Kebebasan Masyarakat Pancasila

Kebebasan Masyarakat Pancasila

Sayidiman Suryohadiprojo, MANTAN GUBERNUR LEMHANAS

Sumber : KOMPAS, 4 Februari 2012

Kebebasan adalah kondisi hidup yang amat diperlukan oleh setiap manusia yang mau hidup bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersedia untuk berjuang merebut kemerdekaan dengan taruhan nyawanya.

Manusia memerlukan kebebasan untuk dapat mengusahakan hal-hal yang terbaik. Memerlukan kebebasan bergerak, kebebasan berpikir dan berperasaan, kebebasan menyatakan pendapat. Dengan kebebasan manusia bisa kreatif memberikan wujud dan bentuk bagi pikiran dan perasaannya. Itu menghasilkan ilmu pengetahuan, kesenian yang beraneka, sekaligus kepercayaan religius yang menghubungkan dirinya dengan Yang Menguasai Kehidupan dan Alam Semesta.

Manusia dalam masyarakat Pancasila juga memerlukan kemajuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Karena itu, kebebasan merupakan bagian mendasar dalam kehidupan masyarakat Pancasila. Akan tetapi, kebebasan manusia tidak mungkin mutlak karena hakikat eksistensi manusia adalah kehidupan bersama dengan manusia lain. Ini dimulai dengan membangun hidup dalam keluarga dan nantinya dalam masyarakat serta kesatuan sosial lainnya.

Berbeda, tetapi satu

Dalam keluarga berlaku kenyataan anggota keluarga selalu ada dalam perbedaan karena tak ada dua manusia yang sama, termasuk yang dilahirkan kembar. Namun, di pihak lain anggota keluarga yang beda satu sama lain ada dalam kesatuan keluarga. Demikianlah kehidupan manusia selalu berada dalam keadaan perbedaan dalam kesatuan, kesatuan dalam perbedaan.

Ini berbeda dengan paham individualisme yang menganggap individu manusia sebagai nilai tertinggi. Dalam paham itu kebebasan dipandang bersifat mutlak, tak dapat diganggu gugat.

Kebebasan dalam kerangka Pancasila tidak mungkin bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan umum, kepentingan orang banyak yang hidup bersama. Merusak kehidupan bersama berarti merusak kebahagiaan manusia itu sendiri.

Namun, perkembangan masyarakat Indonesia sekarang amat mirip masyarakat yang dasarnya individualisme. Dalam masyarakat demikian kebebasan berlaku tanpa batas. Manusia bisa berbuat semaunya tanpa peduli apakah itu mengganggu ketenteraman dan kepentingan bersama.

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat individualis berkembang sistem neoliberalisme. Sistem ekonomi ini membenarkan yang kuat terus unggul tanpa peduli yang lemah semakin sengsara. Tidak menghiraukan kesenjangan lebar antara kelompok kaya dan miskin. Sama sekali tidak ada niat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta kemanusiaan yang adil dan beradab.

Paham itu juga menghasilkan sikap yang selalu mau menang sendiri. Hal itu dalam masyarakat kita sekarang juga terlihat pada sikap mau menang sendiri kalangan agama tertentu yang menekan kalangan agama lain dan bahkan kalangan agama sendiri yang berbeda pandangan.

Kebebasan penting sekali untuk menyebarkan informasi kepada khalayak ramai. Hal ini memungkinkan masyarakat mengusahakan kesejahteraannya, menambah ilmu pengetahuan, dan mewujudkan kemajuan. Oleh karena itu, penting sekali ada kebebasan berpendapat dalam kehidupan bangsa. Dalam kebebasan menyatakan pendapat penting sekali fungsi kebebasan akademis dan kebebasan pers.

Namun, kebebasan pers menghadapi hal-hal yang cukup rumit. Di satu pihak pers atau media massa tulisan dan elektronik mempunyai kebebasan luas untuk menyebarkan aneka ragam pendapat dan informasi. Akan tetapi, dalam kenyataan, hal itu mudah sekali menimbulkan pemberitaan yang bertentangan dengan kepentingan pihak lain.

Selain itu, kebebasan pers menghadapi masalah apabila ada orang atau golongan dengan kekayaan besar memiliki dan menguasai media di negara itu. Orang dan golongan itu akan mendominasi perkembangan pendapat masyarakat.

Tegakkan kode etik

Lebih berbahaya lagi kalau warga negara asing yang menguasai media. Sebab itu, kalangan media perlu mengadakan ketentuan untuk mencegah hal-hal yang merugikan masyarakat. Kode etik perlu ditegakkan untuk menjaga kepentingan kalangan media sendiri.

Hukum harus mampu menghadapi pelanggaran kepentingan umum oleh media massa agar kebebasan berpendapat sungguh-sungguh memberikan manfaat maksimal bagi bangsa.

Demikian pula masalah perburuhan yang sekarang tampak gawat harus dapat dipecahkan sehingga tercapai solusi saling menguntungkan bagi kaum buruh-karyawan ataupun kaum pengusaha dan pejabat negara. Akan lebih baik apabila organisasi buruh berorientasi pada perusahaan dan lingkungan kerja sehingga organisasi buruh nasional bersifat federasi dari organisasi buruh yang berorientasi perusahaan.

Dalam kondisi demikian kaum buruh tetap bebas dan giat menuntut keadaan yang menjamin hidupnya yang sejahtera, tetapi di pihak lain juga selalu memperhatikan perkembangan perusahaan. Kemajuan dan kemunduran perusahaan berpengaruh langsung atas kehidupan buruh dan karena itu, di samping menuntut perbaikan hidup, mereka juga selalu mendukung kemajuan perusahaannya.

Berkembangnya kebebasan yang sesuai dasar Pancasila sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan di semua tingkat dan golongan yang ada di NKRI. Mulai dari Kepala Negara, para gubernur dan bupati, hingga ke kepala desa. Di semua organisasi bangsa, baik organisasi negara maupun organisasi swasta.

Kepemimpinan merangsang perkembangan setiap anggota yang dipimpin dengan memberikan banyak kebebasan untuk berprakarsa. Akan tetapi, anggota juga menyadarkan para pemimpinnya untuk selalu memperhatikan kepentingan organisasi secara keseluruhan.

Pendidikan juga amat berpengaruh terhadap tumbuhnya kebebasan yang benar. Baik pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, maupun pendidikan masyarakat. Terutama penting tentu saja adalah pendidikan dapat membentuk manusia-manusia yang berkarakter dan berbudi luhur. Dengan begitu, seseorang akan terasah sehingga amat menghargai kebebasan dirinya, tetapi juga menyadari pentingnya kebebasan bagi pihak lain.

Kebebasan merangsang persaingan antarbagian organisasi untuk berkembang maju, tetapi persaingan itu selalu dalam ukuran yang tidak merugikan organisasi secara keseluruhan.

Pemerintah pusat NKRI merangsang setiap daerah untuk berkembang maju dan menghasilkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, daerah otonom yang semakin maju dan sejahtera tidak mengabaikan kewajibannya sebagai bagian dari NKRI.

Masyarakat yang mengembangkan kebebasan secara tepat dan harmonis akan menghasilkan dinamika yang tinggi dan produktif. Hal ini akan menghasilkan bangsa Indonesia dengan daya saing nasional tinggi, tetapi tidak mengabaikan kepentingan umat manusia yang luas. ●