     Meski di tiap daerah yang dijadikan sasaran MP3EI memiliki perbedaan karakteristik, namun tetap memfokuskan dan menekankan agar tiap daerah mampu mencapai peningkatan. Langkah tersebut terbukti membawa pengaruh pada peningkatkan nilai tambah produk daerah dan nasional dengan arti sesungguhnya  mengurangi ekspor bahan baku tetapi memperbesar ekspor bahan jadi, mendorong inovasi, mengintegrasikan pendekatan sektoral dan regional serta memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai dengan dukungan yang dibutuhkan.     Bukan itu saja, daerah pun didorong agar mampu melaksanakan akselerasi pembangunan di dalam koridor ekonomi, serta membagi daerah-daerah sebagai Kawasan Perhatian Investasi (KPI). Kawasan Perhatian Investasi ini merupakan kumpulan beberapa sentra produksi atau kegiatan investasi yang terhimpun di area yang berdekatan. Melalui KPI diharapkan nantinya kebijakan peningkatan dan perluasan ekonomi dapat dijalankan dengan membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha dan Masyarakat.     Tak mengherankan jika program ini pada akhirnya di anggap sebagai desain terbesar dalam pembangunan jangka menengah-panjang di negeri ini, yang disebut dengan julukan Visi 2025.  Dalam  desain ini, diharapankan Indonesia pada 2025, menjadi negara maju dan ekonominya masuk 12 besar dunia. Ketika itu, produk domestik bruto (PDB) kita mencapai USD3,8-4,5 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar USD 13.000-16.100. Saat ini, PDB Indonesia mencapai Rp8.241,9 triliun (hampir USD850 miliar) atau PDB per kapita USD3.562.     Pengaturan dalam program yang terus terbagi dalam enam zona ekonomi pembangunan atau koridor, diantaranya Koridor Ekonomi Sumatera,  Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.      Selain itu, terdapat delapan program unggulan, yang terdiri atas dua puluh dua kegiatan ekonomi utama dengan menggunakan tiga elemen utama yaitu, Pertama, mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi Indonesia. Kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected). Ketiga,  memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.     Upaya lainnya agar tercipta pemerataan kesejahteraan dengan memperluas lapangan pekerjaan dengan target sampai dengan tahun 2014 diharapkan tercipta 9,4 juta lapangan kerja, yang meliputi sektor industri sebesar 4.731.770, dan kegiatan pendukung untuk sektor infrastruktur sebesar 4.975.400 Kesempatan kerja dibuka dengan 32 kegiatan utama di 6 (enam) koridor yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-NTB, dan Maluku-Papua.     Sebagian besar lapangan kerja tersebut, terbuka hanya untuk tenaga kerja non pertanian. Sedangkan tenaga kerja untuk sektor pertanian hanya ada 2 koridor yakni Sulawesi dan Maluku-Papua. Sementara untuk kegiatan utama lainnya pada sektor industri, tambang, tehnologi, dan lain sebagainya.  Dari apa yang telah dilakukan Ketua Umum Partai demokrat ini, penulis menyimpulan Presiden SBY sangat berharap kepada pemerintahan selanjutnya ada  kesinambungan antaragenda pembangunan pemerintahannya dengan pemerintahan baru mendatang. Tujuannyan agar program-program pemerintahan selama ini dapat diadobsi dan dilanjutkan pemerintah selanjutnya dan menjadi lebih baik. ●