Menjaga Daya Beli

Menjaga Daya Beli

Oleh :  ANTON HENDRANATA

KOMPAS, 12 November 2019

Kabinet Indonesia Maju sudah terbentuk, lumrah kalau ada pro-kontra terkait susunan dan komposisi kabinet ini.

Rasanya tidak ada waktu lagi untuk memperdebatkan hal itu. Banyak hal yang lebih krusial dan penting untuk dipikirkan, dieksekusi, dan dimitigasi untuk menggapai Indonesia yang lebih maju dan bermartabat. Indonesia harus kreatif menghadapi ekonomi dunia yang semakin tidak bersahabat, sulit diantisipasi, dan sukar diprediksi ke depannya.

Dalam teori siklus bisnis, perekonomian global sekarang berada dalam fase perlambatan. Dunia dihadapkan pada ketidakpastian yang makin meningkat. Perlambatan ekonomi sudah menjalar ke mana-mana. Bahkan, sejak 2018, sejumlah negara sudah tumbang dan terjebak dalam resesi, seperti: Venezuela, Turki, Argentina, dan Italia. Tinggal menunggu waktu saja, negara-negara lain menyusul dan jatuh ke jurang yang sama yaitu resesi ekonomi.

Dampak negatif perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China semakin nyata. Bukan hanya dirasakan oleh kedua negara yang bertarung, tetapi sudah meluas ke berbagai negara di dunia. Aktivitas perdagangan global turun signifikan, akibatnya harga komoditas dunia anjlok dan rendah. Jika perang dagang ini tidak segera diakhiri, rasanya kita hanya bermimpi perekonomian dunia akan membaik dan bisa melepaskan diri dari resesi ekonomi.

Kebijakan moneter longgar (suku bunga turun) dan fiskal yang ekspansif yang ditempuh banyak negara untuk melawan siklus (counter cyclical) perlambatan ekonomi tak akan ada gunanya dan sia-sia belaka. Kebijakan ini akan mubazir, seperti halnya menabur garam di air laut atau ibarat salju di musim panas atau hujan di waktu panen.

Tak heran, sekelompok ekonom terkemuka seperti Joseph Stiglitz, Michael Spence, dan pemenang hadiah Nobel ekonomi lain menyuarakan hal yang sama. Kedua negara ekonomi terbesar di dunia, AS dan China, harus segera menghentikan perang dagangnya dan membuat solusi yang saling menguntungkan kedua pihak. Pemenang dan pecundang pasti tak akan ada yang diuntungkan, semua akan sama-sama menderita dengan eskalasi kerugian lebih dahsyat.

Indonesia sendiri sudah mulai merasakan dampak negatif dari lemahnya perekonomian dunia (“Antibodi Resesi Global”, Kompas, 15/10/2019). Aktivitas perekonomian nasional makin terasa lambat, terefleksi dari melambatnya pendapatan negara sampai 31 Agustus 2019.

Kian tertekan

Kita harus waspada dan hati-hati, ada indikasi daya beli masyarakat semakin tertekan, sehingga berpotensi melemahkan permintaan domestik, yang kemudian mengganggu pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) cenderung melambat sejak berakhirnya era bonanza komoditas primer 2011.

Tercatat pertumbuhan disposable income sekitar 15,1 persen di 2011, namun pertumbuhan ini kemudian tergerus hampir separuhnya ke 8,4 persen pada 2018. Nampaknya, penurunan pendapatan dari ekspor komoditas primer belum dapat digantikan sektor lain. Dan ini dampak negatifnya sangat terasa di Sumatera, Kalimantan dan Papua yang sangat mengandalkan komoditas primer.

Peran konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Indonesia sangat besar dan vital, sekitar 55 persen Produk Domestik Bruto. Jadi, ketika pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat, hampir bisa dipastikan perekonomian secara keseluruhan akan sangat terganggu.

Harus diakui pemerintah berhasil menjaga inflasi bulanan di kisaran 2,5-4,4 persen dalam empat tahun terakhir sejak 2016, agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabil. Namun, kita tak bisa mengabaikan indikasi kian lemahnya permintaan domestik karena tertekannya pendapatan nominal masyarakat.

Kalau pemerintah tak bisa menjaga kestabilan harga selama ini, mungkin saja pelemahan permintaan domestik lebih dalam dari sekarang. Pada tahun ini, indikator pelemahan daya beli masyarakat semakin terlihat. Gejala pertama, sejak pertengahan tahun ini, pertumbuhan indeks penjual eceran semakin turun. Pada Maret 2019, pertumbuhan indeks penjual eceran tercatat 10,1 persen, sedangkan data terakhir hanya tumbuh 2,1 persen pada September 2019.

Kedua, pertumbuhan indeks kepercayaan konsumen semakin menurun sejak awal 2019. Selama periode Januari-September 2019, rata-rata pertumbuhan indeks kepercayaan konsumen hanya 1,2 persen, turun signifikan dibandingkan 2018 yang sekitar 10,9 persen. Ketiga, pertumbuhan impor barang konsumsi turun drastis, rata-rata Januari-Agustus 2019 sekitar 10,5 persen, jauh di bawah 2018 yang 27,3 persen.

Dalam lima tahun terakhir, ketika tren pertumbuhan disposable income semakin tergerus, Indonesia masih beruntung dan bisa bertahan dengan pertumbuhan sedikit di atas 5 persen (kecuali tahun 2015 sebesar 4,88 persen). Hal ini karena ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih bertahan di kisaran 4,9-5,1 persen.

Pertanyaannya, sampai kapan kita bisa mempertahankan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada level tersebut, dengan pendapatan masyarakat yang makin tergerus dan kemampuan menabung yang juga semakin terbatas?

Kalau hal ini tidak bisa diatasi segera dan transformasi struktural ekonomi tidak berjalan efektif dan cepat, maka bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya berada di bawah 5 persen dan ini tentunya tidak akan cukup menyerap pertambahan tenaga kerja baru setiap tahunnya.

Upaya mitigasi

Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang melonggarkan suku bunga dan relaksasi makroprudensialnya berpotensi tak akan efektif, kalau permasalahan utamanya adalah daya beli masyarakat. Dunia usaha akan ekspansif/investasi jika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Jika permintaan domestik lemah, pengusaha akan defensif dan berusaha bertahan saja. Perbankan juga akan bertindak serupa dalam penyaluran kreditnya, akan sangat selektif untuk menghindari melonjaknya kredit macet.

Suku bunga acuan turun dan likuiditas perekonomian dilonggarkan oleh BI, belum menjamin pertumbuhan kredit akan terakselerasi. Oleh karena itu, dalam jangka pendek ini, sebaiknya kita fokus untuk memitigasi agar daya beli masyarakat agar dapat bertahan dan permintaan domestik tetap bergairah.

Penyerapan pasar domestik terhadap produk-produk buatan lokal dengan sendirinya akan menolong roda industri manufaktur dalam negeri, yang pada gilirannya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana industri manufaktur Indonesia bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri, di saat penetrasi barang impor China yang makin masif karena perang dagang AS-China.

Di saat industri manufaktur domestik masih berbenah, pemerintah masih punya ruang gerak fiskal untuk menjaga pendapatan dan daya beli masyarakat, terutama untuk masyarakat level bawah. Di APBN sudah sangat jelas keberpihakan pemerintah buat masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan sangat miskin. Ada bantuan pangan/kartu sembako, program keluarga harapan, akses permodalan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lain-lain.

Ide ini sangat bagus, dengan eksekusi yang efektif dan penyaluran yang tepat sasaran akan menjadi bantalan yang ampuh dalam menopang daya beli masyarakat level bawah.

(Anton Hendranata ; Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia)