Darah Segar Kepemimpinan Jokowi-JK Umbu TW Pariangu  ;   Dosen Fisipol, Undana, Kupang

MEDIA INDONESIA,  10 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

SETELAH lama publik mencoba menguak tabir siapa pendamping calon presiden dari PDIP, Joko Widodo (Jokowi), sebagai cawapres, jawaban pun mulai mengerucut ke sosok Jusuf Kalla (JK). Sosok politikus kawakan sekaligus pengusaha itu, menurut penulis, dipastikan bakal menyingkirkan kompetitor cawapres lain yang sebelumnya masuk radar nominasi PDIP, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mantan KSAD Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Tanda-tanda sudah terlihat sejak pertemuan Jokowi dengan JK di Bandara Halim Perdanakusuma 3 Mei pagi, kemudian disusul bocoran Jokowi kepada wartawan seusai bertemu dengan 15 duta besar di Restoran Oasis, Jakarta Pusat (6/5) bahwa cawapresnya ialah sosok yang jago hukum, mengerti ekonomi serta berasal dari luar Jawa (Metrotvnews.com, 6/5). Memilih JK tentu saja didasari berbagai kajian strategis internal partai dengan memperhatikan prospek elektoral, representasi politik termasuk afinitas dukungan politik dalam mengemas berbagai isu-isu pokok pemerintahan Jokowi nanti. Kita tentu masih ingat pula kemenangan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak terlepas dari dukungan personal JK yang memandang Jokowi memiliki potensi karisma untuk memimpin Ibu Kota sehingga ia pun sempat meminta Jokowi datang menemuinya di Jakarta untuk membicarakan perihal pencalonannya. Magnet suara Dengan kata lain, aspek historis itu dapat menjadi awal chemistry baik yang terbangun di antara keduanya. Selain itu, identifikasi luar Jawa yang melekat di diri JK bakal menjadi kekuatan magnetis untuk merebut suara luar Jawa yang belum maksimal memberi kemenangan bagi PDIP pada pileg lalu. Apalagi menurut Survey dan Polling Indonesia (Spin), sebanyak 47% masyarakat saat ini masih sangat setuju dengan komposisi geostrategi politik Jawa-luar Jawa. Potensi elektoral yang disulut sosok JK itu pun diyakini bakal mempermulus jalan kompetisi Jokowi-JK ke RI 1 dan RI 2 karena ia memiliki basis kedekatan dengan kaum Nahdliyin (Nahdlatul Ulama/ NU) yang suaranya cukup seksi dalam konstelasi politik Indonesia. Kita tahu suara kaum Nahdliyin pada Pileg 2014 mencapai kurang lebih 40 juta orang di berbagai daerah dan tersebar merata ke partai-partai yang ada. Oleh karena itu, Jokowi (PDIP) dianggap perlu sekali membuka kanal elektoralnya terhadap dukungan kaum Nahdliyin mengingat di pihak lain, kubu Prabowo juga sama-sama memiliki basis potensial untuk merebut dukungan massa Nahdliyin. Bahkan, berdasar sinyalemen berkembang, umat NU konon sangat tertarik dengan program-program ekonomi kerakyatan Gerindra yang dinilai merepresentasikan kebutuhan warga Nahdliyin. Kalaupun kelak PKB yang diketuai Muhaimin Iskandar dan notabene merupakan rumah aspirasi politik warga NU akhirnya merapat ke gerbong koalisi PDIP-NasDem, pun belum menjamin koalisi itu menjadi sarang gula bagi suara massa NU. Posisi politik Yenny Wahid yang lebih mendukung Prabowo dan masih kuatnya identifikasi personal warga NU terhadap sosok Gus Dur membuat kesepakatan politik di pucuk partai belum tentu dapat menciptakan kepatuhan elektoral di basis massa akar rumput. Karenanya, posisi JK bagi PDIP diestimasi bisa menjadi obat pencahar suara politik, tidak saja bagi pemilih luar Jawa sebagaimana dalam komposisi SBY-JK di Pemilu 2014, tetapi juga dapat merajut dukungan representatif dari pemilih berbasis kelompok pemilih mayoritas Islam, yakni NU. Hal yang tak kalah penting, sosok cawapres JK juga terkenal memiliki kemampuan lobi-lobi tingkat tinggi yang sangat urgen terutama dalam mengomunikasikan posisi dan kebijakan pemerintah di parlemen yang penuh potensi kalkulasi dan transaksional. Kecerdasan komunikasi dan pengalaman memerintah serta kelebihan teknis dalam aspek ekonomi maupun hukum yang dimiliki JK membuatnya memiliki nilai plus ketimbang dijodohkan dengan pasangan lain (Mahfud, Samad, atau Ryacudu). Kelebihan itu bisa memudahkan JK menciptakan ruang komplementarisme bagi Jokowi untuk lebih leluasa dan sigap terutama dalam mengeksekusi berbagai kebijakan-kebijakan penting. Itulah alasan duet Jokowi-JK lebih ideal sebagai `pasangan jadi' ketimbang Jokowi-Mahfud walaupun berdasarkan simulasi statistik Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu dianggap calon terkuat untuk mendampingi Jokowi (47,6%) di pilpres jika berhadapan dengan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa (27,4%) atau Aburizal Bakrie-Wiranto (12,2%). Darah segar JK yang kerap memiliki pola kepemimpinan khas dalam hal inisiasi dan spontanitas mengeksekusi keputusan di garis depan (frontline) di satu sisi bisa melahirkan efek samping. Di sisi lain, jurus doing the right things justru diharapkan bisa mengalirkan darah segar bagi langgam kerja pemerintahan Jokowi-JK dengan mematahkan apa yang oleh Koehler dan Pankoeski (1997:65-75) disebut sebagai budaya `kepemimpinan politis'. Budaya kepemimpinan itu lebih mementingkan kepentingan politis (keberlangsungan karier dan popularitas politik pemimpin/kekuasaan) daripada mengutamakan kualitas hasil bagi kepentingan publik. Pola seperti itu pula yang terperagakan dalam kepemimpinan Presiden Yudhoyono, terutama di termin kedua pemerintahannya, sehingga model pengambilan keputusan yang ditabiatkan lebih mencerminkan pemenuhan kepentingan akomodasi dan dukungan elemen-elemen politik di sekitarnya sembari mengorbankan hal-hal paling esensial dari setiap eksekusi kebijakan. Masalah yang mungkin cukup menonjol di tengah perpaduan langgam kerja kepemimpinan dua sosok itu nantinya yaitu kemungkinan munculnya perasaan ewuh pakewuh seorang Jokowi sebagai sosok penganut tradisi Jawa yang kental, terhadap JK. Tidak saja karena faktor perbedaan usia hampir satu generasi yang dimiliki mereka (Jokowi 52 tahun dan JK 72 tahun), tetapi juga jejak prestasi nasional JK yang membuatnya memiliki alasan lebih untuk percaya diri termasuk terpupuknya keinginan dan kebiasaan yang kuat untuk mempengaruhi yang lain (strong desire to influence others). Secara psikologis, gap itu memang dikhawatirkan bisa memengaruhi konsistensi sikap atas sebuah pandangan, persoalan maupun gagasan kebijakan yang menurunkan derajat kepastian pada level kompromistis. Namun, penjajakan komunikasi Jokowi-JK yang sudah terbangun jauh sebelum pemilu serta kebutuhan masing-masing untuk menjaga citra diri positif di hadapan publik diharapkan mampu menjadi faktor penetral gap psikologis di antara keduanya. Sehingga pola komunikasi yang terbangun menjadi cair dan konstruktif sebagai modal mengemudikan perahu NKRI. Dengan potensi yang dimiliki duet Jokowi-JK, di bawah payung koalisi tanpa syarat PDI-P-NasDem-PKB tersebut, sudah pasti pasangan itu menjadi pasangan yang paling siap menjajal rival di Pilpres 2014. ●