Fikih
Kepemimpinan
Hasibullah Satrawi ;
Alumnus Al Azhar, Kairo, Mesir;
Direktur Aliansi Indonesia Damai (AIDA) Jakarta
|
JAWA
POS, 13 Maret 2014
|
SECARA
prinsip, setiap orang memiliki bakat dan anugerah kepemimpinan. Setidaknya di
level kepemimpinan paling dasar, yaitu dalam konteks kehidupan pribadi dan
keluarga. Namun, tidak semua orang mampu mengasah bakat dan menjalankan
anugerah secara bertanggung jawab, termasuk di level kepemimpinan paling
dasar seperti di atas.
Sekurang-kurangnya,
itulah yang bisa kita tangkap dari pemimpin agung seperti Nabi Muhammad SAW.
Dalam salah satu hadisnya, beliau menegaskan bahwa setiap manusia adalah
pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinan yang dijalankan (kullukum
ra'in, wa kullukum mas`ulun 'an ra'iyyatihi).
Klaim Kepemimpinan
Pada
masa kampanye, ruang publik penuh riuh dengan klaim kepemimpinan para calon
pemimpin bangsa untuk empat tahun ke depan. Mulai spanduk yang dipasang di
''sepanjang jalan'', stiker yang disampaikan langsung ke rumah-rumah warga
(melalui kerja tim sukses), hingga iklan di sejumlah media yang acap merampas
hak publik untuk mendapat tayangan yang lebih bermutu.
Sangat disayangkan,
pelbagai macam media kampanye hanya penuh sesak dengan bagian pertama hadis
Nabi tersebut. Yaitu, mereka adalah para pemimpin yang pantas dipilih untuk
menjadi pemimpin bangsa ke depan. Bagian kedua hadis itu nyaris tidak ter-cover dalam media-media kampanye yang
ada. Yaitu, mereka siap menjalankan kepemimpinan secara bertanggung jawab.
Tentu
semua calon pemimpin akan mengatakan siap bila ditanya apakah akan
menjalankan kepemimpinan secara bertanggung jawab seandainya terpilih nanti.
Namun, hal itu tidak berarti bahwa bagian kedua hadis tersebut tidak bisa
ditakar dan diukur dari kehidupan para calon pemimpin. Setidak-tidaknya bisa
diukur melalui ruang lingkup mereka sehari-hari, termasuk di level pribadi,
keluarga, pekerjaan, dan seterusnya.
Piramida Terbalik
Dalam
beberapa waktu mutakhir, fenomena kepemimpinan yang berkembang secara
nasional acap mengikuti pola piramida terbalik, khususnya bila dilihat dari
level kepemimpinan. Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai
level kepemimpinan yang lebih tinggi, lebih tinggi lagi, dan begitu
seterusnya hingga yang paling tinggi. Tapi, tidak sedikit di antara mereka
yang justru mengabaikan, melalaikan, dan siap meninggalkan tanggung jawab
kepemimpinan yang sedang diembannya.
Dengan mengejar
level kepemimpinan yang lebih tinggi, mereka seakan-akan terus meningkat
secara derajat, martabat, status, dan seterusnya. Padahal, mengejar
kepemimpinan lebih tinggi dengan mengabaikan kepemimpinan di bawahnya atau
yang sedang diembannya bisa membuat yang bersangkutan meniti puncak piramida
terbalik. Jangankan menjadi lebih tinggi secara hakiki, semua itu justru bisa
membuat yang bersangkutan berada dalam posisi yang paling rendah.
Fenomena
kepemimpin seperti itulah yang sekarang jamak ditemukan di mana-mana.
Orang-orang yang awalnya tidak dikenal mempunyai tanggung jawab kepemimpinan
secara mumpuni tiba-tiba terpilih menjadi pemimpin, mungkin hanya karena
kemampuan uang, popularitas, dan ''berdandan'' di media. Hingga tidak sedikit
di antara mereka yang berbondong-bondong menuju Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sebelum akhirnya mendekam di penjara. Bahkan, sebagian skandal mereka
bernuansa seksual.
Fikih Kepemimpinan
Di
sinilah fikih kepemimpinan menjadi sangat penting, khususnya pada momen
pemilu seperti sekarang. Setidaknya ada empat hal utama yang ditekankan dalam
fikih kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan bukan sekadar bakat maupun anugerah
yang sejatinya dimiliki semua orang, melainkan juga amanah yang harus
dipertanggungjawabkan. Keduanya harus dijalankan secara seimbang.
Dalam
kitabnya yang berjudul As-Siyasah
as-Syar'iyah (Politik Menurut Syariat), Ibnu Taymiyyah menegaskan adanya
hubungan timbal balik antara amanah (bagi pemimpin) dan ketaatan (bagi yang
dimimpin). Kepemimpinan yang amanah sejatinya mendapat ketaatan dari
masyarakat. Sebaliknya, kepemimpinan yang dijalankan tidak secara amanah
sejatinya tidak perlu ditaati masyarakat.
Kedua,
kepemimpinan sejatinya merupakan pengabdian kepada mereka yang dimimpin.
Dalam hadisnya yang lain, Nabi Muhammad SAW menegaskan, pemimpin suatu bangsa
sejatinya adalah pelayan mereka (sayyidul
qawmi khadimuhum). Sebagai pelayan bangsa, para pemimpin sejatinya
memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Bukan justru memanfaatkan kekuasaan
dan akses yang ada untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.
Ketiga,
seorang pemimpin harus memberikan keteladanan bagi orang-orang terdekatnya
secara khusus dan bagi masyarakat luas secara umum. Karena itu, para pemimpin
dalam sejarah Islam awal terdiri atas orang-orang yang berintegritas tinggi,
khususnya dari segi keagamaan dan moralitas. Hal itu tidak lain karena mereka
adalah teladan yang akan dijadikan panutan oleh masyarakat.
Akhirnya,
kesuksesan pemimpin besar seperti Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari
adanya keteladanan yang kuat dari beliau (sesuai kandungan ayat 21 surah
Al-Ahzab) hingga sikap-sikap baik beliau menjadi teladan bagi masyarakat
muslim awal untuk menjadi generasi yang terbaik (khairu ummah).
Keempat,
kepemimpinan sejatinya mampu menggerakkan masyarakat luas menuju cita-cita
luhur bersama. Di sinilah kepemimpinan membutuhkan kerja sama baik (at-ta'awun 'ala al-birri) dengan
pihak-pihak lain.
Sehebat
apa pun seorang pemimpin tidak akan mampu menciptakan perubahan berarti tanpa
dukungan pihak-pihak terkait. Sementara itu, dukungan dari pihak lain
membutuhkan kerja sama yang baik. Hal itu berarti kerja sama yang baik dengan
pihak lain merupakan salah satu power utama kepemimpinan untuk menggerakkan
masyarakat luas menuju cita-cita luhur bersama.
Semoga Pemilu 2014 ini mampu melahirkan
pemimpin-pemimpin baru yang membawa semangat fikih kepemimpinan seperti di
atas. Amin. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar