Pengalihan Pengelolaan Haji, Mungkinkah? Ibnu Burdah ;  Pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam; Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

                                                    JAWA POS, 28 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

MUNGKINKAH pengelolaan ibadah haji dialihkan? Penyelenggaraan haji saat ini ditangani oleh pemerintah Arab Saudi di bawah Kementerian Haji (wizarah al-hajj). Mengingat Saudi adalah negara monarki (malakiy), pengelolaan itu sebenarnya berada di bawah kekuasaan satu keluarga kecil saja, yakni keluarga Bin Saud. Jadi, sejak 1932, urusan besar umat Islam sedunia, dari Maroko hingga Indonesia, bahkan umat Islam yang berada di Benua Amerika, Eropa, dan Australia, serta sejumlah negara Asia Timur, ’’hanya’’ diurus oleh satu keluarga. Pascatragedi Mina yang menewaskan lebih dari 700 jamaah Kamis lalu (24/9), desakan keras agar pengelolaan ibadah haji dialihkan kembali terdengar.  Namun, suara keras itu datang dari negara atau kelompok-kelompok yang memang sudah tak memiliki hubungan baik dengan dinasti Saudi. Iran, seperti biasa, menjadi negara paling garang mengkritik Saudi. Hampir seluruh pejabat tinggi terkait, bahkan pemegang Velayat Faqih, melontarkan kritik keras terhadap Saudi. Melalui berbagai media internasional Iran seperti Press TV dan alAlam, mereka menuduh keluarga kerajaan Saudi bertanggung jawab atas peristiwa ini. Demonstrasi antiSaudi juga merebak di berbagai kota di Iran. Apalagi, sempat tersiar kabar bahwa peristiwa itu juga dipicu oleh kedatangan Wakil Putra Mahkota ( waliyyuwaliyyial-Ahdi) Muhammad bin Salman, yang merupakan putra kepercayaan raja sekarang. Kendati kemudian kabar itu dibantah secara tegas oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Para pejabat Kemlu Iran juga menuduh pengelolaan haji sekarang tidak profesional. Bahkan, pemerintah Saudi dituduh menutup-nutupi jumlah korban meninggal. Menurut media-media Iran, jumlah korban meninggal yang sebenarnya lebih dari 1.400 orang, sebagian menyebut di atas 1.300 orang. Kritik keras juga datang dari Lebanon. Media al-Diyar yang memberitakan adanya rombongan putra mahkota kedua di Mina kali pertama adalah media Lebanon. Demikian pula sejumlah pejabat dan media Iraq dan Yaman di bawah Houtsi. Turki, yang biasanya lantang berbicara, kali ini justru mendekat ke Saudi. Diam Sementara itu, sekutu-sekutu dinasti keluarga Saudi memilih diam atau berkomentar yang netral-netral saja. Mesir sebagai salah satu negara dengan korban yang paling besar tak melakukan kritik apa pun terhadap pemerintah Saudi, apalagi sampai mengkritik keluarga kerajaan. Pemberitaan media-media Teluk serta para penguasa kerajaan-kerajaan di Teluk juga jauh dari wacana ’’pengalihan pengelolaan haji’’.Apalagi sampai wacana internasionalisasi Makkah dan Madinah sebagaimana yang sebenarnya diinginkan Iran dan sejumlah pihak sejak dahulu. Hal ini tentu bisa dimengerti. Keluarga Saud sangat sensitif dengan berbagai kritik, apalagi menyangkut manajemen haji. Mereka tak terbiasa mendengar kritik dari siapa pun, apalagi dari penduduknya sendiri. Tersiar kabar pula bahwa Raja Salman telah memerintahkan hukuman pancung terhadap 28 petugas di lapangan. Ini sepintas bisa diartikan bahwa keluarga kerajaan menimpakan tanggung jawab atas peristiwa ini terhadap para ’’pegawai dan pekerja’’ di lapangan. Sehingga keluarga kerajaan yang termasuk memiliki tanggung jawab lebih besar atas pengelolaan haji tahun ini dianggap bersih dari kesalahan. Sejauh ini komentar sangat keras sepertinya hanya datang dari jaringan Syiah. Pihak lain, baik dari para pemimpin negara maupun kalangan intelektual, tak memberikan respons keras memadai. Kepentingan banyak negara, termasuk Indonesia, terhadap Saudi, terutama di bidang ekonomi, begitu kuatnya. Lalu Siapa? Jika pengelolaan haji dialihkan, lalu siapa yang pantas diberi amanah dalam pengelolaan haji? Idealnya, urusan umat Islam sedunia juga diurus oleh perwakilan mereka. Negara- negara berpenduduk mayoritas muslim sangat penting untuk dilibatkan. Lembaga semacam Organisasi Kerja Sama Islam menjadi sangat strategis dalam hal ini, terutama untuk menjadi wadah kerja sama pengelolaan haji. Namun, haji adalah berziarah ke berbagai situs bersejarah dan spiritual di Kota Makkah, dan biasanya juga menziarahi Madinah. Secara de facto, dua kota itu berada dalam kekuasaan syah Kerajaan Arab Saudi. Keluarga kerajaan itu tentu tak mau kehilangan keuntungan ekonomi, politik, prestise keagamaan, dan sosial sebagai penyelenggara haji. Kendati, mereka itu sebenarnya bukan warga asli Hijaz (Makkah-Madinah-Thaif), tapi dari wilayah gurun di Najd (Riyadh dan sekitarnya). Dan, penguasa tradisional Makkah-Madinah yang merupakan keturunan Rasulullah justru diusir dari Tanah Suci. Termasuk bersama mereka para ulama besar non-Hambali yang mengajar di dua kota suci itu. Bukan hanya devisa yang dibawa jamaah, melainkan juga aspek lain seperti bisnis penerbangan dan industri strategis lain. Haji juga merupakan sumber kekuatan politik, khususnya untuk mengontrol dunia Islam. Penambahan sedikit saja kuota sudah dipandang sebagai capaian penting bagi negara yang mendapatkannya. Haji juga menjadi alat ekspansi pengaruh Saudi ke dunia Islam. Haji adalah peristiwa yang sangat strategis untuk menebarkan pengaruh dan paham keagamaan yang mereka yakini menyusul kehadiran umat Islam dalam jumlah ekstrem dari berbagai negara di satu tempat dan satu waktu. Termasuk juga untuk kampanye membendung pengaruh musuhmusuh Saudi, terutama Syiah. Jadi, Saudi dipastikan akan melakukan segala cara untuk mempertahankan status sebagai pengelola eksklusif ibadah haji. Dan, menilik konstelasi politik sekarang, wacana pengalihan ibadah haji saat ini sepertinya hanya mimpi yang masih terlalu jauh dari kenyataan. ●