Menkeu Baru dan Proliberasi

Menkeu Baru dan Proliberasi Ichsanuddin Noorsy ;  Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

SUARA KARYA, 22 Mei 2013

Medio Maret 2013, sejurus Agus D Martowardojo diajukan sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI), seorang konglomerat yang sangat dekat dengan Istana membisikkan kepada saya bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyiapkan Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan.

Saya bisa memahami alasan SBY memilih sosok generasi baru kaum Mafia Berkeley. Lebih kurang ada tujuh alasan mengapa Chatib Basri terpilih menjadi Menkeu.

Pertama, sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Chatib Basri menunjukkan keberpihakannya kepada liberalisasi sektor keuangan. Dalam debat tentang divestasi PT Indosat, Chatib Basri yang akrab dipanggil Dede mengatakan, "Kantongi nasionalismemu."

Setelah UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 15 Desember 2004, kredibilitas Pemerintah RI merasa terganggu di mata investor asing dan negara-negara OECD. Pemerintah juga cemas karena UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas pun sedang dimohonkan pembatalannya di MK.

Ketua MK (waktu itu) Jimly Asshiddiqie menyatakan Rizal Mallarangeng, Moh Ikhsan, dan Chatib Basri sudah melobi dirinya agar UU Migas tidak bernasib seperti UU Ketenagalistrikan.

Alasan kedua, Chatib Basri lagi-lagi menunjukkan sikap keberpihakannya ke liberalisasi perekonomian. Alasan ketiga adalah bagaimana Chatib Basri menyetujui argumen Bank Dunia bahwa subsidi BBM adalah sasaran, tanpa lebih dulu mempermasalahkan status komoditas sektor energi dan pengertian subsidi pada hajat hidup orang banyak.

Keempat, mengenai UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada November 2007, MK menyidangkan gugatan pembatalan UU Penanaman Modal. Sebagai saksi ahli dari pemerintah, Chatib dan Faisal berargumen bahwa perbaikan UU Penanaman Modal dibutuhkan karena ditujukan untuk membuka lapangan kerja. Dengan menggunakan data Kementerian Koperasi dan UMKM, saya membuktikan sebaliknya. Yakni, pada 2005-2007 UMKM menyerap lapangan kerja sebesar 97,1 - 97,2 persen dengan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi mencapai 54-56 persen.

Kelima, pada Januari 2010 saat menjadi narasumber pada Pansus Bank Century, Chatib Basri dengan tegas membela kebijakan yang terindikasi memenuhi unsur pidana. Padahal, kasus Bank Century terjadi akibat lemahnya pengawasan perbankan serta kebijakan yang melanggar asas kehati-kehatian dan kepatuhan perbankan sehingga memenuhi unsur pidana.

Keenam, beberapa saat setelah ditetapkan sebagai Menkeu, Voice of America mewawancarai saya. Saya bilang, jika mencontoh Obama memilih Timothy Geithner atau Jack Lew sebagai Menteri Keuangan, maka sikap SBY bertentangan dengan Obama dalam melindungi kepentingan negaranya pada "peperangan" ekonomi dengan RRC dan musuh-musuh potensial lainnya.

Ketujuh, Dede dikenal hangat dengan PT Astra International, PT Indika Energy, bahkan dengan kelompok Bakrie. Selain sejumlah alokasi anggaran belanja akan mulus dalam rangka Pemilu 2014, divestasi 7 persen Newmount, proyek Jembatan Selat Sunda, dan redenominasi pun akan lancar. Soal anggaran berbasis konstitusi, emang gue pikirin. ●