Menghindari Koalisi Rapuh Didik Supriyanto  ;   Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

KOMPAS,  07 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

SETELAH hasil pemilu legislatif diketahui melalui penghitungan cepat (quick count) suara, calon presiden dan pemimpin parpol sibuk menggalang koalisi untuk mengusung capres. Selama pemilu presiden dilaksanakan setelah pemilu legislatif secara berturutan, dan hasil pemilu legislatif menjadi syarat pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, situasi seperti itu akan berulang setiap lima tahun. Oleh karena itu, terjadinya koalisi rapuh pada pemerintahan SBY-Jusuf Kalla dan SBY-Boediono menjadi bahan pelajaran penting bagi usaha pembentukan pemerintahan kuat dan efektif. Dalam khazanah ilmu politik dikenal dua faktor pendorong pembentukan koalisi (Riker, 1962; Swan, 1973; Gallanger, Laver, Mair, 1992; Lipjhart, 1922). Faktor pertama adalah kesamaan ideologi atau jarak ideologi yang tidak terlalu jauh antarpartai (ideologically-connected coalition). Di sini partai-partai bersepakat merebut kekuasaan demi merealisasikan ideologinya dalam kehidupan bernegara. Faktor kedua adalah keharusan untuk memenangkan pertarungan politik (minimal-winning coalition). Di sini pemilihan mitra koalisi ditentukan berdasarkan (kemungkinan) perolehan suara atau kursi dalam parlemen. Partai akan berhenti mencari mitra ketika sudah mencapai kemenangan minimal 50 persen+1. Koalisi jenis ini rentan karena tidak ada hubungan ideologis. Untuk mengikatnya, mereka membuat platform politik bersama. Koalisi pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono tentu masuk kategori koalisi jenis kedua. Tak ada kesamaan ideologis karena partai beraliran developmentalisme dan Islam menyatu dalam pemerintahan. Yang jadi masalah, koalisi ini dibentuk tanpa platform politik sehingga kebijakan pemerintah dan tindakan partai anggota koalisi tidak jelas arahnya. Partai sibuk mempertahankan dan merebut jabatan. Tentu pemerintahan SBY-JK maupun SBY-Boediono akan membantah jika disebut tidak memiliki platform politik. Setidaknya mereka memiliki visi, misi, dan program yang memang diharuskan oleh UU sebagai bahan kampanye. Masalahnya, jika visi, misi, dan program itu bisa disebut sebagai platform politik, apakah platform politik itu disusun dan disepakti bersama oleh anggota koalisi? Jawabannya adalah tidak. Visi, misi, dan program itu sudah dibuat terlebih dahulu oleh tim SBY-JK dan SBY-Boediono sebelum koalisi dibentuk. Inilah yang menjelaskan mengapa dalam kampanye pemilu presiden partai tidak berperan, bahkan sekadar menjadi juru kampanye saja. Pemimpin partai tidak bisa karena mereka tidak memahami visi, misi, dan program calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya. Ini pula yang bisa menjelaskan mengapa SBY-JK dan SBY-Boediono sering mengganti menterinya selama masa kerja karena beberapa menteri dinilai tidak kapabel. Hal itu terjadi karena di satu pihak SBY-JK dan SBY-Boediono tidak leluasa menunjuk menteri (yang dinilainya kapabel menjalankan visi, misi, dan programnya) dari partai anggota koalisi. Sebab, partai sudah menentukan nama calon menteri saat tergabung dalam koalisi. Di pihak lain, partai juga tidak punya kesempatan untuk menyusun visi, misi, dan program yang sesuai dengan kapasitas calon menteri yang ditawarkannya karena visi, misi, dan program sudah telanjur dibikin tim SBY-JK dan SBY-Boediono. Sumber masalah Kelemahan internal pemerintah tersebut menyulut hubungan pemerintah-parlemen karena partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah menggunakan anggotanya di DPR untuk melakukan manuver politik guna mempertahankan dan merebut kursi kabinet. Akibatnya, banyak rancangan kebijakan SBY-JK dan SBY-Boediono mendapatkan tantangan atau hambatan dari parlemen meskipun, setelah tawar-menawar, partai koalisi di parlemen menyetujuinya. Apabila ditelusuri, sumber kerapuhan koalisi terletak pada sempitnya waktu untuk membangun koalisi sehingga unsur pimpinan partai terjebak kepentingan pragmatis semata: bagi-bagi kursi kabinet. Mereka tak punya waktu menyusun platform politik bersama karena usaha membangun koalisi baru dimulai setelah hasil pemilu legislatif diketahui. Padahal, jarak antara diketahuinya hasil pemilu legislatif dan hari pencalonan presiden hanya satu bulan (pekan pertama April hingga pekan kedua Mei). Masih beruntung ada quick count yang mempercepat diketahuinya hasil pemilu sementara. Sebab, jika harus menunggu hasil pemilu resmi, baru diketahui pada pekan ketiga April. Sumber kerapuhan kedua adalah proses pembentukan koalisi bertahap sebagai dampak dari jadwal pemilu legislatif dan pemilu presiden yang berurutan. Pada Pemilu 2004, setelah pemilu legislatif, terbentuklah koalisi Partai Demokrat, PBB, dan PKPI yang mengusung pasangan SBY-JK. Setelah pemilu presiden putaran kedua, anggota koalisi bertambah, yaitu PAN, PKB, PPP, dan PKS. Ujungnya, setelah pilpres putaran kedua, masuk Partai Golkar. Demikian juga yang terjadi pada Pemilu 2009. Awalnya koalisi Partai Demokrat, PKS, PAN, PKB, dan PPP mengusung pasangan calon SBY-Boediono, lalu setelah pilpres masuk Partai Golkar. Pembentukan koalisi bertahap itu menimbulkan ketegangan-ketegangan politik internal koalisi. Di satu pihak, partai-partai yang terlebih dahulu membangun koalisi merasa berhak mendapatkan kursi kabinet lebih banyak karena mereka telah bertaruh dan bekerja lebih banyak. Di lain pihak, partai yang bergabung terakhir juga merasa berhak mendapat kursi kabinet lebih banyak karena jumlah kursi di parlemen paling banyak. Dalam bahasa Partai Golkar, mereka tidak mau hanya jadi bemper pemerintah di DPR, sementara kursi kabinetnya sedikit. Berbagi program Ketegangan internal pemerintahan tersebut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan bertele-tele di DPR karena partai-partai koalisi berupaya memaksimalkan posisinya untuk mempertahankan dan merebut kursi kabinet lebih banyak. Politik transaksional pun tak terhindarkan karena ketegangan rebutan kursi kabinet bisa dikompensasi dalam bentuk lain: jabatan di luar kabinet, kebijakan yang menguntungkan patron partai, perizinan, tender proyek, dan lain-lain. Lalu, apa yang bisa dilakukan para calon presiden dan unsur pimpinan partai agar koalisi rapuh pada pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono tidak terulang? Pertama, calon presiden dan pemimpin partai harus meluangkan waktu lebih banyak untuk menyusun platform politik. Meskipun waktu untuk menyusun misi, visi, dan program sangat sempit, pembahasan bisa difokuskan pada program-program kerja yang akan jadi agenda koalisi. Dengan demikian, proses bagi-bagi kursi kabinet bisa disesuaikan dengan program yang tersusun atau partai yang sudah menunjuk calon menteri harus terlibat lebih banyak dalam pembahasan program yang akan dijalankan di kementerian yang akan menjadi posnya. Kedua, capres dan unsur pimpinan partai harus menghindari pembentukan koalisi bertahap. Hal ini menuntut kalkulasi politik matang sehingga koalisi yang terbentuk setelah pemilu legislatif tidak berubah komposisinya setelah pilpres. Artinya, calon presiden dan pemimpin partai harus membentuk koalisi besar sehingga tidak hanya menang dalam pemilu presiden, tetapi juga menguasai mayoritas kursi parlemen sehingga mereka yang kalah mau tidak mau harus jadi oposisi. Ketiga, apabila koalisi yang menang pemilu presiden ternyata tidak menguasai mayoritas parlemen, maka koalisi tidak harus menarik partai besar. Partai yang ditarik masuk koalisi cukup melengkapi hitungan 50 persen+1 sehingga partai yang baru masuk itu bisa dikendalikan untuk tidak melakukan manuver macam-macam akibat terbatasnya kursi partai itu parlemen. ●