Pemimpin Profetik Husein Ja’far Al Hadar  ;   Peminat Masalah Agama

TEMPO.CO,  17 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Pemimpin adalah wakil Allah (khalifatullah) di bumi atau suatu negara. Jika disadari dalam kerangka itu, kepemimpinan tak akan dipahami, dihayati, dan dijalankan sebagai yang profan-imanen, melainkan sakral-transenden. Pemimpin adalah gelar profetik, sehingga tak ada bedanya antara pemimpin negara dan imam salat atau khatib Jumat. Sebab, pada dasarnya, kepemimpinan adalah sebuah tugas suci, meski itu dilakoni di negeri sekuler sekalipun. Apalagi pemimpin Indonesia, negeri berdasarkan Pancasila yang sangat religius ini. Sebagaimana seorang imam atau khatib, ia bukan hanya mengemban amanat rakyat atau umat, tapi juga amanat Tuhan. Karena itu, ia harus pribadi yang paling memiliki sifat-sifat ketuhanan: adil, bijaksana, rahman (pengasih), rahim (penyayang), dan sebagainya. Inilah (seharusnya) visi-misi dasar seorang pemimpin (politik). Visi-misi profetik itulah yang kerap absen dalam kontestasi kepemimpinan (politik) di negeri ini. Maka, penulis kerap menemui sebagian kita yang sering merasa tak pantas dan saling dorong saat diminta menjadi imam salat atau khatib Jumat, tapi begitu bernafsu dan saling berebut menjadi pemimpin negara. Bahkan, memperebutkannya dengan menghalalkan segala cara. Maka, nilai profetik kepemimpinan pun menjadi sirna. Kepemimpinan hanya dipahami sebagai jabatan, rakyat sebatas komoditas, dan koalisi dijalankan dalam kerangka "dagang sapi". Padahal, sebagaimana kata Sayidina Ali bin Abu Thalib dalam salah satu wasiatnya sebagai khalifah pada Malik Asytar, pola pandang seorang pemimpin pada rakyatnya harus berbasis subyek-subyek, bukan subyek-obyek. Jadi, pemimpin akan benar-benar merasakan perasaan, keluhan, dan harapan rakyatnya. Dengan begitu, para pemimpin menyadari, tidak bisa tidak, mereka harus merangkul rakyat dalam kepemimpinannya sebagai urusan bersama (res publica). Mereka juga selalu menyadari bahwa kekuasaan sejati selamanya milik rakyat. Maka, dalam konteks kepemimpinan yang profetik, sebagaimana menjadi isi doa Emha Ainun Nadjib (2012), para bakal calon pemimpin justru harus berharap bisa menjadi "pemimpin boneka". Namun, tentu bukan "boneka manusia", tapi "boneka Allah". Dengan begitu, pemimpin kita benar-benar seorang khalifatullah di Indonesia.     Akhirnya, seperti didendangkan Iwan Fals, pemimpin memang sepatutnya "manusia setengah dewa". Seorang manusia yang memiliki sifat-sifat ketuhanan atau para dewa. Namun, seperti dikemukakan Sayyid Fadlullah (ulama Libanon), visi-misi pemimpin profetik itu bukan berarti untuk membentuk "negara agama" (daulah diniyah) atau mau menyesatkan agama, keyakinan, atau mazhab lain atas nama kemurnian. Tapi, untuk membentuk "negara kemanusiaan" (daulah insaniyah). Sebab, ketika nilai-nilai kemanusiaan tegak (keadilan, perdamaian, kesejahteraan, toleransi, dll), di sanalah visi agama dan nilai-nilai ketuhanan bersemi. ●