Evaluasi Ujian Nasional SMA 2014 Teguh Haryadi  ;   Sekretaris Panitia Ujian Nasional SMAN 1 Sukakarya

KOMPAS,  13 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

UJIAN nasional sekolah mengah atas sudah berlangsung selama tiga hari, pada 14-16 April 2014, yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia. Pro-kontra tentang penyelenggaraan ujian nasional yang sudah diakhiri dengan keputusan Mahkamah Konstitusi berupa larangan diadakannya ujian nasional, ternyata tidak menghalangi niat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tetap melaksanakan ujian nasional. Maka, hajatan tahunan tersebut tetap saja berlangsung hingga tahun ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki tujuan tersendiri berkaitan dengan tetap dilaksanakannya ujian nasional ini. Di antaranya adalah hasil ujian nasional digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, memetakan satuan pendidikan, dan pembinaan satuan pendidikan. Di atas kertas, semua itu secara tujuan memang sangat mulia. Akan tetapi, kenyataan di lapangan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada beberapa hal dalam pelaksanaan ujian nasional yang patut dievaluasi. Ini berdasarkan pengalaman kami selaku pelaksana lapangan ujian nasional. Di antaranya adalah ketidaksempurnaan soal. Misalnya, untuk soal Geografi pada soal nomor 24, yang saya tidak bisa secara spesifik menunjuk kode soalnya, karena memang tidak ada kode soal. Di opsi jawaban a sampai e ada pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5, padahal di soal opsi hanya ada 1, 2, 3, 4. Peserta didik menjadi bingung karena di soal hanya ada pilihan 1, 2, 3, 4. Saya pun ikut bingung karena, katanya, soal ini dibuat setahun sebelum ujian. Pengalaman kami tidak pernah ada kesalahan soal. Akan tetapi, kok, ini bisa ada kesalahan? Belum lagi soal yang diributkan yang bersifat politis, seperti munculnya nama Jokowi dalam soal Bahasa Indonesia. Artinya, banyak yang perlu diperbaiki ke depannya. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Kaitan dengan soal juga adalah plakban dan amplop pengembalian lembar jawaban ujian nasional (LJUN) yang kadang kurang di satu atau dua ruang. Kami kadang harus fotokopi amplop LJUN. Plakban yang harusnya dua pun harus kami kurangi menjadi satu saja, karena jumlahnya terbatas. Selain itu, plakban yang disediakan ataupun kualitas stikernya juga amat buruk, sehingga mudah rusak. Oleh karena itu, saya mengimbau agar ke depan memakai stiker kualitas terbaik. Kemudian di amplop pengembalian per ruang harusnya di tempat yang ada tanda tangan pengawas ruang diberikan tempat tersendiri. Amplop pengembalian ruang untuk IPS sudah cukup baik, sudah ada nomor per ruangan. Sayangnya, amplop untuk pengembalian ruang IPA tak ada nomor ruangannya, sehingga kadang membingungkan panitia. Hal lain adalah kualitas LJUN untuk peserta ujian ada yang warna LJUN sangat baik, tetapi ada juga yang kualitasnya sangat buruk, cenderung buram. Pengawas satuan dari pihak universitas, sesuai aturan, adalah untuk sekolah dengan 1-4 ruang ada satu pengawas satuan. Adapun untuk sekolah dengan ruang 5-10 ruang ada dua pengawas satuan dan lebih dari 10 ruang ada tiga pengawas satuan. Kenyataannya, di kami, yang ada 10 ruang cuma ada satu pengawas ruang. Hal ini terjadi, mungkin, karena letak sekolah yang jauh dari pusat kota. Amplop pengembalian sekolah seharusnya disiapkan plastik pengaman meskipun sekarang tidak diperkenankan mengembalikan LJUN dengan menggunakan motor. Itulah beberapa hal teknis yang cukup mengganggu pada saat ujian nasional pada tahun ini. Ke depan, harusnya, lebih diperbaiki jika memang ujian nasional masih tetap dilaksanakan. Kegiatan rutin tahunan seharusnya bisa terus disempurnakan, tetapi yang terjadi justru kualitasnya semakin menurun. Kami, pelaksana di lapangan, bisa babak belur dalam pelaksanaannya jika memang tidak ada upaya signifikan dari pusat untuk memperbaiki kekurangan ujian nasional sesuai slogan ujian nasional tahun ini: ”Mari kita bangun bersama ujian nasional yang bermutu, bermanfaat, dan bermartabat”. Jika memang tidak bisa melaksanakan ujian nasional sesuai yang ada di slogan tersebut, Kemdikbud mungkin sebaiknya mewujudkan tuntutan banyak orang dan juga keputusan MK: bahwa sebaiknya ujian nasional tidak perlu dilakukan lagi. ●