|
KOMPAS, 06 Mei 2013
Dibentuk
pada 1993, enam tahun kemudian, tepatnya pada 1999, Kementerian Negara Urusan
Pangan dibubarkan. Sejak itu hingga kini tidak ada lagi lembaga yang bertugas
merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, dan mengarahkan pembangunan pangan.
Otonomi
daerah membuat produksi pangan domestik diurus daerah. Padahal, elite daerah
tidak menjadikan pertanian dan pangan sebagai motor pencitraan. Bahkan, peta
jalan swasembada pangan dari pusat diterjemahkan beragam oleh daerah. Karena
itu, mustahil berharap inovasi pembangunan pertanian-pangan lahir dari daerah.
Ini memperparah produksi pangan domestik yang ujungujungnya memengaruhi kinerja
pangan secara keseluruhan.
Menyadari
tidak ada lagi lembaga penyambung pusat dengan daerah, untuk kepentingan
koordinasi dibentuklah Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Di daerah dibentuk DKP
daerah, baik provinsi maupun kabupaten, yang diketuai gubernur ataupun bupati.
Di pusat, DKP diketuai presiden dan secara harian diketuai menteri pertanian.
Selain
Bulog dan pemda (provinsi/kabupaten/kota), DKP melibatkan 14 kementerian yang
terkait langsung soal pangan. Di Thailand, lembaga serupa bernama National Food
Commision (NFC) yang membawahi 11 kementerian. Berkat kinerja NFC, pangan di
Thailand maju luar biasa.
Lemah
di Kepemimpinan
Saat
ini, DKP merupakan kelembagaan tertinggi di bidang pangan di Indonesia. Masalah
terjadi karena gerak DKP sehari-hari hanya diserahkan kepada pejabat eselon I,
yakni Ketua Badan Ketahanan Pangan (BKP) di Kementerian Pertanian yang
powerless. Jangankan menggerakkan 14 kementerian terkait, mengoordinasikan
sesama pejabat eselon I lintas kementerian saja BKP tidak berdaya.
Akhirnya
terjadilah kontradiksi yang tidak masuk akal, yakni pangan yang amat strategis
dan multisektoral hanya diurus seorang pejabat setingkat dirjen. Presiden
sebagai Ketua DKP yang mestinya menjadi dirigen kelembagaan pangan justru mati
suri. Presiden sepertinya tak menyadari posisinya yang strategis itu. Jadi,
secara organisasi, masalahnya bukan pada kewenangan, tetapi soal kepemimpinan.
Pada
level implementasi, karena tidak ada lembaga yang merumuskan kebijakan dan
mengoordinasikan kegiatan pangan, pelbagai kontradiksi, komplikasi kebijakan,
dan egosektoral selalu berulang. Tak ada evaluasi dan umpan balik.
Masalah-masalah prinsip yang potensial membuat aneka kebijakan pangan lumpuh
tidak tersentuh. Misalnya, di level hulu bagaimana Kementerian Pertanian seolah
berjalan sendiri mencapai target surplus 10 juta ton beras, swasembada gula,
jagung, kedelai, dan daging sapi pada 2014.
Untuk
mencapai target itu, mutlak perlu tambahan lahan dan ketersediaan air. Namun,
Kementerian Kehutanan justru mengobral lahan (hutan) untuk segelintir pengusaha
tambang, hak pengusahaan hutan, hutan tanaman industri, ataupun perkebunan.
Untuk target pembangunan dan perbaikan infrastruktur (irigasi, jalan,
pelabuhan, dan lain-lain), Kementerian Pekerjaan Umum juga tidak menyambung
dengan target-target swasembada.
Terjadilah
paradoks yang tidak masuk akal. Program peningkatan daya saing serta
peningkatan produksi petani dan kesejahteraan petani selalu didengungkan,
tetapi pada saat yang sama, degradasi sumber daya tanah, air, dan iklim akibat
pembabatan hutan dan buruknya implementasi tata ruang akibat intervensi pemodal
kuat atau pejabat dengan argumen sumber devisa terus berlangsung
nir-intervensi. Daya tampung dan distribusi daerah aliran sungai kian memburuk
karena infrastruktur irigasi tak pernah dibenahi. Hal itu tercermin dari 52
persen jaringan irigasi yang rusak.
Waduk-waduk
besar di Jawa (Kedungombo, Gajah Mungkur, Jatiluhur, dan Bengawan Solo) airnya
kritis. Mungkinkah menanam kalau air tak tersedia cukup? Pupuk, bibit unggul,
dan semua input tak akan optimal tanpa air. Berlanjutnya konversi lahan
produktif yang membuat investasi irigasi dan jalan menjadi mubazir.
Tubrukan
Kepentingan
Di
tingkat hilir, kondisinya makin parah. Bukan saja tidak terkoordinasi,
masing-masing kementerian justru bertubrukan kepentingan. Semua berpikir untuk
kepentingan sektoral. Saat Kementerian Pertanian mati-matian menggenjot
produksi, Kementerian Perdagangan mengobral izin impor. Nihilnya dukungan bank,
pencabutan subsidi, tidak fokusnya perencanaan SDM pertanian, liberalisasi
kebablasan, dan tak bersenyawanya lembaga pendidikan dan riset dengan petani
akhirnya membuat berbagai upaya menjadi sia-sia.
Yang
paling parah sejak otonomi daerah, Kementerian Pertanian seperti anak tiri
karena tidak punya ”tangan dan kaki” di daerah. Padahal, implementasi dan
eksekusi program ada di daerah. Tanpa keterlibatan daerah, berbagai program
(pusat) hanya berada di atas kertas.
Lahirnya
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menerbitkan asa baru. Dalam UU
itu, kelembagaan pangan diatur di Bab XII dan terdiri 4 pasal (Pasal 126-129).
Kelembagaan diatur lewat peraturan presiden (perpres), berada di bawah
presiden, dan memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan,
selain mengusulkan kepada presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada
BUMN di bidang pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan,
dan/atau distribusi pangan pokok dan pangan lain yang ditetapkan pemerintah.
Lembaga pangan harus terbentuk paling lama tiga tahun setelah UU disahkan.
Dari
rancangan perpres yang dibuat Kementerian Pertanian, dibentuk lembaga yang
diberi nama Badan Otoritas Pangan Nasional (BOPN). Dipimpin seorang kepala
badan eselon IA, BOPN bertugas menyusun kebijakan pangan; mengoordinasikan,
mengintegrasikan, menyelaraskan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pangan
nasional dan daerah; serta melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang pangan
secara nasional.
Seperti
lembaga super body, cakupan fungsinya amat luas, mulai dari menjamin
ketersediaan, distribusi, harga, konsumsi, keamanan, hingga penanganan
kerawanan pangan dan gizi. BOPN berbentuk lembaga pemerintah non-kementerian
(LPNK), seperti tercermin dari tugasnya, yakni melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pangan. Karena LPNK, BOPN hanya berada di pusat.
Ditilik
dari bentuknya, BOPN dan BKN hakikatnya tak berbeda. Sebagai LPNK, BOPN harus
memiliki kementerian induk. Dari sisi kedekatan, amat mungkin BOPN menginduk ke
Kementerian Pertanian, sama seperti BKN saat ini. Perubahan itu sama sekali tak
menyentuh aspek powerless kelembagaan pangan yang menjadi jantung karut-marut
pangan negeri ini.
Karena
itu, terlalu berlebihan mengharapkan BOPN membawa negeri ini berdaulat di
bidang pangan seperti tujuan UU Pangan. Kecuali, presiden dan DPR terpilih pada
Pemilu 2014 mau mengamandemen UU Pangan dan menjadikan BOPN sebagai
kementerian, atau bahkan mengubah BOPN menjadi Menteri Koordinator Pangan. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar