Puzzle
Terakhir Koalisi
Gun
Gun Heryanto ; Direktur
Eksekutif The Political Literacy Institute,
Dosen
Komunikasi Politik UIN Jakarta
|
KORAN
SINDO, 16 Mei 2014
|
Wacana
publik sepekan ini terkonsentrasi pada skema pasti koalisi partai politik.
Momentum ini, memang sangat krusial bagi para petarung yang akan berlaga di
pemilu presiden, karena mereka harus memastikan posisi sekaligus mengkaji
pergerakan kompetitor di injury time
. Hampir seluruh pihak bersepakat, sudah tersedia dua poros utama yakni
Jokowi dan Prabowo. Akankah pengelompokan kekuatan benar-benar terkonsentrasi
pada dua poros ini? Pada posisi pertanyaan itulah analisis prediktif menjadi
penting diajukan untuk melihat beberapa kemungkinan dinamika politik yang
bisa terjadi.
Game Theory
Jokowi
sebagai capres PDI Perjuangan bisa bernafas lega. Ambang batas pencapresan (presidential threshold) sudah
teratasi. Dukungan resmi PDI Perjuangan (18,95 %), Nasdem (6,72 %) dan PKB
(9,04 %) sudah memastikan Jokowi siap menjadi petarung sungguhan (the real candidate). Pun demikian
dengan Prabowo. Sepertinya peristiwa 2009 tak akan terulang, dimana saat itu
Prabowo kesulitan mendapatkan teman seperjalanan. Kini, beberapa partai sudah
merapat. Dengan mengantongi dukungan resmi Gerindra (11,81 %), PAN (7,57 %),
PPP (6,53 %), Prabowo sudah bisa berlaga. Akan semakin kokoh jika PKS (6,79
%) jadi merapat.
Yang
lebih menarik untuk dianalisa di injury
time ini justru partai-partai yang belum memastikan sikap. Sebut saja
Partai Demokrat (10,19%), Hanura (5,26%), dan tentu saja Golkar (14,75%).
Bedanya, Golkar secara demonstratif menunjukkan pergerakan licin
berkomunikasi dengan hampir seluruh kekuatan potensial, sementara Demokrat
lebih pasif bermain di “panggung depan” meskipun tentu secara diam-diam juga
memainkan strategi memosisikan diri. Menarik melihat posisi Golkar dan
Demokrat di tengah kompetisi yang berlangsung saat ini dari perspektif Game Theory.
Dalam
tulisan Roger B Myerson, Game Theory:
Analysis of Conflict (1991), Teori Permainan adalah studi tentang
pengambilan keputusan strategis. Teori ini, awalnya dikembangkan oleh Emile
Borel pada tahun 1921dan selanjutnya disempurnakan oleh John Van Neemann dan
Oskar Morgenstern. Inti teori ini menekankan dalam situasi bersaing di antara
beberapa orang atau kelompok maka kecenderungannya para pemain akan memilih
strategi untuk memaksimalkan kemenangannya dan meminimalisasi kemenangan
lawan.
Dalam
perspektif game theory terdapat dua
karakteristik strategi. Pertama strategi murni (pure strategy game) yang biasanya menerapkan strategi tunggal
yakni mengupayakan capaian maksimum. Dalam konteks koalisi saat ini, PDIP dan
Gerindra tentunya menjalankan strategi ini. Pancapresan Jokowi maupun Prabowo
sudah harga mati, sehingga seluruh pergerakan komunikasi politik
dimaksimalkan untuk mengukuhkan kemenangan kandidat mereka masing-masing.
Kedua
strategi campuran (Mixed Strategy Game)
intinya pemain akan menggunakan beragam varian strategi untuk memastikan
hasil optimal di tengah realitas kesulitan mereka menjalankan strategi
utamanya. Strategi inilah yang sepertinya akan dijalankan oleh Golkar dan
Demokrat meski dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Golkar merupakan
partai berpengalaman dan surplus tokoh yang sangat terbiasa bermain di pola
acak. Dengan posisinya sebagai pemenang kedua, Golkar tentu tak ingin
memosisikan diri sebagai pelengkap penderita.
Sejarah
Golkar adalah sejarah kekuasaan, wajar jika orang membaca manuver Golkar
sebagai pragmatisme merengkuh kekuasaan dengan siapapun yang berpotensi
menang. Sementara Demokrat adalah partai berkuasa saat ini, dan punya
kepentingan mengamankan SBY untuk soft
landing dan memastikan tak muncul masalah setelah pergantian rezim
kekuasaan.
Kepentingan
mereka terbentur problem yang sama yakni kesulitan mengusung figur capres
mereka di tengah kuatnya sosok Jokowi dan Prabowo yang saat ini menjadi
magnet elektoral di poros masing-masing. Dalam konteks inilah mereka
memainkan banyak opsi strategi dan tak menutup kemungkinan membaurkannya
dalam tenggat waktu berbatas seperti sekarang.
Poros Baru?
Salah
satu bauran strategi yang masih sangat mungkin dimainkan adalah wacana poros
baru atau poros ketiga. Tapi, jika dilihat secara lebih realistis, poros
ketiga ini baru mungkin menjadi kekuatan yang bisa memecah konsentrasi dua
poros Jokowi dan Prabowo jika memenuhi beberapa syarat. Pertama , Demokrat
dan SBY mampu memerankan posisi politik sebagai solidarity maker di antara partai-partai yang belum memiliki
kejelasan posisi di dua poros yang sudah ada.
Partai-partai
tersebut misalnya Hanura, Partai Golkar juga PKS. Jika pun PKS masuk ke
Gerindra, tetapi Golkar tidak jadi merapat ke Jokowi atau Prabowo maka masih
sangat mungkin dimunculkannya poros baru ini. Kedua, adanya figur yang bisa
memalingkan perhatian publik dan bisa meningkatkan probabilitas perolehan
suara. Mereka bisa saja mendorong sosok yang mewakili khalayak kunci dalam
konfigurasi politik Indonesia yakni representasi Jawa seperti Sri Sultan
Hamengku Buwono X yang dipasangkan dengan sosok fresh dan memiliki rekam jejak memadai dari salah satu peserta
konvensi.
Meskipun
jika dihitung secara rasional, pasangan poros ketiga ini sulit menggapai
kemenangan jika harus berkompetisi dengan dua poros yang ada saat ini. Ketiga
, adanya peluang bertemunya benefit masing-masing partai di poros ketiga dalam
skema koalisi yang mereka gagas. Kejutan bisa terjadi, jika poros ketiga ini
menjalankan strategi shadow candidate
. Artinya, mereka membuat deal politik dengan salah satu dari dua poros utama
yang sudah ada, untuk membantu memecah konsentrasi suara dan memungkinkan
salah satu pihak ‘membeli waktu’ hingga kontestasi berjalan ketat, misalnya
berlangsung dua putaran.
Jika ini
skenarionya, maka yang paling diuntungkan adalah kubu Prabowo. Namun
demikian, jika salah satu dari partai yang berpeluang membentuk poros ketiga
ini pada akhirnya bergabung dengan PDI Perjuangan, misalnya dilakukan oleh
Golkar, maka yang diuntungkan tentu saja Jokowi. Dalam skema seperti ini,
maka kontestasi sebenarnya sudah makin mengerucut dan memosisikan Golkar
serta Demokrat sebagi puzzle
terakhir bagi dua poros utama tadi. Terlebih jika mereka yang bergabung di
poros ketiga ini tidak all out
bertarung karena tak mau ambil resiko zero
sum game dan lebih memastikan diri sebagai “investor” dalam pembentukan
pemerintahan mendatang. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar