Potensi
Perkembangan Jakarta
|
Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo ; Pengamat
Ekonomi
|
SINDO
, 03 September 2012
Bulan
lalu pemerintah menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) tahun 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.Dengan RAPBN itu kita
memiliki gambaran rencana pengembangan ekonomi yang diharapkan pemerintah di
tahun mendatang.
Dalam
waktu dekat ini kita tentunya akan melihat “turunan” dari RAPBN tersebut, yaitu
penyampaian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dari tiap
daerah. Dengan RAPBD tersebut, kita juga akan memiliki gambaran tentang potensi
pengembangan daerah masing-masing. Jakarta menjadi kasus menarik dalam periode
ini.
Bersamaan dengan penyiapan RAPBD yang dilakukan pemerintah daerah, pilkada putaran kedua yang akan menentukan calon gubernur untuk periode lima tahun mendatang juga akan dilakukan sekitar dua minggu lagi. Barangkali kesempatan ini menjadi suatu peluang yang sangat baik untuk mengetahui potensi yang sebenarnya dari pengembangan Ibu Kota.
Berbeda dengan lima tahun lalu, pilkada kali ini sungguh-sungguh menampilkan persaingan tajam yang seyogianya akan menghasilkan konsep pengembangan kota yang lebih baik. Sebagaimana layaknya dalam persaingan usaha yang tajam, yang akhirnya justru menghasilkan banyak perbaikan dalam industri tersebut, persaingan yang terjadi di pilkada ini pun diharapkan dapat mempertajam kreativitas dan inovasi sehingga hasil akhirnya akan memperbaiki kinerja pemerintahan daerah pada periode lima tahun mendatang.
Seberapa besar potensi pengembangan ibu kota Indonesia ini? APBD DKI tahun2012 memiliki ukuran sangat besar, yaitu Rp36 triliun. Jumlah tersebut ternyata naik lagi dalam APBD Perubahan sehingga jumlah totalnya menjadi Rp41,5 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan terjadinya sisa anggaran tahun 2011 yang berjumlah Rp6,5 triliun, suatu jumlah yang sebenarnya sangat besar (yang bisa dipergunakan untuk membeli bus Transjakarta sebanyak lebih dari 5.000 bus).
Selama lima tahun terakhir ini anggaran DKI mencapai jumlah sekitar Rp138 triliun. Bagaimana dengan lima tahun ke depan? APBD DKI tahun 2013 memang belum bisa kita ketahui sekarang.Tapi dengan melihat gambaran APBD Perubahan 2012, kita bisa membayangkan jumlahnya tidak akan kurang dari Rp40 triliun.
Sementara itu, secara umum jumlah anggaran tersebut tidaklah pernah menurun dan kadang bahkan meningkat dengan signifikan. Ini berarti selama lima tahun ke depan paling sedikit akan ada dana sekitar Rp200 triliun yang akan dapat dimanfaatkan pemerintah baru DKI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin jumlah tersebut akan bergerak lebih tinggi lagi mencapai sekitar Rp240 triliun– 250 triliun, suatu jumlah yang sungguh sangat menggiurkan.
Apa yang bisa kita lakukan dengan jumlah tersebut? Dari APBD tersebut sebagian tentunya akan terserap pada keperluan rutin, yaitu untuk gaji pegawai,belanja barang, dan sebagainya. Berbeda dengan RAPBN di mana pemerintah pusat harus menanggung beban tinggi untuk bunga utang maupun cicilannya, belanja subsidi yang sangat besar maupun transfer ke daerah, Pemerintah DKI tidaklah dibebani anggaran rutin yang besar.
Oleh karena itu dengan jumlah APBD yang terus berkembang, seyogianya lebih dari 50% jumlah tersebut bisa disisihkan untuk anggaran pembangunan. Ini berarti setiap tahun mestinya ada lebih dari Rp20 triliun–25 triliun yang dapat disisihkan untuk pembangunan.Apa yang bisa kita lakukan dengan jumlah tersebut? Baru-baru ini Bank Dunia memutuskan membantu Pemerintah Indonesia melalui program JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative) untuk melakukan pengerukan 13 sungai besar di Jakarta maupun waduknya.
Pinjaman yang disetujui sebesar USD130 juta atau sekitar Rp1,3 triliun.Bahkan lumpur hasil pengerukan tersebut akan dikumpulkan di pantai dekat Ancol dan akan menghasilkan lahan baru seluas 120 hektare. Lahan ini akhirnya menjadi bagian dari reklamasi pantai Jakarta. Pinjaman Bank Dunia itu diberikan kepada pemerintah pusat sehingga tidak akan membebani APBD DKI.
Pemda DKI tentunya dapat mengambil kesempatan ini dengan melakukan pembebasan beberapa daerah kawasan sungai (tentunya dengan harga yang sangat layak karena dananya tersedia dari APBD) dan bisa dikembangkan menjadi jalur hijau, baik untuk taman maupun sarana olahraga dan sarana publik lain.Dengan menyediakan dana, misalnya Rp2 triliun per tahun, pengerukan sungaisungai tersebut dapat sekaligus dibarengi dengan perbaikan daerah aliran sungai (yang umumnya kumuh) menjadi daerah yang lebih bisa dikembangkan.
Pemda juga dapat sekaligus mengembangkan daerah tersebut untuk pembangunan rumah susun (rusun) sehingga warga yang tersingkir dari daerah tepian sungai justru dapat memperoleh tempat tinggal lebih layak. Jika dananya dinaikkan menjadi Rp5 triliun per tahun, akan puluhan atau bahkan mungkin ratusan rusun yang dapat dibangun sekaligus dan dapat menampung puluhan bahkan ratusan ribu warga Jakarta.
Salah satu waduk yang juga akan dikeruk adalah Waduk Melati di belakang Grand Indonesia. Waduk yang sangat kumuh tersebut bisa disulap menjadi tempat yang lebih cantik. Bahkan lahan kosong milik pemda yang berada di samping Waduk Melati bisa dikembangkan menjadi taman yang dapat menjadi paru-paru daerah tersebut. Sebuah perusahaan swasta sudah menawarkan untukmembanguntamantersebut sebagai bagian dari kepedulian sosial mereka (CSR), tetapi ternyata menghadapi birokrasi yang justru menghambatnya.
Daerah tersebut bisa disulap menjadi tempat yang mirip dengan sungai buatan di Seoul, Korea Selatan, yang akhirnya menjadi tempat yang sangat menarik bagi warga setempat maupun para wisatawan. Dengan jumlah Rp5 triliun, Pemda DKI dapat membangun jalan tol seperti Kebon Jeruk– Ulujami sebanyak dua ruas dalam satu tahun. Ini berarti jika Pemda DKI mau melakukan, pembangunan jalan baru seperti itu dapat dengan mudah dilakukan.
Masalah pembebasan lahan mestinya dapat dipecahkan jika dananya tersedia dan masyarakat merasa diuntungkan dengan pembebasan lahan tersebut. Dengan jumlah Rp5 triliun selama lima tahun berturut-turut, Pemda DKI dapat menambah lagi jalur MRT. Ini berarti sarana transportasi massal akan dapat terbangun dengan cepat.
Hal yang sama, bahkan lebih murah, juga dapat dilakukan dengan kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia dalam pengembangan jaringan yang bisa meningkatkan mobilitas masyarakat. Demikian juga dengan pembangunan monorel. Yang juga bisa dilakukan dengan mudah adalah penambahan sarana busway. Dewasa ini setiap satu koridor, barangkali bus yang melayani hanya sekitar 100.
Ada yang kurang, ada yang lebih.Jika tahun 2013 mendatang Pemda DKI menyiapkan dana Rp1 triliun saja, sudah ada tambahan 1.000 bus, mungkin sama dengan jumlah seluruh bus Transjakarta saat ini, yang dengan segera dapat memperbaiki frekuensi perjalanan bus tersebut. Mudah-mudahan pilkada tahap kedua ini dapat menghasilkan konsep dan pemikiran baru untuk menghasilkan akselerasi pembangunan Jakarta kita. Semoga. ●
Bersamaan dengan penyiapan RAPBD yang dilakukan pemerintah daerah, pilkada putaran kedua yang akan menentukan calon gubernur untuk periode lima tahun mendatang juga akan dilakukan sekitar dua minggu lagi. Barangkali kesempatan ini menjadi suatu peluang yang sangat baik untuk mengetahui potensi yang sebenarnya dari pengembangan Ibu Kota.
Berbeda dengan lima tahun lalu, pilkada kali ini sungguh-sungguh menampilkan persaingan tajam yang seyogianya akan menghasilkan konsep pengembangan kota yang lebih baik. Sebagaimana layaknya dalam persaingan usaha yang tajam, yang akhirnya justru menghasilkan banyak perbaikan dalam industri tersebut, persaingan yang terjadi di pilkada ini pun diharapkan dapat mempertajam kreativitas dan inovasi sehingga hasil akhirnya akan memperbaiki kinerja pemerintahan daerah pada periode lima tahun mendatang.
Seberapa besar potensi pengembangan ibu kota Indonesia ini? APBD DKI tahun2012 memiliki ukuran sangat besar, yaitu Rp36 triliun. Jumlah tersebut ternyata naik lagi dalam APBD Perubahan sehingga jumlah totalnya menjadi Rp41,5 triliun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan terjadinya sisa anggaran tahun 2011 yang berjumlah Rp6,5 triliun, suatu jumlah yang sebenarnya sangat besar (yang bisa dipergunakan untuk membeli bus Transjakarta sebanyak lebih dari 5.000 bus).
Selama lima tahun terakhir ini anggaran DKI mencapai jumlah sekitar Rp138 triliun. Bagaimana dengan lima tahun ke depan? APBD DKI tahun 2013 memang belum bisa kita ketahui sekarang.Tapi dengan melihat gambaran APBD Perubahan 2012, kita bisa membayangkan jumlahnya tidak akan kurang dari Rp40 triliun.
Sementara itu, secara umum jumlah anggaran tersebut tidaklah pernah menurun dan kadang bahkan meningkat dengan signifikan. Ini berarti selama lima tahun ke depan paling sedikit akan ada dana sekitar Rp200 triliun yang akan dapat dimanfaatkan pemerintah baru DKI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin jumlah tersebut akan bergerak lebih tinggi lagi mencapai sekitar Rp240 triliun– 250 triliun, suatu jumlah yang sungguh sangat menggiurkan.
Apa yang bisa kita lakukan dengan jumlah tersebut? Dari APBD tersebut sebagian tentunya akan terserap pada keperluan rutin, yaitu untuk gaji pegawai,belanja barang, dan sebagainya. Berbeda dengan RAPBN di mana pemerintah pusat harus menanggung beban tinggi untuk bunga utang maupun cicilannya, belanja subsidi yang sangat besar maupun transfer ke daerah, Pemerintah DKI tidaklah dibebani anggaran rutin yang besar.
Oleh karena itu dengan jumlah APBD yang terus berkembang, seyogianya lebih dari 50% jumlah tersebut bisa disisihkan untuk anggaran pembangunan. Ini berarti setiap tahun mestinya ada lebih dari Rp20 triliun–25 triliun yang dapat disisihkan untuk pembangunan.Apa yang bisa kita lakukan dengan jumlah tersebut? Baru-baru ini Bank Dunia memutuskan membantu Pemerintah Indonesia melalui program JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative) untuk melakukan pengerukan 13 sungai besar di Jakarta maupun waduknya.
Pinjaman yang disetujui sebesar USD130 juta atau sekitar Rp1,3 triliun.Bahkan lumpur hasil pengerukan tersebut akan dikumpulkan di pantai dekat Ancol dan akan menghasilkan lahan baru seluas 120 hektare. Lahan ini akhirnya menjadi bagian dari reklamasi pantai Jakarta. Pinjaman Bank Dunia itu diberikan kepada pemerintah pusat sehingga tidak akan membebani APBD DKI.
Pemda DKI tentunya dapat mengambil kesempatan ini dengan melakukan pembebasan beberapa daerah kawasan sungai (tentunya dengan harga yang sangat layak karena dananya tersedia dari APBD) dan bisa dikembangkan menjadi jalur hijau, baik untuk taman maupun sarana olahraga dan sarana publik lain.Dengan menyediakan dana, misalnya Rp2 triliun per tahun, pengerukan sungaisungai tersebut dapat sekaligus dibarengi dengan perbaikan daerah aliran sungai (yang umumnya kumuh) menjadi daerah yang lebih bisa dikembangkan.
Pemda juga dapat sekaligus mengembangkan daerah tersebut untuk pembangunan rumah susun (rusun) sehingga warga yang tersingkir dari daerah tepian sungai justru dapat memperoleh tempat tinggal lebih layak. Jika dananya dinaikkan menjadi Rp5 triliun per tahun, akan puluhan atau bahkan mungkin ratusan rusun yang dapat dibangun sekaligus dan dapat menampung puluhan bahkan ratusan ribu warga Jakarta.
Salah satu waduk yang juga akan dikeruk adalah Waduk Melati di belakang Grand Indonesia. Waduk yang sangat kumuh tersebut bisa disulap menjadi tempat yang lebih cantik. Bahkan lahan kosong milik pemda yang berada di samping Waduk Melati bisa dikembangkan menjadi taman yang dapat menjadi paru-paru daerah tersebut. Sebuah perusahaan swasta sudah menawarkan untukmembanguntamantersebut sebagai bagian dari kepedulian sosial mereka (CSR), tetapi ternyata menghadapi birokrasi yang justru menghambatnya.
Daerah tersebut bisa disulap menjadi tempat yang mirip dengan sungai buatan di Seoul, Korea Selatan, yang akhirnya menjadi tempat yang sangat menarik bagi warga setempat maupun para wisatawan. Dengan jumlah Rp5 triliun, Pemda DKI dapat membangun jalan tol seperti Kebon Jeruk– Ulujami sebanyak dua ruas dalam satu tahun. Ini berarti jika Pemda DKI mau melakukan, pembangunan jalan baru seperti itu dapat dengan mudah dilakukan.
Masalah pembebasan lahan mestinya dapat dipecahkan jika dananya tersedia dan masyarakat merasa diuntungkan dengan pembebasan lahan tersebut. Dengan jumlah Rp5 triliun selama lima tahun berturut-turut, Pemda DKI dapat menambah lagi jalur MRT. Ini berarti sarana transportasi massal akan dapat terbangun dengan cepat.
Hal yang sama, bahkan lebih murah, juga dapat dilakukan dengan kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia dalam pengembangan jaringan yang bisa meningkatkan mobilitas masyarakat. Demikian juga dengan pembangunan monorel. Yang juga bisa dilakukan dengan mudah adalah penambahan sarana busway. Dewasa ini setiap satu koridor, barangkali bus yang melayani hanya sekitar 100.
Ada yang kurang, ada yang lebih.Jika tahun 2013 mendatang Pemda DKI menyiapkan dana Rp1 triliun saja, sudah ada tambahan 1.000 bus, mungkin sama dengan jumlah seluruh bus Transjakarta saat ini, yang dengan segera dapat memperbaiki frekuensi perjalanan bus tersebut. Mudah-mudahan pilkada tahap kedua ini dapat menghasilkan konsep dan pemikiran baru untuk menghasilkan akselerasi pembangunan Jakarta kita. Semoga. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar