|
MEDIA INDONESIA, 08 Mei 2013
PESTA politik dan sistem demokrasi
secara langsung di Indonesia dengan biaya yang sangat tinggi semakin
menyuburkan sikap dan nalar pragmatis dari kalangan partai politik (parpol) dan
elite politik yang mengutamakan jalan pintas untuk kepentingan individu.
Paradigma demokrasi yang seperti itulah menyebabkan adanya banyak penyimpangan
kekuasaan, demi kepentingan baik individu maupun kelompoknya. Realitas itu
menunjukkan parpol bukan dijadikan sebagai alat untuk mengabdi kepada bangsa
atau pun mengatur tata pemerintahan menjadi lebih baik, melainkan alat untuk
melakukan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pertanyaannya secara filosofis yang perlu diajukan, kenapa
makna politik mengalami pergeseran paradigma yang melenceng begitu jauh dari
maksud dan tujuan politik sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi perpolitikan
di Indonesia menjelang Pemilu 2014 semakin karut-marut dan tidak mampu membawa
suatu perubahan dan kemajuan bangsa Indonesia? Hal itu disebabkan para elite
politik tidak mampu dan mengerti secara esensial apa itu tujuan politik secara
komprehensif?
Aristoteles dalam The
Nichomachean Ethic (1998) menyatakan secara komprehensif bagaimana manusia
harus menjalankan kewajiban prinsip-prinsip dan ajaran etika politik dalam
kehidupan bernegara dan berbangsa. Politik sendiri secara etis merupakan suatu
ilmu dan seni untuk mencapai kekuasaan demi kepentingan seluruh umat manusia. Bukan
atas nama kepentingan individu, kelompok, maupun parpol.
Karena itu, pemahaman yang tidak utuh tentang tujuan
politik dan dibentuknya parpol akan menyebabkan kehancuran peradaban bangsa
Indonesia. Adanya parpol dibentuk ialah sebagai upaya untuk mencari wakil
rakyat yang duduk di DPR maupun DPRD sehingga aspirasi seluruh rakyat Indonesia
dapat tersampaikan, bukan aspirasi kelompok parpol saja. Itu yang perlu
diperhatikan kepada elite politik.
Diperlukan etika
Fenomena untuk mementingkan parpolnya sendiri nampak jelas
dalam sikap dan perilaku elite politik dalam menentukan kebijakan pemerintah
pusat dan daerah. Pada akhirnya, telikungan antarparpol untuk menjatuhkan akan
terjadi.
Akibatnya persoalan-persoalan kebangsaan semakin tidak dapat diselesaikan.
Elite politik hanya sibuk mengurus dan mementingkan parpol.
Karena itu, etika politik perlu dijalankan dalam roda de
mokrasi menjelang Pemilu 2014. Sebagai upaya mewujudkan pemem rintahan yang
adil, demokratis, dan beradab. Dengan begitu, elite politik harus belajar dan
menjunjung tinggi nilai-nilai etika politik serta prinsip-prinsipnya.
Franz Magnis Suseno menyatakan satu prinsip dasar yang
diandaikan ialah bahwa manusia--apriori
dan prima facie--harus bersikap baik
dan tidak buruk terhadap siapa saja dan apa saja yang ada. Jadi kita apriori
mengambil sikap yang mendukung, membela, menyetujui, memajukan, melindungi,
memberikan ruang perkembangan daripada merusak, menyiksa, mencekik dan
membatasi hak rakyat Indonesia.
Prinsip-prinsip itu perlu diimplementasikan elite politik
dan para politikus sekarang ini. Hal itu sebagai wujud dari penge jawantahan
dalam prinsip kesejahteraan umum--yang punya rele vansi politik tinggi-yang
bertujuan bahwa semua tindakan dan kebijaksanaan para politikus, elite politik,
dan pejabat birokrasi harus demi keuntungan yang sebesar-besarnya dari orang
sebanyak banyaknya, asal tidak melanggar hak dan keadilan.
Pada dasarnya, prinsip keadilan ialah bagian etika politik,
yang mengatakan kita wajib untuk memperlakukan semua orang dengan adil, artinya
untuk menghormati hak-hak masya rakat Indonesia dan memberikan perlakuan yang
sama dalam situasi yang sama. Prinsip keadilan itu ialah sikap para elite
politik untuk bisa meng hormati siapa pun bahkan terhadap dirinya sendiri.
Dengan demikian, prinsip itu juga berarti telah menuntut
tanggung jawab manusia ter hadap dirinya sendiri bahkan demi tujuan tertentu.
Selain itu demi tujuan yang baik, ia jangan pernah membiar kan dirinya
dimanfaatkan orang lain sebagai alat saja, dengan diperas, diperkosa, atau
diperbudak siapa pun untuk bisa memperoleh kekuasaan dengan jalan yang kotor.
Keutamaan-keutamaan moral dalam politik perlu dijun jung
tinggi dalam perpolitikan di Indonesia. Dengan selalu mengedepankan keutamaan
moral seperti kejujuran, keadilan, kesejahteraan, dan pengabdian terhadap
rakyat. Yang sesungguhnya akan membangun perilaku para politikus dan elite
politik, untuk mengendalikan terjadinya perilaku korupsi yang saat ini marak
dilakukan oleh wakil rakyat.
Itu sebabnya etika politik telah memberikan landasan yang
positif sebagai rambu-rambu untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Ketika
kita melakukan yang baik, jelas itu akan berimplikasi yang baik pula pada diri
sendiri. Menjadi berpengendalian diri untuk tidak korupsi. Dengan mengendalikan
diri merupakan nilai-nilai dari etika politik. Menjadi pemberani dengan
melakukan tindakan-tindakan yang berani dalam pemberantasan korupsi adalah
suatu kebaikan.
Nilai moral
Di sisi lain, hal itu juga diperkuat dengan apa yang
terjadi dalam negara Indonesia. Penegak hukum menjadikan warga negara baik
dengan cara mengajarkan secara berulang-ulang kebiasaan baik dengan selalu
menegakkan hukum seadiladilnya. Ini merupakan tujuan dari penegak hukum. Jika
ia tidak berhasil melakukan itu, penegakan hukum dianggap gagal. Di sinilah
sebuah UU yang baik dibedakan dari yang buruk.
Etika politik pada dasarnya mengajarkan pada sikap-sikap
politik yang lebih etis, dengan selalu mengedepankan nilainilai moralitas,
kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan, yang dengan sangat tegas melarang
adanya sikap memanipulasi, mengibuli, dan menyalahgunakan kekuasaan.
Hal itu merupakan salah satu pelanggaran dalam esensi etika
politik. Kebaikan dalam berpolitik harus diwujudkan dalam setiap parpol dan
bahkan dalam menentukan setiap kebijakan pemerintah.
Sementara itu, koalisi antarparpol harus juga dijadikan
langkah awal dalam merajut nilai-nilai etis dalam politik, dengan satu tujuan
bahwa koalisi untuk mencapai kekuasaan secara bersama harus dilandasi untuk
membangun dan memperbaiki kondisi kebangsaan yang saat ini sedang dilanda
berbagai musibah dan krisis keuangan global. Karena itu, kesejahteraan rakyat
Indonesia harus menjadi prioritas paling utama.
Dengan demikian, dalam konteks perpolitikan di Indonesia
menjelang Pemilu 2014, persoalan yang baik harus dikedepankan, baik dalam arti
mampu membawa politik ke dalam sistem demokrasi yang lebih adil dan
bermartabat.
Dengan demikian, tujuan politik
ialah yang baik bagi manusia. Baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Perpolitikan
di Indonesia akan lebih maju manakala elite politik mampu menjalankan peran dan
fungsi sebagai abdi negara dalam melakukan kebijakan-kebijakan demi kepentingan
rakyat Indonesia. Semoga. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar