Sesudah “Kejutan Golkar” Boni Hargens  ;   Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI)

KOMPAS,  17 Mei 2014

                                               

                                                                                         

                                                      

SESUDAH 9 April 2014, tema koalisi menjadi wacana dominan. Skenario koalisi, sebagai kelompok partai yang bekerja sama dengan alasan dan untuk tujuan yang sama (Riker, 1962), kini bermunculan. Sebagian besar partai agama tampaknya mendukung Prabowo Subianto setelah ”ketegasan PPP” yang disusul PAN. Sementara dua partai terkuat, PDI-P dan Golkar, kini mengental setelah Golkar shock, kejutan Golkar, yang tiba-tiba kecenderungannya mendukung pencapresan Joko Widodo setelah sempat memberi angin segar kepada Prabowo. Optimisme menang Seperti apa pun formasinya, koalisi selalu didasari optimisme untuk menang. Pada tataran operasional, ada tiga tujuan dasar: (1) tujuan kebijakan; (2) tujuan karier; dan (3) tujuan jabatan. Yang disebut koalisi ideologis sebetulnya mengacu pada dua tujuan pertama. Koalisi dibentuk untuk merealisasikan kebijakan tertentu dan untuk membangun politik jangka panjang, termasuk memenangi pemilu berikutnya. Model koalisi seperti ini disebut ”ideologis”. Koalisi juga bisa taktis, sekadar memenangi pemilu dan berbagi jabatan. Formasi ini biasa dalam politik dan disebut ”koalisi pragmatis”. Masih dalam konteks ini, manuver koalisi Pemilu Presiden 2014 bisa dikelompokkan dalam tiga model. Pertama, koalisi teknis, mengacu pada formasi yang berorientasi memenuhi ambang batas 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional dalam UU No 42/2008. Model anteriori seperti ini berorientasi pada pencalonan presiden dan bagaimana memenangi kontestasi. Koalisi teknis biasanya bermasalah dalam merumuskan tujuan koalisi, apakah polisial, karier, ataukah murni pragmatis.     Kedua, koalisi ideologis, model yang tak membicarakan jatah kekuasaan. Mereka tidak memerlukan waktu lama untuk merumuskan format koalisi karena landasan ideologi yang sama memudahkan kombinasi. Tidak banyak partai yang siap dengan model ideal seperti ini. Ketiga, koalisi yang terbentuk dengan alasan utopis. Ada dua keyakinan semu, bahwa (1) besar-kecil koalisi mencerminkan besar-kecil peluang kemenangan dan (2) pemerintahan yang kuat memerlukan koalisi parlemen yang kuat. Keyakinan ini tak lebih dari sekadar utopia. Tak selamanya mesin besar memenangi pemilihan. Pilkada DKI Jakarta 2012 menjadi preseden jelas. Lalu, kredo koalisi gemuk menjamin stabilitas. Selama 2004-2010 kita diperintah oleh megakoalisi. Di parlemen kekacauan malah makin liar. Dalam tubuh pemerintahan, soliditas selalu masalah. Akibatnya, koalisi gendut hanyalah format. Substansinya, koalisi pura-pura.  Benarkah mesin politik determinan? Survei Kompas (14 April 2014) memecahkan teka-teki Pemilu Legislatif 2014. Dualisme preferensi politik menjadi kecenderungan umum. Perdebatannya kemudian, orang memilih karena sosok atau mesin politik? Untuk Nasdem, 46,2 persen pemilih mencoblos partai dan 53,8 persen mencoblos calon. Faktor figur lebih kuat daripada mesin partai, sebagaimana terjadi pada PKPI (37,5 persen; 62,5 persen). Berbeda dengan perolehan PKS yang 73,1 persen mencoblos partai, sisanya 26,9 persen mencoblos kandidat. Faktor mesin politik lebih kuat dari figur. Tren yang sama, meski tak sekuat itu, terjadi pada PDI-P (69,3 persen; 30,7 persen), Golkar (57,4 persen; 42,6 persen), Gerindra (55,2 persen; 44,8 persen), Hanura (58,9 persen; 41,1 persen), PKB (60,6 persen; 39,4 persen), dan PAN (61,6 persen; 38,4 persen). Keberimbangan, pada rasio 50:50 antara mesin politik dan figur, terjadi pada Demokrat, PPP, dan PBB. Gejala ini menegaskan jamaknya preferensi sekaligus longgarnya ikatan konstituen dengan partai. Makin longgar ikatan itu, makin berubah-ubah preferensi politik. Dalam konteks ini, mesin politik bukan lagi determinan utama. Mesin hanya berfungsi pada tataran mobilisasi konvensional: patronase dan ikatan keluarga. Dengan kata lain, manuver koalisi tidak serta-merta menentukan menang-kalah. Dalam pemilihan langsung, peran figur begitu sentral. Tentu figur tak bisa disimplifikasi pada sosok populer karena popularitas hanya syarat umum, bukan syarat khusus. Orang bisa sangat terkenal, tetapi tidak dipilih. Itu yang terjadi pada 9 April lalu. Selain populer, orang harus diterima, akseptabilitas. Dalam asumsi linear, akseptabilitas menentukan elektabilitas. Namun, konteks ini bisa ditelikung oleh anomali ”politik uang”. Seseorang bisa akseptabel, tetapi tidak dicoblos di dalam bilik suara. Gagasan dan tindakan Logika uang hanya bisa dipatahkan oleh aspek lovabilitas. Lovabilitas tidak lahir dari pencitraan belaka. Ia lahir dari keseluruhan gagasan dan tindakan politik atau lahir dari sebuah ”revolusi mental” dalam bahasa Jokowi (Kompas, 10/5). Setelah dikenal, diterima, figur perlu dicintai agar pasti dipilih. Lovabilitas inilah yang menguatkan elektabilitas Jokowi dalam Pilkada 2012 DKI Jakarta. Lembaga-lembaga survei dulu gagal membaca aspek lovabilitas ini sehingga keliru memprediksi kemenangan Jokowi di Jakarta. Uang tentu saja bekerja begitu liar dalam politik, tetapi ia tidak efektif menggeser preferensi politik terhadap figur yang lovabel. Maka, seharusnya bukan koalisi utopis yang dibangun, melainkan koalisi semangat, gagasan, dan niat untuk Indonesia baru. ●