Koalisi Kualitatif Jeffrie Geovanie  ;   Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding

SINAR HARAPAN,  16 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Koalisi yang akan dibangun partai-partai semakin hari semakin jelas arahnya. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada dalam satu barisan. Di barisan lain ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) belum memastikan mau bergabung dengan siapa, setidaknya sampai kolom ini ditulis. Pemilihan legislatif (pileg) yang hasilnya sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang belum mampu melahirkan partai dengan perolehan suara mayoritas. Bahkan untuk sekadar mengajukan calon presiden (capres), partai-partai harus berkoalisi. Kondisi ini patut disyukuri. Dengan begitu, para politikus yang baru saja bersaing berebut kursi parlemen dipaksa saling bekerja sama. Ini sangat baik karena kerja sama menjadi salah satu syarat keberhasilan membangun bangsa. Koalisi atau kerja sama membangun kekuatan politik dibutuhkan dalam dua hal. Pertama, dalam jangka pendek untuk memperluas dukungan atau menambah raihan suara agar bisa memenangi pemilihan presiden (pilpres). Kedua, dalam jangka panjang agar bisa membangun pemerintahan yang kuat dan efektif saat sudah berhasil meraih kursi kepresidenan. Dari semua capres yang sudah resmi diajukan partainya, akhirnya hanya dua yang menonjol, Joko Widodo (Jokowi) dari PDIP dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Menurut berbagai survei, dua capres inilah yang diprediksi bertarung ketat memperebutkan kursi kepresidenan. Untuk memuluskan capresnya masing-masing, baik PDIP maupun Gerindra sama-sama giat menjalin komunikasi dengan partai lain. Selain silaturahmi, agenda utamanya tentu penjajakan koalisi. Masing-masing partai punya ragam alasan untuk bisa menjalin koalisi. Secara garis besar, ada dua model koalisi yang akan dibangun. Pertama, koalisi kerja sama yang kokoh di atas kesamaan ideologi dan platform. Kedua, koalisi besar berdasarkan persamaan kepentingan untuk memperkuat sistem presidensial dengan dukungan parlemen yang solid. Model pertama diinginkan PDIP-Jokowi. Dengan model ini, PDIP sudah merasa cocok dengan Partai Nasdem yang saat bertemu platfom dan kesamaan ideologi diketengahkan, tanpa bicara bagi-bagi kursi di kabinet. PKB yang awalnya mengajukan nama capres akhirnya pun lebih mengedepankan kesamaan platform. Begitu pula Partai Golkar. Model kedua diinginkan Gerindra-Prabowo. Dengan model ini, Gerindra tidak mengharamkan kalkulasi bagi-bagi kursi sebagai tuntutan yang realistis, berambisi membangun koalisi besar. Soal ideologi, tentu menjadi salah satu pertimbangan, meskipun bukan yang utama. Kedua model ini sama-sama sah dan halal dalam sistem demokrasi. Persamaan ideologi dan kepentingan adalah modal utama berkoalisi. Ada yang mengatakan, kesamaan ideologi lebih tinggi nilainya dibandingkan kesamaan kepentingan. Saya kira pendapat ini bisa benar, bisa juga salah. Itu karena pada faktanya, antara ideologi dan kepentingan tak bisa dipisahkan, lebih tepatnya tak bisa didikotomikan. Dalam ideologi ada kepentingan dan dalam kepentingan ada ideologi. Jika ideologi adalah ide, kepentingan adalah aksi. Antara ide dan aksi tak bisa dipisahkan karena ide tanpa aksi dalam politik praktis ibarat kepala tanpa kaki. Apa pun model koalisinya, menurut saya, yang penting orientasinya ke kualitas, bukan kuantitas. Koalisi yang dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memperbanyak kursi koalisi di parlemen jelas menunjukkan koalisi yang berorientasi kuantitas. Karena semata kuantitas, koalisi tampak gemuk atau bahkan tambun, namun tidak sehat. Bukti-bukti ketidaksehatan koalisi terutama ditunjukkan adanya ketidaksolidan dalam merespons isu-isu krusial yang didukung partai pemerintah. Ada inkonsistensi sikap anggota koalisi. Satu sisi tetap bersikukuh dengan jabatan menteri yang didudukinya, di sisi lain tidak selalu bersikukuh dalam membela kepentingan partai pemerintah yang telah memberinya jatah kursi menteri itu. Tidak terjadi proses take and give yang seimbang. Koalisi yang dibangun dengan rapuh inilah yang secara langsung atau tidak langsung berimplikasi ke keragu-raguan pemerintah dalam menempuh kebijakan-kebijakan penting, namun tidak populer, seperti kebijakan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seharusnya, dengan anggota koalisi yang mayoritas mutlak di parlemen, pemerintah tidak perlu ragu mengambil setiap kebijakan. Koalisi yang besar tentu penting guna memperkuat presidensialisme. Ini setiap kebijakan presiden mendapat dukungan kuat di parlemen. Koalisi besar menjadi tidak berguna jika tidak mampu memperkuat kebijakan presiden. Oleh karena itu, orientasi kualitas menjadi urgen dalam proses koalisi agar pemerintahan yang dibentuk tidak disibukkan upaya-upaya konsolidasi anggota koalisi, yang selain menyita banyak waktu juga menyita banyak perhatian publik. Pemerintah menjadi tidak bisa fokus ke tugas-tugas pokoknya. Koalisi berkualitas, bisa besar bisa juga sedikit dan sederhana, sedikit artinya sekadar mampu memenuhi syarat pencalonan presiden. Sederhana artinya juga, bisa menguasai 50 persen plus satu kursi parlemen. Mau besar atau sedikit/sederhana, yang terpenting adalah kemampuannya membangun soliditas dalam mendukung program-program pemerintah. Keberhasilan pemerintah dalam menempuh kebijakan-kebijakan politik yang baik dan bermanfaat bagi rakyat tanpa mendapatkan interupsi yang berarti dari parlemen. Itulah salah satu indikator penting dari koalisi yang berkualitas. Indikator lain adalah kemampuannya menjaga keutuhan koalisi hingga akhir masa jabatan pemerintahan (minimal satu periode), tanpa diwarnai bongkar pasang anggota kabinet. Artinya, dalam koalisi berkualitas, akan lahir pemerintahan berkualitas yang ciri utamanya adanya zaken kabinet (kabinet ahli) yang utuh dan mampu menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dari awal hingga akhir. ●