Gerakan Transparansi Badan Publik Djoko Tetuko  ;   Ketua Komisi Informasi Provinsi Jatim

JAWA POS,  08 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

PIDATO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan Konferensi Open Government Partnership (OGP) Regional Asia-Pasific di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Selasa (6/5) bahwa keterbukaan dan transparansi merupakan kunci untuk pemerintahan yang efektif, juga akan membantu pemerintah merespons kebutuhan publik secara lebih cepat dan tepat. Pernyataan itu merupakan angin segar dalam upaya meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik. Transparan berarti keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi yang dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting. Sejak Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan dan diberlakukan 2 (dua) tahun setelah itu, Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara dengan pemerintahan terbuka. Negara memberikan jaminan kepada warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik. Hal tersebut termaktub dalam pasal 3 UU itu, (ayat a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bahkan bukan sekadar pemerintahan yang terbuka dan transparan, tetapi seluruh badan publik. Ditegaskan bahwa ''Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.'' Amanat UU KIP memberikan hak dan kewajiban kepada badan publik pemerintahan dan nonpemerintah, sehingga masyarakat luas diberi keleluasaan untuk berperan aktif maupun meminta penyelenggaraan badan publik yang transparan. Jika semua amanat UU dijalankan, Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar terbuka dalam mempertanggungjawabkan semua penggunaan APBN, APBD, sumbangan masyarakat maupun luar negeri. UU KIP mewajibkan badan publik (termasuk pemerintahan) sekurang-kurangnya menjalankan tiga kewajiban utama. Pertama, wajib mengumumkan informasi secara berkala. Kedua, wajib mengumumkan informasi secara serta merta. Ketiga, wajib menyediakan informasi setiap saat. Badan Publik Namun, jaminan atas hak warga negara tersebut sebagai salah satu tujuan UU KIP akan menjadi sesuatu yang sia-sia ketika badan publik belum mampu menjalankan amanat UU secara optimal. Dalam hal menyampaikan informasi wajib secara berkala, badan publik wajib menyampaikan sekurang-kurangnya profil, program, dan laporan keuangan terkait neraca, arus kas, serta realisasi penggunaan anggaran. Selama ini, dari 500-an sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, badan publik masih tertutup terkait masalah keuangan. Tekad mewujudkan pemerintahan yang terbuka, Indonesia pada 20 September 2011 telah mendirikan Open Government Indonesia (OGI), yaitu gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif, dan lebih inovatif. Keseriusan ini sebuah inisiatif yang luar biasa, namun implementasi perpaduan pelaksanaan UU KIP dan tekad OGI belum optimal karena dalam pelaksanaannya badan publik belum terbuka, bahkan terkesan belum mampu menerapkannya dengan baik. Gerakan Mendukung harapan Presiden SBY bahwa keterbukaan informasi publik sebagai katalis reformasi pelayanan publik, perlu gerakan transparansi badan publik, dengan menyediakan dan menerbitkan informasi publik sesuai standar layanan informasi publik. Masyarakat juga diajak berperan aktif dalam proses kebijakan publik. Selain itu, badan publik harus dipaksa meng­umumkan secara berkala paling tidak 3 (tiga) bulan sekali tentang program kebijakan publik yang sudah menampung aspirasi publik, profil para pejabat yang melaksanakannya, serta laporan keuangan, sekurang-kurangnya neraca, arus kas, dan realisasi anggaran atas program yang sudah terlaksana. Mengingat masih banyak badan publik yang belum terbuka, bahkan terkesan tertutup, gerakan transparansi badan publik harus dirumuskan secara detail, hal-hal pokok untuk diumumkan kepada masyarakat oleh badan publik, kemudian secara terjadwal badan publik secara khusus menerima saran dari masyarakat di luar forum yang sudah ada selama ini, dan bentuk laporan keuangan yang terbuka dan sudah ada kesepakatan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan bahwa pengumuman itu bukan menjadi temuan untuk diperiksa. Mengapa demikian? Salah satu keengganan badan publik (termasuk pemerintahan) membuka informasi publik karena tidak ada jaminan bahwa membuka informasi publik merupakan bagian dari gerakan keterbukaan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik. Sekaligus membiasakan budaya keterbukaan untuk mencegah korupsi. Ke depan komisi informasi bersama badan publik perlu duduk bersama untuk menetapkan petunjuk teknis (juknis) dan prosedur standar operasi dalam menjalankan kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik, yang mampu mengayomi badan publik dan mendorong serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kebijakan publik. Termasuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik. ●