Jumat, 03 Februari 2012

Tak Ada Makan Siang Gratis


Tak Ada Makan Siang Gratis
Susidarto, PEMERHATI MASALAH PERBANKAN
Sumber : SUARA MERDEKA, 3 Februari 2012



SIAPA aktor utama (mastermind) di balik kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur BI tahun 2004 yang dimenangi Miranda Swaray Goeltom hingga saat ini belum terungkap. Kendati pihak yang memberikan cek perjalanan/ pelawat (traveler’s cheque) kepada sejumlah anggota DPR sudah menjadi tersangka, yakni Nunun Nurbaetie (NN), faktanya hingga sedemikian jauh penegak hukum belum mampu mengungkap penyandang dana 480 lembar cek itu @ Rp 50 juta itu (total Rp 24 miliar).

Baik Miranda maupun Nunun belum mau berbicara secara terang benderang soal cek itu. Inilah kelebihan dari cek perjalanan yang relatif sulit terendus kepemilikannya, terlebih bila sudah dipindahtangankan ke banyak pihak. Apa sebenarnya kelebihan cek perjalanan ketimbang transaksi tunai atau transfer, yang keberadaannya mudah terendus PPATK?

Menurut banker glossary, cek perjalanan sengaja dibuat untuk orang yang sering berpergian, untuk kepentingan bisnis atau berlibur. Orang yang akan berpergian membayar lebih dahulu cek itu, lalu cek itu dicairkan oleh perusahaan penerbit berdasarkan permintaan. Cek perjalanan dibuat agar pihak yang menandatangi dapat memberikannya kepada pihak lain dengan pembayaran tak bersyarat. Kendati demikian, keberadaan cek itu mudah diendus karena dibeli melalui bank sehingga tercatat.

Muara Kepentingan

Sejatinya tidak sulit menelusuri aliran dana dari pembeli pertama, karena merupakan kunci pembuka kotak pandora ini. Dari penelusuran bisa diketahui siapa pembeli pertama karena tercatat dalam pembukuan bank (menggunakan KTP). Jadi, dapat diketahui siapa sebenarnya penyandang dana dan mastermind dari pembelian cek tersebut. Dari sini penyidik bisa mengembangkan motifnya.

John Ruskin mengatakan,’’ tidak ada makan siang yang gratis.” Pasti ada harga yang harus Anda bayar untuk sebuah kenikmatan atau hasil. Bila suatu saat Anda dijanjikan diberi sesuatu secara gratis, pasti di belakangnya ada apa-apanya. Pasti ada sesuatu yang diinginkan oleh si pemberi cek. Kalau ini pun belum bisa ditelisik lebih lanjut, masih ada jalan lain

Aparat penegak hukum bisa menggunakan jurus untuk menelisik kebijakan yang dikeluarkan oleh Miranda selama menjabat. KPK perlu menelusuri pihak-pihak yang diuntungkan oleh terpilihnya wanita itu. Mengingat posisinya sebagai petinggi BI, sangat wajar kalau banyak pihak menyinyalir bahwa pihak yang berkepentingan dengan pemenangan Miranda pada 2004 itu adalah kalangan perbankan.

Hal ini sangat wajar karena waktu itu BI adalah regulator sekaligus pengawas industri perbankan nasional. Merah birunya industri perbankan di tangan BI dan peran bank sentra itu amat kuat sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk itu, KPK bisa menelusuri siapa yang pernah diuntungkan dan kelompok mana yang memiliki kepentingan. Sumber informasinya bisa dari BI, ataupun dari keterkaitan penyandang dana dengan kelompok tertentu sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan bank.  Terlebih pada 1998, banyak bank rontok dihantam krisis. Bahkan beberapa bankir harus masuk daftar hitam. Namun secara perlahan para pemilik bank yang kolaps akibat krisis 1998 kini mulai bermunculan lagi. Dalam konteks ini perlu ditelisik, apakah kebijakan Miranda saat menjabat deputi senior menguntungkan kelompok itu?

Sekali lagi, mindset-nya tidak ada makan siang gratis. Yang ada adalah bermuaranya banyak kepentingan di dalamnya, yakni kepentingan para penyuap. Hal itu menjadi ranah KPK untuk menelusuri banyak pihak yang memiliki muatan kepentingan tersebut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar