|
KOMPAS,
13 Mei 2013
Indonesia
diproyeksikan tetap menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di wilayah Asia
karena didorong permintaan domestik yang tinggi dan prospek global yang terus
meningkat.
Dalam
kajian terakhir IMF (World Economic Outlook, April 2013), pertumbuhan ekonomi
global diproyeksikan mencapai 3,25 persen pada 2013 dan 4 persen pada 2014.
Pada bulan-bulan terakhir, dua dari ancaman terbesar terhadap ekonomi
global—risiko pecahnya Uni Eropa dan kontraksi fiskal di Amerika Serikat—telah
terhindarkan. Bagaimanapun, ekonomi negara maju menghadapi periode penuh
tantangan di depan dengan pertumbuhan Eropa tertinggal di belakang AS dan
Jepang.
Sebaliknya,
ekonomi negara-negara berkembang tumbuh lebih cepat dan yang paling menonjol
adalah di Asia. IMF dalam Regional Economic Outlook Asia and Pacific pada April
2013 meramalkan, negara-negara berkembang di Asia akan bertumbuh melebihi 6,5
persen pada 2013 dan mendekati 7 persen pada 2014. Pertumbuhan ini didukung
penguatan permintaan ekspor di wilayah itu dan permintaan domestik yang kuat.
Konsumsi
dan investasi swasta selama ini didukung pertumbuhan tenaga kerja, dan di
beberapa negara lain, tingkat suku bunga rendah dan tingginya ekspansi kredit.
Hal ini dapat mengakibatkan kenaikan harga aset dan ketidakseimbangan finansial
di beberapa ekonomi. Karena itu, pembuat kebijakan di Asia menghadapi suatu
aksi kesetimbangan yang rapuh pada masa mendatang—mendukung pertumbuhan ekonomi
sembari menjaga potensi perluasan risiko di sektor keuangan.
Selain
itu, para pembuat kebijakan di wilayah ini juga perlu mempertimbangkan cara
terbaik untuk menyeimbangkan stimulus fiskal yang terjadi sejak krisis global
dimulai untuk menjamin kondisi fiskal ekonomi Asia tetap sehat.
Tantangan
ke depan
Indonesia
sedang menghadapi beberapa dari tantangan tersebut. IMF memproyeksikan, pertumbuhan
akan dipertahankan di angka sekitar 6,25 persen pada 2013. Namun, defisit
neraca berjalan diperkirakan akan cukup besar tahun ini, seperti yang terjadi
pada 2012. Hal ini diakibatkan kenaikan permintaan pada neraca migas dan
turunnya harga komoditas.
Inflasi
juga telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, kenaikan
subsidi BBM juga meningkatkan beban anggaran. Penyesuaian kebijakan dibutuhkan
untuk menjaga kinerja ekonomi Indonesia, terutama untuk mengurangi biaya
subsidi BBM yang dapat menekan kenaikan inflasi dan menekan penurunan neraca
pembayaran. Namun, untuk mempertahankan kinerja ini di jangka panjang akan
dibutuhkan reformasi yang berkesinambungan.
Dalam
pidatonya baru-baru ini, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde
menggambarkan pencapaian pertumbuhan berkelanjutan dan kemakmuran yang merata
sebagai ”Mimpi Asia” (Asia’s Dream). Ia menyoroti tiga area kunci untuk
mewujudkan mimpi itu, yakni investasi pada sumber daya manusia, iklim yang
tepat bagi investasi dan pertumbuhan, serta jaminan pertumbuhan yang
berkesinambungan melalui perlindungan terhadap lingkungan. Apa yang dibutuhkan
Indonesia agar bisa mencapai Mimpi Asia?
Yang
terutama, Indonesia harus fokus adalah berinvestasi pada sumber daya manusia,
terutama generasi muda, yang merupakan aset terbesar bangsa ini. Ini berarti
peningkatan pengeluaran dalam kesehatan, pendidikan, dan pelatihan untuk
menyiapkan generasi muda Indonesia secara lebih baik agar dapat berkontribusi
dan menarik manfaat dari pertumbuhan ekonomi negara. Indonesia juga perlu
berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur karena ketertinggalan dalam hal
jaringan transportasi, pelabuhan dan logistik, serta pembangkitan tenaga
listrik dibandingkan dengan negara-negara sepantaran (peer countries).
Indonesia
terutama membutuhkan infrastruktur yang lebih baik agar dapat secara penuh
memanfaatkan peluang yang timbul dari integrasi ASEAN. Ini juga berarti
Indonesia perlu menjaga rezim perdagangan dan investasi terbuka. Selain itu,
Indonesia harus melindungi lingkungan untuk memastikan pertumbuhan yang
berkelanjutan sambil menjaga kualitas kehidupan bagi generasi mendatang.
Rekor
subsidi
Untuk
melakukan semua ini dan menjaga kestabilan makroekonomi, Indonesia perlu ruang
fiskal yang cukup—yang pada saat ini dibebani subsidi BBM—dan memberikan
insentif lebih besar bagi partisipasi swasta, terutama dalam hal infrastruktur.
IMF baru-baru ini merilis suatu analisis menyeluruh mengenai subsidi energi.
Secara global, subsidi ini mencapai jumlah yang mengejutkan, yaitu 1,9 triliun
dollar AS atau kira-kira setara dengan 8 persen dari total pendapatan
pemerintah di seluruh dunia.
Dengan
menghapuskan subsidi ini, kita dapat mengurangi insentif bagi konsumsi energi
berlebihan yang pada gilirannya dapat mengurangi emisi karbon dioksida hingga
kira-kira sebesar 13 persen. Di Indonesia, tindakan ini dapat membuka pintu
bagi industri dan teknologi hijau yang dapat menghasilkan manfaat secara
regional ataupun global dengan status Indonesia.
Tidak
diragukan lagi, hal ini pasti melibatkan perubahan. Namun, ekonomi Indonesia
telah menunjukkan ketangguhannya selama krisis global, dan melalui kebijakan
yang tepat Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar