Kegagalan Angkutan Lebaran

Kegagalan Angkutan Lebaran

Sumaryoto ;  Anggota Komisi Keuangan DPR, Mantan Pimpinan Komisi Perhubungan DPR

SUARA MERDEKA , 01 September 2012

MENUMPUKNYA penumpang, tingginya kemacetan lalu lintas, dan jumlah korban kecelakaan cukup menjadi bukti bahwa pemerintah telah gagal mengelola angkutan Lebaran 2012 atau Idhul Fitri 1433 H.

Mabes Polri mencatat hingga Senin (27/08) jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 5.233 kasus dengan 908 korban tewas dan 1.505 luka berat. Artinya, kecelakaan pada angkutan Lebaran tahun ini meningkat 10% (489 kasus) dibanding tahun lalu, dengan korban tewas juga naik 129 jiwa (17%), dan luka berat naik 171 jiwa (13%). Jumlah kerugian material tahun ini sementara tercatat Rp 8.330.279.704.

Bandingkan dengan angka kecelakaan angkutan Lebaran 2011 yang tercatat 2.770 kasus dengan 449 korban tewas, 760 luka berat, 1.914 luka ringan, dan kerugian meterial Rp 7,5 miliar. Bandingkan pula dengan angka kecelakaan angkutan Lebaran 2010 dan 2009. Pada 2010, angka kecelakaan 1.351 kasus dengan 302 korban tewas, 405 luka berat, 826 luka ringan, dan kerugian material Rp 5,3 miliar.

Tahun 2009, angka kecelakaan tercatat 1.597 kasus dengan korban tewas 675 korban tewas, 801 luka berat, 1.595 luka ringan, dan kerugian meterial Rp 3,7 miliar. Khusus wilayah Jateng, angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2012 mencapai 93 kasus. Polda Jateng bahkan menempati urutan teratas dalam hal angka kecelakaan setelah Jatim (56), Jabar (22), Metro Jaya (12), dan Polda Sulsel (5) kasus.

Kemacetan lalu lintas pada angkutan Lebaran 2012 juga lebih parah ketimbang tahun lalu. Pada arus mudik H-2, jarak Jakarta-Pekalongan misalnya harus ditempuh 36 jam, padahal normalnya 6-7 jam. Pada arus balik H+6, jarak Indramayu-Subang harus ditempuh 5 jam, padahal normalnya 1 jam.

Di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal bus, dan terminal bayangan pada musim mudik dan balik tahun ini juga banyak terjadi penumpukan penumpang. Melihat tingginya kemacetan, jumlah korban kecelakaan, dan penumpukan penumpang terbukti pemerintah tak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya.

Dalam perbaikan jalan pantura Jawa misalnya, dari tahun ke tahun pemerintah selalu menargetkan selesai pada H-7. Kementerian PU bahkan menjadikan Lebaran sebagai ’’proyek’’ tahunan. Buruknya kondisi infrastruktur jalan telah menyebabkan banyaknya kasus kecelakaan, terutama motor. Mengapa perbaikan jalur pantura tidak dikerjakan jauh hari sebelum Lebaran? Padahal APBN periode tahunan sudah menjadi 1 Januari-31 Desember, bukan lagi Maret-April sebagaimana pada era Orde Baru.

Mengapa pemudik banyak memilih motor? Selain pelayanan angkutan umum masih buruk, tak ada jaminan keamanan dan kenyamanan, mudik dengan motor juga murah meriah. Bandingkan bila menggunakan bus. Untuk jurusan Jakarta-Pekalongan misalnya, bus ber-AC yang biasa bertarif Rp 50.000 pada saat mudik Lebaran bisa Rp 250.000 atau lima kali lipat. Ironisnya, pemerintah seakan tak berdaya menghadapi ulah pengusaha bus nakal yang seenaknya menaikkan tarif.

Pemerintah juga tak kunjung membuat terobosan dalam mengurai kemacetan, misalnya menjadikan jalur alternatif dan jalur selatan Jawa hanya untuk motor dan kendaraan kecil/ pribadi, sedangkan jalur pantura hanya untuk kendaraan umum/ bus. Kita bisa melihat pada musim mudik tahun ini  kemacetan di jalur pantura sangat parah.

Terobosan Pemerintah

Sebelumnya, pemerintah sesumbar dapat menyelenggarakan angkutan Lebaran 2012 dengan lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi sesumbar itu tinggal sesumbar karena realitasnya justru sebaliknya. Pemerintah gagal mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, mengurangi angka kecelakaan, dan mengurai kemacetan.

Sebanyak 908 korban tewas dalam angkutan Lebaran 2012 bukan jumlah sedikit. Bila jumlah itu menjadi korban bencana alam, wabah penyakit, narkotika, atau terorisme, tentu kita sudah kalang-kabut. Tapi ketika sejumlah orang itu menjadi korban kecelakaan lalu lintas, pemerintah biasa-biasa saja dan tak merasa bersalah.

Tak ada permintaan maaf dari pemerintah yang gagal mengelola angkutan Lebaran 2012. Padahal kegagalan menyelenggarakan angkutan Lebaran berarti kegagalan melaksanakan amanat Ayat (3) Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, ’’Negara bertanggung jawab atas tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat dan fasilitas pelayanan umum sesuai harkat kemanusiaan.”

Sudah selayaknya Komisi Perhubungan DPR memanggil Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meminta pertanggungjawaban soal kegagalan pemerintah mengelola angkutan Lebaran 2012.

Di pihak lain, pemerintah harus membuat terobosan. Pertama; perbaikan jalur pantura harus sudah beres jauh hari sebelum Lebaran. Kedua; menjadikan angkutan umum aman dan nyaman serta menindak pengusaha bus nakal yang menaikkan tarif seenaknya sehingga banyak pemudik memilih menggunakan motor. Ketiga; menjadikan jalur alternatif dan jalur selatan Jawa hanya untuk motor dan kendaraan kecil/pribadi, sedangkan jalur pantura hanya untuk kendaraan umum/bus. ●