|
SUAR OKEZONE, 07 Mei 2013
Politik dan ekonomi adalah dua hal yang
tak dapat dipisahkan dan saling memiliki keterkaitan. Secara umum, kegiatan
politik selalu dihubungkan dengan tata pemerintahan. Namun, inti dari kegiatan
politik sesungguhnya tidak sekadar tata pemerintahan saja, melainkan mencakup
ke arah yang lebih luas, yakni untuk menegakkan keadilan yang merata ke seluruh
lapisan masyarakat.
Dalam tinjauan ekonomi politik, memang terdapat kait mengait antara bidang politik dan keamanan dengan ekonomi. Keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Ada beberapa pandangan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kokoh dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Investor tidak akan mau menanamkan modal mereka di suatu negara jika politik dan keamanan negara bersangkutan tidak stabil.
Investor akan mencari negara yang stabil dengan kinerja ekonomi yang baik dimana mereka akan menginvestasikan uangnya. Sebuah negara dengan atribut positif seperti itu akan menarik dana investasi dari negara lain yang memiliki tingkat risiko politik dan ekonomi yang lebih tinggi. Kekacauan politik, contohnya, bisa menyebabkan hilangnya keyakinan pada mata uang dan adanya perpindahan modal menuju mata uang dari negara yang lebih stabil.
Era globalisasi saat ini, faktor stabilitas politik dan keamanan dalam arus informasi dan teknologi memainkan peran penting di segala aspek kehidupan termasuk informasi tentang politik dan keamanan telah membawa pengaruh yang begitu besar bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Hal inilah yang kemudian memunculkan pandangan bahwa kedua faktor ini telah memainkan peran yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu layak untuk kemudian didalami mengenai bagaimana cara-cara atau tatanan perekonomian dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut.
Stabilitas Politik dan Kinerja Ekonomi
Memasuki tahun politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari elit politik sampai pengusaha menjaga stabilitas politik. semua pihak harus merasa berkepentingan untuk meletakkan kepentingan politik di bawah kepentingan nasional. Demikian hal itu dipesankan SBY dalam pembukaan acara Indonesia Young Leaders Forum 2013 yang diadakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pemilihan Umum (pemilu) 2014 sebagai sebuah pilar utama demokratisasi akan segera dilaksanakan. Sudah dapat dipastikan dinamika dan persaingan politik menjelang Pemilu 2014 akan semakin intens dan meningkat. Dua kontestasi politik yang akan terjadi dalam waktu yang berdekatan. Pertama adalah Pemilu untuk mengisi anggota parlemen baik di tingkat pusat (DPR dan DPD) ataupun di daerah (DPRD I dan II). Kedua adalah Pemilu untuk menentukan Presiden RI masa periode 2014-2019.
Persaingan dan suhu politik dipastikan akan meningkat pada 2013-2014. Sementara itu, agenda pembangunan dan ekonomi harus tetap dijaga momentumnya. Capaian kinerja ekonomi pascareformasi perlu tetap kita pertahankan dan tingkatkan. Bahkan perekonomian Indonesia belakangan ini telah menunjukkan stabilitas dan resilient terhadap external-shock. Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, pascapemulihan krisis ekonomi 1997-1998, ekonomi Indonesia mampu bertahan baik dari bencana alam (tsunami dan gempa) maupun dampak dari krisis Sub-Prime Mortgage di Amerika Serikat dan krisis utang di Zona Eropa. Sejumlah indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan devisa, realisasi investasi dan penyerapan lapangan kerja terus menunjukkan perbaikan. Bahkan pada tahun 2009, Indonesia masuk menjadi anggota G-20 dan pada 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara negara-negara G-20 setelah China.
Saat ini skala ekonomi Indonesia sudah di peringkat ke 16 ekonomi di dunia. Indonesia menyumbang lebih dari 40 persen produk domestik bruto dengan penduduk mencapai hampir setengah dari penduduk ASEAN. Pencapaian luar biasa ekonomi Indonesia yang terus tumbuh positif di tengah awan mendung krisis global, masuknya Indonesia ke dalam jajaran negara-negara G20, peningkatan peringkat Indonesia dari credit-rating menjadi investment grade, dan penciptaan iklim investasi sehat merupakan modal yang kuat dan harus dijaga agar Indonesia siap menghadapi ASEAN Economic Community 2015.
Kunci keberhasilan Indonesia dalam pembangunan ekonomi selama ini adalah keberhasilan penguatan dan peningkatan stabilitas politik dan keamanan pasca-reformasi. Indonesia telah melalui tiga kali pemilihan umum yaitu pemilu 1999, 2004 dan 2009. Selain itu juga, terdapat Pilkada yang secara regular dilakukan untuk memilihi Gubernur dan Walikota/Bupati di seluruh Indonesia setiap lima tahun sekali. Kedewasaan berpolitik baik selama periode kampanye maupun pengumuman hasil Pemilu menjadi momen krusial dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan.
Stabilisasi perekonomian dari suatu negara sangat jelas dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan, yang menurut penulis juga sangat penting ketimbang variabel ekonomi makro lainnya. Tanpa stabilitas politik dan keamanan yang kondusif dari suatu negara, ekonomi tidak akan bisa berbuat banyak terutama dalam hubungannya dengan posisi dari suatu negara dalam memperbaiki variabel-variabel ekonomi.
Oleh karena itu, pembangunan ekonomi saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi perpolitikan dan stabilitas keamanan di Indonesia. Politik dan keamanan yang tidak stabil akan mendatangkan dua hambatan utama bagi para pelaku ekonomi yaitu premi risiko (risk premium) yang tinggi, dan biaya transaksi (transaction cost) yang tinggi. Premi resiko yang tinggi dan biaya transaksi yang tinggi adalah refleksi dari confidence yang rendah yang diakibatkan oleh tidak stabilnya politik dan keamanan.
Menjaga stabilitas politik menjelang pemilihan umum tahun 2014 demi kelangsungan perekonomian nasional menjadi hal yang mesti dilakukan. Sinergitas eksekutif, legislatif, dunia usaha, dan rakyat mutlak diperlukan agar stabilitas politik terjaga. Karena jika tidak, maka ketidakstabilan politik bisa menjadi penghambat laju perekonomian. Pemerintah tidak ingin ekonomi Indonesia tertinggal dengan negara-negara tetangga.
Tahun 2013 dan 2014 sebagai tahun penting untuk mempersiapkan seluruh elemen bangsa menyambut Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Jika politik tidak stabil baik tahun ini, tahun depan, dan tahun depannya lagi, maka perangkat undang-undang yang mendukung ASEAN 2015 dan aturan pendukung ekonomi bisa terhambat.
Kepentingan Nasional
Dengan semakin dekatnya pemilihan umum tahun 2014 dinamika politik saat ini otomatis meningkat. Namun, secara bersamaan pemerintah sedang menyiapkan integrasi negara-negara anggota ASEAN dalam ASEAN Economic Community (AEC) yang akan diimplementasikan pada tahun 2015.
Karena itu, wajar bila Presiden SBY kemudian menggarisbawahi bahwa menjaga stabilitas politik sangat penting karena terkait kepentingan nasional yang bergerak sebagai laju ekonomi. Bila politik terganggu dan ekonomi melambat, maka kepentingan nasional akan goyah. Oleh sebab itu, menjaga kepentingan nasional harus dikedepankan agar arus ekonomi lancar dan stablitas politik normal. ●
Dalam tinjauan ekonomi politik, memang terdapat kait mengait antara bidang politik dan keamanan dengan ekonomi. Keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Ada beberapa pandangan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kokoh dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Investor tidak akan mau menanamkan modal mereka di suatu negara jika politik dan keamanan negara bersangkutan tidak stabil.
Investor akan mencari negara yang stabil dengan kinerja ekonomi yang baik dimana mereka akan menginvestasikan uangnya. Sebuah negara dengan atribut positif seperti itu akan menarik dana investasi dari negara lain yang memiliki tingkat risiko politik dan ekonomi yang lebih tinggi. Kekacauan politik, contohnya, bisa menyebabkan hilangnya keyakinan pada mata uang dan adanya perpindahan modal menuju mata uang dari negara yang lebih stabil.
Era globalisasi saat ini, faktor stabilitas politik dan keamanan dalam arus informasi dan teknologi memainkan peran penting di segala aspek kehidupan termasuk informasi tentang politik dan keamanan telah membawa pengaruh yang begitu besar bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Hal inilah yang kemudian memunculkan pandangan bahwa kedua faktor ini telah memainkan peran yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu layak untuk kemudian didalami mengenai bagaimana cara-cara atau tatanan perekonomian dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut.
Stabilitas Politik dan Kinerja Ekonomi
Memasuki tahun politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari elit politik sampai pengusaha menjaga stabilitas politik. semua pihak harus merasa berkepentingan untuk meletakkan kepentingan politik di bawah kepentingan nasional. Demikian hal itu dipesankan SBY dalam pembukaan acara Indonesia Young Leaders Forum 2013 yang diadakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pemilihan Umum (pemilu) 2014 sebagai sebuah pilar utama demokratisasi akan segera dilaksanakan. Sudah dapat dipastikan dinamika dan persaingan politik menjelang Pemilu 2014 akan semakin intens dan meningkat. Dua kontestasi politik yang akan terjadi dalam waktu yang berdekatan. Pertama adalah Pemilu untuk mengisi anggota parlemen baik di tingkat pusat (DPR dan DPD) ataupun di daerah (DPRD I dan II). Kedua adalah Pemilu untuk menentukan Presiden RI masa periode 2014-2019.
Persaingan dan suhu politik dipastikan akan meningkat pada 2013-2014. Sementara itu, agenda pembangunan dan ekonomi harus tetap dijaga momentumnya. Capaian kinerja ekonomi pascareformasi perlu tetap kita pertahankan dan tingkatkan. Bahkan perekonomian Indonesia belakangan ini telah menunjukkan stabilitas dan resilient terhadap external-shock. Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, pascapemulihan krisis ekonomi 1997-1998, ekonomi Indonesia mampu bertahan baik dari bencana alam (tsunami dan gempa) maupun dampak dari krisis Sub-Prime Mortgage di Amerika Serikat dan krisis utang di Zona Eropa. Sejumlah indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan devisa, realisasi investasi dan penyerapan lapangan kerja terus menunjukkan perbaikan. Bahkan pada tahun 2009, Indonesia masuk menjadi anggota G-20 dan pada 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara negara-negara G-20 setelah China.
Saat ini skala ekonomi Indonesia sudah di peringkat ke 16 ekonomi di dunia. Indonesia menyumbang lebih dari 40 persen produk domestik bruto dengan penduduk mencapai hampir setengah dari penduduk ASEAN. Pencapaian luar biasa ekonomi Indonesia yang terus tumbuh positif di tengah awan mendung krisis global, masuknya Indonesia ke dalam jajaran negara-negara G20, peningkatan peringkat Indonesia dari credit-rating menjadi investment grade, dan penciptaan iklim investasi sehat merupakan modal yang kuat dan harus dijaga agar Indonesia siap menghadapi ASEAN Economic Community 2015.
Kunci keberhasilan Indonesia dalam pembangunan ekonomi selama ini adalah keberhasilan penguatan dan peningkatan stabilitas politik dan keamanan pasca-reformasi. Indonesia telah melalui tiga kali pemilihan umum yaitu pemilu 1999, 2004 dan 2009. Selain itu juga, terdapat Pilkada yang secara regular dilakukan untuk memilihi Gubernur dan Walikota/Bupati di seluruh Indonesia setiap lima tahun sekali. Kedewasaan berpolitik baik selama periode kampanye maupun pengumuman hasil Pemilu menjadi momen krusial dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan.
Stabilisasi perekonomian dari suatu negara sangat jelas dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan, yang menurut penulis juga sangat penting ketimbang variabel ekonomi makro lainnya. Tanpa stabilitas politik dan keamanan yang kondusif dari suatu negara, ekonomi tidak akan bisa berbuat banyak terutama dalam hubungannya dengan posisi dari suatu negara dalam memperbaiki variabel-variabel ekonomi.
Oleh karena itu, pembangunan ekonomi saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi perpolitikan dan stabilitas keamanan di Indonesia. Politik dan keamanan yang tidak stabil akan mendatangkan dua hambatan utama bagi para pelaku ekonomi yaitu premi risiko (risk premium) yang tinggi, dan biaya transaksi (transaction cost) yang tinggi. Premi resiko yang tinggi dan biaya transaksi yang tinggi adalah refleksi dari confidence yang rendah yang diakibatkan oleh tidak stabilnya politik dan keamanan.
Menjaga stabilitas politik menjelang pemilihan umum tahun 2014 demi kelangsungan perekonomian nasional menjadi hal yang mesti dilakukan. Sinergitas eksekutif, legislatif, dunia usaha, dan rakyat mutlak diperlukan agar stabilitas politik terjaga. Karena jika tidak, maka ketidakstabilan politik bisa menjadi penghambat laju perekonomian. Pemerintah tidak ingin ekonomi Indonesia tertinggal dengan negara-negara tetangga.
Tahun 2013 dan 2014 sebagai tahun penting untuk mempersiapkan seluruh elemen bangsa menyambut Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Jika politik tidak stabil baik tahun ini, tahun depan, dan tahun depannya lagi, maka perangkat undang-undang yang mendukung ASEAN 2015 dan aturan pendukung ekonomi bisa terhambat.
Kepentingan Nasional
Dengan semakin dekatnya pemilihan umum tahun 2014 dinamika politik saat ini otomatis meningkat. Namun, secara bersamaan pemerintah sedang menyiapkan integrasi negara-negara anggota ASEAN dalam ASEAN Economic Community (AEC) yang akan diimplementasikan pada tahun 2015.
Karena itu, wajar bila Presiden SBY kemudian menggarisbawahi bahwa menjaga stabilitas politik sangat penting karena terkait kepentingan nasional yang bergerak sebagai laju ekonomi. Bila politik terganggu dan ekonomi melambat, maka kepentingan nasional akan goyah. Oleh sebab itu, menjaga kepentingan nasional harus dikedepankan agar arus ekonomi lancar dan stablitas politik normal. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar