Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Erizal Sodikin, DOSEN JURUSAN BUDI DAYA PERTANIAN, FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Sumber : SINDO, 17 November 2011

Pangan merupakan aspek primer bagi keberlangsungan manusia serta sangat berkaitan erat dengan stabilitas politik suatu negara. Tidak mengherankan bila ketahanan pangan selalu menjadi salah satu pilar utama program bagi pemerintah di seluruh dunia, tidak terkecuali Pemerintah Indonesia.

Agar ketahanan pangan Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan,selain upaya menggenjot produksi dan perluasan area, diperlukan juga beberapa strategi berikut. Pertama, konsumsi beras penduduk Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia yaitu sekitar 139 kg/orang/tahun. Berarti setiap hari penduduk Indonesia mengonsumsi beras sekitar 400 gram per orang.

Tingkat konsumsi ini harus diturunkan karena jika asumsinya 200 juta saja penduduk Indonesia yang meninggalkan makan nasi 1 hari setiap bulan, per tahun sekitar 960.000 ton beras dapat dihemat. Menurunkan tingkat konsumsi beras salah satunya dengan menggiatkan kembali kampanye diversifikasi pangan berbasis bahan baku nasional secara konsekuen dan konsisten tanpa peduli bagaimana tingginya produksi dan tersedianya stok beras nasional.

Cakupan diversifikasi pangan ini tentunya terkait erat dengan upaya pengolahan pangan-pangan nonberas yang meliputi modifikasi rasa, warna (tampilan), dan gizi. Upaya diversifikasi pangan ini harus juga diimbangi dengan peningkatan ketersediaan sumber protein (hewani maupun nabati) yang justru semestinya lebih gencar digalakkan dari pada swasembada beras.

Kedua,membangun system peringatan dini. Harus diakui bahwa sebagian besar kekurangan pangan di Indonesia lebih disebabkan distribusi yang tidak merata (proporsional) antara sentra produksi dan sentra pemakai akibat infrastruktur yang jomplang antarakota dan desa.

Memfasilitasi perangkat desa atau orang yang dituakan di suatu desa/tempat yang rawan pangan,khususnya di daerah terpencil,dengan alat/sistem komunikasi akan menginfokan perkembangan dan kondisi pangan di desa tersebut sehingga situasi kekurangan pangan dapat diantisipasi lebih dini.

Ketiga,menjaga daerah atau wilayah nonberas. Di beberapa wilayah di Indonesia masih ada penduduk yang bahan pangan utamanya nonberas.Penduduk di wilayah ini hendaknya dipertahankan konsumsi pangan nonberasnya dengan memberikan ”insentif” protein hewani (mungkin telur yang murah) dengan harapan di samping kebutuhan proteinnya terpenuhi, juga mereka dijaga agar tidak beralih ke beras. Daerah yang pangan pokoknya nonberas biasanya yang paling potensial terjadi busung lapar.

Ubah Target

Keempat, mengubah target swasembada beras menjadi swasembada pangan. Mempertahankan swasembada beras menurut saya merupakan suatu upaya yang tidak logis dan tidak ekonomis karena peningkatan laju pertumbuhan luas lahan dan produksi padi mustahil bisa selalu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya.

Belum lagi jika dihubungkan dengan sifat manjanya tanaman padi terhadap persyaratan lahan, proses budi daya, dan kebutuhan saprodi dibandingkan tanaman lain (misal ubi-ubian, jagung) agar bisa berproduksi tinggi.

Upaya mengimbangi peningkatan produksi beras dengan laju penduduk (demand) adalah upaya yang terlalu berat dan memakan biaya yang mahal serta pengorbanan yang lebih besar dibandingkan dengan mengubah pola konsumsi masyarakat dan membiarkan petani memilih komoditas yang lebih menguntungkan (sehingga kesejahteraannya meningkat).

Swasembada beras dapat dilakukan selama cost input untuk produksi lebih ekonomis dengan ditandai harga beras per satuan luas yang dihasilkan lebih murah dibandingkan dengan harga beras impor.Jika tidak, akan lebih baik jika produksi beras dijaga pada aras (level) tertentu saja,misal sekitar 80 % kebutuhan dalam negeri. Anggapan bahwa pola makan sulit diubah kurang tepat.

Karena pada kenyataannya pola konsumsi masyarakat sekarang sudah mengalami perubahan ke produk pangan berbasis terigu (gandum) yang dari sisi ketahanan pangan justru lebih rawan dan memakan devisa negara yang besar melebihi devisa untuk impor produk pangan lainnya. Nilai impor terigu mencapai lebih dari Rp6 triliun per tahunnya.

Kecenderungan ini semakin tinggi dengan gencarnya ”serbuan” makanan ”nonpribumi” dalam bentuk aneka roti, mi instan,dan sajian restoran berafiliasi restoran luar negeri. Kelima, hilangkan asosiasi pangan selalu dengan beras.

Walaupun 90% lebih penduduk Indonesia pangan utamanya tergantung kepada beras, untuk meningkatkan level swasembada pangan mestinya Indonesia juga menggarap secara lebih serius sumber pangan yang lain seperti ubi-ubian, pisang, sagu.

Menjadikan beras sebagai patokan dalam membandingkan kualitas gizi masyarakat menyebabkan beras menjadi sebagai simbol kesejahteraan. Jika perbandingannya hanya makan beras dan hanya makan ubi, tentunya lebih bergizi makan beras, tetapi jika membandingkannya makan beras+kuah bakso+kerupuk murahan dengan makan ubi+sepotong tempe+sebutir telur, maka kualitas gizinya tentu menjadi lain.

Penanggulangan persoalan kekurangan pangan adalah upaya yang memerlukan kerja keras, sustain (berkelanjutan), dan disiplin,yang menyangkut multidimensi dan multisektor (kementerian).Kebijakan untuk ”lepas” dari fatsun swasembada beras harus mulai didengungkan dan dialihkan ke swasembada pangan dan terus dikampanyekan, termasuk program diversifikasi pangannya, sehingga pola pangan penduduk menjadi lebih variatif.

Semakin variatif sumber pangan utama masyarakat akan semakin tinggi ketahanan pangan masyarakat tersebut. Semoga persoalan pangan bangsa ini tidak lagi berputar di sekitar kuantitasnya, tetapi sudah lebih maju ke persoalan kualitasnya. Selamat merayakan Hari Pangan Sedunia. ●