Kemana
NU Menuju?
Salahuddin Wahid, PENGASUH PESANTREN TEBUIRENG
Sumber : KOMPAS, 14 Februari 2012
Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan pada 16
Rajab 1344/31 Januari 1926.
Dalam perjalanan kesejarahan yang panjang, NU
mengalami pasang surut dan dinamika luar biasa. Wajar jika sebagian warga NU
khawatir akan masa depan NU. Ke mana NU menuju?
Pertama, NU adalah ajaran keagamaan. Kedua
adalah ulama dan pesantren. Ketiga adalah keluarga dan warga. Keempat adalah
organisasi. Ajaran NU sudah berabad-abad hidup dalam masyarakat Islam di
wilayah Nusantara, jauh sebelum organisasi NU didirikan. Ajaran disebarkan oleh
para ulama, termasuk Wali Sanga, lazim disebut ahlussunnah wal jama’ah
(Aswaja). Namun, tidak semua penganut Aswaja bergabung dalam organisasi NU.
Ajaran itu mengakui empat mazhab fikih:
mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali; dalam masalah Tauhid mengikuti Imam
Asy’ari dan Imam Maturidi; dalam masalah tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan
Imam Junaidi al-Baghdadi.
Bertambahnya jumlah tamatan pesantren yang
belajar ke negara Barat menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap ajaran Aswaja
di kalangan NU. Muncul keinginan memperoleh ruang lebih besar bagi kebebasan
berpikir. Yang paling bebas adalah mereka yang tergabung di dalam ”Jaringan
Islam Liberal”. Dalam waktu 25-30 tahun ke depan, jumlah itu akan semakin
banyak. Harus ada langkah nyata untuk menjembatani perbedaan itu.
Ulama
dan Pesantren
Pengertian NU sebagai ajaran perlu ditambah
ajaran masalah politik setelah Muktamar 1984 menerima Pancasila sebagai dasar
negara. Keputusan itu didasarkan dokumen historis Hubungan Islam dan Pancasila.
Keputusan NU itu membuat pemilih NU jadi cair di dalam menentukan pilihan
politik. Yang belum banyak dibahas, ajaran Aswaja dalam masalah ekonomi,
padahal kebijakan ekonomi amat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan
masyarakat kelas bawah yang mayoritas warga NU.
Organisasi NU didirikan ulama pengasuh
pesantren. Mereka mendidik umat Islam di Nusantara dan menyebarkan ajaran
Aswaja. Penggagas berdirinya organisasi NU, KHA Wahab Hasbullah, yakin
organisasi NU hanya berkembang jika didirikan ulama di bawah pimpinan Hadratus
Syekh KHM Hasyim Asy’ari, guru para kiai terkemuka di Jawa termasuk Kiai Wahab.
Namun, Hadratus Syekh butuh waktu lebih dari
setahun untuk setuju, dihitung dari setelah menerima pesan dan simbol berupa
tongkat dan tasbih dari gurunya, Syaikhona Kholil, dari Bangkalan. Di awal
berdirinya NU tak bisa lepas dari jaringan alumni Tebuireng, sebagian dari
mereka mendirikan pesantren yang menjadi besar dan terkenal. Dengan cepat
organisasi NU menyebar dan berkembang, khususnya di Jatim dan Jateng. Pesantren
mampu mempertahankan keberadaan dalam dunia pendidikan, bahkan jumlah pesantren
meningkat tajam beberapa tahun terakhir.
Survei berbagai lembaga 2001-2009
menunjukkan, sebagian besar umat Islam merasa jadi bagian komunitas NU. Tahun
2001 jumlahnya 42 persen, tahun 2009 jadi 39 persen. Namun, tak semua anggota
organisasi NU. Sebagian besar warga NU mereka yang tertinggal dalam ekonomi,
pendidikan, kesehatan. Petani, pedagang tradisional, pedagang kaki lima, buruh
termasuk buruh migran, pekerja rumah tangga. Mungkin lebih dari 50 persen
mereka warga NU. Tampaknya, organisasi dan politisi NU belum banyak membantu
warga NU yang belum sejahtera ini.
Ada warga masyarakat yang merasa jadi bagian
komunitas NU karena berasal dari keluarga NU. Hasil survei ini tampaknya jadi
acuan politisi sehingga mereka mendekati komunitas NU sebagai potensi pemilih.
Namun, ternyata NU sebagai entitas politik sudah cair. Partai Kebangkitan
Bangsa yang didirikan para tokoh puncak PBNU (secara pribadi) termasuk Gus Dur,
pada puncak pencapaiannya (1999), hanya meraih 12-13 persen jumlah pemilih.
Bandingkan dengan jumlah pemilih Partai NU pada pemilu 1955 yang 18 persen.
Organisasi NU didirikan bukan sebagai
organisasi politik, tetapi ormas keagamaan. Sejak usia belasan tahun organisasi
NU lekat dengan kehidupan politik dan di usia 26 tahun beralih jadi parpol pada
1952. Keberhasilan jadi pemenang ketiga Pemilu 1955 mengubah total jati diri
NU. Muktamar NU 1984 mencetuskan Khitah NU kembali sebagai ormas keagamaan.
Namun, harus diakui organisasi NU kini masih memakai paradigma parpol.
Organisasi NU sejatinya didirikan untuk
membantu NU dalam tiga pengertian di atas: ajaran, ulama plus pesantren, dan
warga NU, tetapi secara nasional belum banyak dilakukan. Mungkin di Jatim
organisasi NU sudah baik, tetapi dibandingkan Muhammadiyah Jatim, masih banyak
yang harus dilakukan. Syafii Maarif pernah mengatakan, ”Dibandingkan dengan
mitra NU-nya, secara kuantitatif posisi Muhammadiyah jelas minoritas, tetapi
tidak secara kualitatif. Apakah militansi Muhammadiyah Jatim ini didorong
perasaan minoritas yang harus unggul dalam kerja pendidikan sosial keagamaan?
Saya tak bisa menjawab.”
Tanpa ada organisasi NU, ajaran NU tetap bisa
berkembang sebagai hasil dari para mubalig dan ulama yang tetap aktif
membimbing warga NU. Mungkin organisasi NU bisa berperan menjembatani perbedaan
”kelompok liberal” dengan kelompok yang lain. Hanya organisasi NU yang bisa
melakukan hal itu. Tanpa dukungan organisasi NU, pesantren tumbuh dan
berkembang. Mungkin 70-80 persen pesantren didirikan dan dikelola warga NU. Jumlah
pesantren meningkat pesat, kini sekitar 27.000.
Mungkinkah organisasi NU membuat pusat data
pesantren yang akan merekam semua informasi tentang pesantren dan membantu
pesantren yang tertinggal sehingga bisa maju? Badan otonom di lingkungan NU
yang telah banyak membantu warganya adalah Muslimat NU, khususnya di Jatim dan
Jateng. Di Jatim, keberadaan Muslimat NU terlihat sampai ke tingkat dusun.
Banyak TK, sekolah, panti asuhan, klinik, rumah bersalin, dan rumah sakit
didirikan. Di sejumlah kota di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, cukup
banyak kerja nyata organisasi NU, tetapi belum memuaskan dibandingkan
potensinya.
Peran Ideal, Mungkinkah?
Titik lemah NU adalah aspek organisasi.
Banyak tokoh NU bergurau mengatakan bukan NU kalau organisasinya baik. Itu
mitos yang harus dilawan. Contohlah organisasi Muslimat NU, yang menurut saya,
ormas perempuan terbaik di Indonesia. Organisasi NU 1940-an dan 1950-an
dikelola baik dan menunjukkan kinerja baik. Juga ada organisasi NU provinsi dan
kabupaten yang berjalan dengan baik.
Organisasi NU harus fokus benahi diri supaya
bisa jadi organisasi efektif. Paradigma parpol harus diubah jadi paradigma
ormas berorientasi kerja nyata. Struktur NU harus melepaskan diri dari
keterkaitan dengan parpol termasuk PKB. Bukan berarti NU antipolitik.
Organisasi NU harus terlibat politik kebangsaan atau kemasyarakatan, bukan
politik praktis atau politik kepartaian. NU harusnya tak mendukung calon
tertentu dalam pemilihan. Organisasi NU harus jadi salah satu unsur utama
masyarakat sipil dan memanfaatkan warga NU yang jadi anggota DPR/DPRD untuk
bisa menghasilkan UU atau perda serta kebijakan pro rakyat. Berarti juga harus
kritis terhadap UU dan kebijakan pemerintah/pemda yang tak pro
rakyat. Mungkinkah NU memainkan peran ideal itu? ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar